PENELITIAN Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP) membuat kita semakin trenyuh dan risau. Ternyata DPR memang banyak dihuni para pekerja yang sekadar mencari nafkah, bukan tempat para idealis memperjuangkan kepentingan rakyat. Pramono membuat penelitian itu sebagai syarat program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Dia mengambil tema motivasi menjadi anggota dewan. Hasilnya motivasi terbesar seseorang masuk ke DPR ialah faktor ekonomi. Hasil penelitian itu membuat kita kian paham mengapa anggota DPR rajin membuat kebijakan yang langsung menambah pundi-pundi mereka. Selain mendapat honorarium tetap sebagai wakil rakyat, mereka menerima pula tunjangan komunikasi, transportasi, listrik, beras, dan aneka tunjangan lainnya.

KORUPSI di Indonesia ibarat pohon yang akarnya menghunjam jauh ke dalam bumi. Publik mengharapkan aparat penegak hukum punya kemauan dan bekerja ekstra keras untuk mencabut pohon korupsi itu hingga ke akar-akarnya.

Akan tetapi, aparat penegak hukum cenderung hanya menebas daun, ranting, dan dahan. Alhasil, dalam waktu yang tak terlalu lama pohon korupsi tumbuh kembali, bahkan lebih subur daripada sebelumnya

KIAN hari, tawuran pelajar bukannya semakin berkurang, malah makin beranak pinak dengan eskalasi dan bentuk yang kian mengerikan. Bahkan, dalam tiga pekan terakhir, seiring dengan selesainya ujian nasional SLTA dan SLTP, berita tawuran hampir setiap hari menghiasi media massa.

Insiden terakhir terjadi Kamis (3/5) sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Ampera, Bekasi Timur. Tawuran pelajar dua SMK di Jakarta Timur itu mengakibatkan seorang pelajar tewas dan dua lainnya luka serius karena dibacok. Para pelajar itu baku hantam menggunakan celurit, parang, dan sabuk bergerigi besi di wilayah Bekasi.

PEMERINTAH lagi-lagi mengumbar wacana. Setelah gagal diumumkan pada 1 Mei lalu, kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas, Selasa (8/5). Nada optimistis itu setidaknya disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Menurut mereka, dari sekian opsi yang dibahas, nantinya akan mengerucut menjadi satu opsi yang akan ditetapkan pada Selasa pekan depan. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi memang menjadi satu-satunya opsi yang tersisa bagi pemerintah setelah usulan penaikan harga BBM ditolak DPR pada akhir Maret lalu. Ruang menaikkan harga BBM seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012, yakni harga minyak mentah 15% di atas harga Indonesian crude oil price (ICP) selama enam bulan, sepertinya juga sudah tertutup untuk tahun ini mengingat tren harga minyak dunia justru mengalami penurunan.

DUGAAN bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menjadi sarang koruptor kakap sudah lama dilontarkan. Namun, belum satu pun dari mereka ditangkap dan diadili secara hukum. Ditetapkannya anggota Banggar DPR sebagai tersangka, yakni Wa Ode Nurhayati dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Angelina Sondakh atau Angie dari Partai Demokrat, tidak berarti permainan busuk di lembaga wakil rakyat itu sudah tuntas dibongkar. Wa Ode, tersangka kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011, jelas bukan pelaku utama dari praktik korupsi sistematis itu. Apalagi ia berani menjadi whistle blower dengan membocorkan permainan kotor dan ingin membongkarnya. Angie, tersangka kasus dugaan menerima suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebut-sebut hanyalah pemain kelas teri. Pemain kakap yang berperan besar dan mendapatkan setoran jauh lebih besar dipercaya belum tersentuh. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Ketua DPR Anis Matta. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus PPID dengan tersangka Wa Ode.

