PEREKONOMIAN Indonesia kembali menunjukkan kemolekannya. Di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah negara, perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 6,5% pada 2011. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun sejak 1996. Pada tahun itu, ekonomi RI tumbuh 7,8%. Tak cuma itu. Pada 2011, pendapatan per kapita juga meningkat mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9). Padahal, pada 2010 pendapatan per kapita baru Rp27,1 juta (US$3.010,1). Indonesia selayaknya bangga dengan pencapaian tersebut. Hal itu mengingat pertumbuhan semakin mendekati angka di masa sebelum krisis moneter melanda negara yang pernah menyandang predikat 'Macan Asia' ini. Sayangnya, cantiknya pencapaian ekonomi itu menimbulkan kontradiksi. Salah satunya ialah turunnya kontribusi sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi 14,7% terhadap PDB. Padahal, tahun sebelumnya sumbangan dari sektor-sektor tersebut mencapai 15,3%. Demikian pula sektor industri pengolahan yang pada 2010 menyumbang 24,8% terhadap PDB turun menjadi 24,3% pada tahun lalu.

RAKYAT semakin sadar bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kesadaran itu tampak dengan jelas ketika rakyat memberi apresiasi yang tinggi, sangat tinggi, kepada partai politik yang gencar mengampanyekan antikorupsi. Sebaliknya, rakyat tidak segan-segan pula mengganjar sanksi kepada partai, yang menurut persepsi mereka, kader partai itu terlibat korupsi, apalagi dianggap bersekutu dengan koruptor. Apresiasi tinggi diberikan rakyat kepada Partai Demokrat yang mengusung tema kampanye antikorupsi dalam Pemilu 2009. Iklan Partai Demokrat yang berjudul Katakan tidak pada Korupsi adalah promosi ampuh mengantar Demokrat menjadi partai berkuasa. Ketika itu rakyat terpukau dengan penampilan kader muda Partai Demokrat dalam iklan antikorupsi. Bintang iklan kampanye tersebut berhasil menjadi anggota DPR, yaitu Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie 'Ibas' Baskoro. Bahkan, dua nama terakhir itu kini menjadi ketua umum dan sekjen partai. Tidak hanya itu. Perolehan suara Partai Demokrat yang pada 2004 cuma 7,4% langsung melambung menjadi 20,4% pada Pemilu 2009. Kemenangan fantastis juga diraih Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono dalam pemilihan presiden. Pasangan itu menang telak dalam satu putaran dengan meraih 60,8% suara.

HAMBATAN psikologis dan politis terbesar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi Wisma Atlet yang diduga melibatkan kader-kader Partai Demokrat sirna sudah.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melempengkan jalan bagi KPK.

Dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Minggu (5/2), Yudhoyono dengan tegas menyatakan sangat menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait dengan kasus Wisma Atlet.

KABAR buruk menerpa negeri ini bak petir di siang bolong. Betapa tidak? Di tengah capaian investment grade Indonesia yang baru seumur jagung, International Finance Cooperation (IFC) World Bank tiba-tiba mengganjar negara ini sebagai tempat dengan kemudahan berbisnis yang memprihatinkan. Dalam laporan Doing Business in Indonesia 2012, IFC menyebut kemudahan berbisnis di Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara APEC. IFC menjadikan biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin usaha serta biaya pendaftaran properti sebagai indikator. Untuk mendirikan usaha, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama ketimbang Malaysia. Para pengusaha juga harus menghabiskan waktu empat kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan pengusaha di Thailand. Dalam penelitian tentang kemudahan berbisnis di 20 kota di Indonesia, IFC menemukan pengusaha harus menempuh sembilan prosedur selama 33 hari dan menghabiskan biaya 22% dari pendapatan per kapita nasional. Bandingkanlah dengan pengusaha di Malaysia yang hanya menempuh empat prosedur selama enam hari serta menghabiskan ongkos cuma 16,4% dari pendapatan per kapita nasional.

KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah.

Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi. Yang muncul justru opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

NEGERI ini masih menjadi destinasi menarik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah jahat yang dilarang dibuang di banyak negara diterima dengan senyum di Indonesia. Banyaknya penampung yang siap dibayar di sini membuat para pembuang B3 leluasa mengirim racun. Sebanyak 113 kontainer berisi logam bekas yang mengandung B3 masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Barang buangan asal Inggris dan Belanda yang diimpor PT HHS tersebut masuk ke negeri ini lima kali sejak akhir November 2011 hingga awal Januari 2012.

TRAGEDI keadilan seperti tak habis melanda negeri ini. Aparat terus saja pamer diskriminasi, begitu garang menindak rakyat jelata, tetapi lunglai ketika menghadapi kalangan berada dan berkuasa.

Korban teranyar ialah Rasminah, nenek berusia 55 tahun. Mahkamah Agung memvonisnya empat bulan 10 hari. Rasminah memang tak perlu menjalani penjara lagi. Masa hukuman dalam vonis MA itu sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani Nenek Rasminah selama proses penyidikan.

Namun, vonis itu mengguncang rasa keadilan publik lantaran kesalahan sang nenek bisa disebut ecek-ecek.

SETIDAKNYA ada dua kasus besar yang menjadi barometer keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu megaskandal Bank Century dan kasus Wisma Atlet. Dua kasus itu dijadikan barometer karena, langsung atau tidak langsung, terkait dengan pusaran kekuasaan saat ini. Tugas utama KPK atas dua skandal itu ialah mengurai benang kusut korupsi yang kian menggurita dan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Karena itu, KPK mesti fokus bekerja. Akan tetapi, sejak dilantik pada 16 Desember 2011, KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad masih doyan menebar janji. Janji akan ada tersangka baru dalam kasus Wisma Atlet. Janji bahwa kasus Bank Century ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, janji itu hanya pepesan kosong. Memang benar bahwa KPK sudah menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom sebagai tersangka kasus suap cek perjalanan yang mengalir ke DPR pada 2004. KPK juga sudah menahan anggota DPR Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011. Namun, kasus Miranda dan Wa Ode bukanlah barometer keberhasilan KPK. Dua kasus itu tidak terkait dengan pusaran kekuasaan. Jika dua kasus itu digembar-gemborkan sebagai ukuran keberhasilan, itu namanya KPK macan ompong.

DEGRADASI terus menggerus wibawa pemerintah. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan jalan terbaik untuk menemukan solusi bagi persoalan mereka.

Masyarakat pun akhirnya bertindak sendiri dan hal itu membuat keadaan bertambah buruk. Dua peristiwa di dua tempat berbeda, pekan lalu, menjadi saksi dari jatuhnya kewibawaan pemerintah tersebut.

Peristiwa pertama terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1), saat sekitar sepuluh ribu orang membakar Kantor Bupati Bima.

PARTAI Demokrat kini dihempas badai besar. Elektabilitas partai berkuasa itu kian anjlok. Hanya dalam tempo delapan bulan melorot tajam hingga 7%.

Pada Juni 2011, elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 itu masih bertengger di posisi 21%. Namun, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2012, tingkat elektabilitas partai tersebut tinggal 14%.