PERSAMAAN kedudukan setiap warga negara di depan hukum tampaknya hanya indah dalam teks konstitusi. Asas hukum itu kian menjauh, atau sengaja dijauhkan, dalam praktik kalau menyangkut pemimpin partai berkuasa, Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum-lah yang mendapatkan perlakuan sangat istimewa dari kepolisian. Setidaknya sudah ada dua bukti perlakuan istimewa itu. Pertama, saat melaporkan kasus pencemaran nama baiknya oleh Muhammad Nazaruddin di kepolisian Jakarta, Anas justru diperiksa polisi di Blitar, Jawa Timur, pada Juli 2011. Polisi beralasan memeriksa saksi korban bisa di mana saja. Bisakah polisi memperlihatkan perlakuan sama ketika seorang pelapor dari Miangas meminta diperiksa di Rote? Kedua, Kepolisian Daerah Metro Jaya berkukuh tak akan memberikan sanksi apa pun kepada Anas sehubungan dengan penggunaan nomor palsu pada dua mobilnya. Polisi hanya menegur secara lisan sopir Anas karena mengganti pelat nomor majikannya dengan nomor palsu. Dua mobil Anas, yaitu Toyota Vellfire dan Toyota Innova, tertangkap kamera juru foto menggunakan pelat nomor yang sama, B 1716 SDC. Anas bersama istri datang ke KPK dengan mobil Toyota Innova berpelat B 1716 SDC. Nomor itu juga pernah dipakai di mobil Anas jenis Toyota Vellfire.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki banyak cara untuk mengungkapkan perkara. Salah satunya menawarkan kerja sama dengan penjahat korupsi untuk membuka tabir yang membelit kasusnya. Dalam bahasa hukum disebut justice collaborator. Tawaran kerja sama itulah yang disuguhkan KPK kepada Angelina Sondakh alias Angie. Tentu saja tawaran itu tidak gratis. Politikus Partai Demokrat itu dijanjikan insentif jika mau bekerja sama dengan KPK membuka orang-orang yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya. Angie, anggota Komisi X DPR, sejak Jumat (27/4) ditahan KPK. Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu diduga menerima sogok dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait proyek Wisma Atlet serta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, KPK belum mengungkapkan jumlah duit yang mengalir ke kantong Angie. Tawaran kerja sama pernah diberikan KPK kepada Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai. Yulianis diduga mengetahui banyak hal mengenai aliran uang Grup Permai, perusahaan milik terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Yulianis, misalnya, mendapat perlakuan khusus diperiksa KPK di hotel ataupun di apartemen mewah.

PERINGATAN Hari Buruh Internasional di Indonesia besok dibayang-bayangi kekhawatiran bakal meletusnya kericuhan bahkan kerusuhan. Kekhawatiran itu tampaknya dipicu sejumlah aksi buruh belum lama ini yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Kita tentu masih ingat peristiwa penutupan Jalan Tol Jakarta-Cikampek oleh buruh Bekasi yang menuntut upah minimum kota/kabupaten, akhir Januari. Kita juga masih ingat penutupan jalan tol di depan gedung parlemen oleh para buruh yang menolak penaikan harga bahan bakar minyak, akhir Maret lalu.

KOMISI Pemberantasan Korupsi ternyata masih bergigi. Setelah memeriksa Angelina Sondakh alias Angie sekitar 7,5 jam, kemarin KPK langsung menahan politikus dan anggota DPR dari Partai Demokrat itu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet pada 3 Februari, baru kemarin KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap Angie. Pemeriksaan dan penahanan Putri Indonesia 2001 itu jelas teramat penting untuk membongkar tuntas kasus korupsi Wisma Atlet. Apalagi, Angie diduga juga terkait dengan sejumlah proyek di Kemendikbud. Dalam kasus suap Wisma Atlet, KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka. Empat di antaranya sudah divonis bersalah. Mereka ialah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah El Idris, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin.

DERITA yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri benar-benar tiada bertepi. Rantai kekerasan begitu kuat membelenggu mereka. Derita demi derita pun terus terulang. Tragedi teranyar menimpa tiga TKI asal Dusun Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Herman, 34, Abdul Kadir Jaelani, 25, dan Mad Nur, 28. Mereka yang merantau ke negeri jiran untuk mengais uang justru pulang tanpa nyawa.