ANGGOTA DPR bak orang di pinggir jalan saja. Saat rapat konsultasi dengan KPK, Senin (3/10), mereka berteriak seolah berada di luar pagar kekuasaan legislatif.

Contohnya, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dari Partai Demokrat menyebut KPK sebagai teroris baru. Padahal, eksistensi KPK tidak jatuh dari langit, tetapi diatur undang-undang yang dibuat DPR.

Benny juga mempertanyakan permintaan anggaran yang dibutuhkan kejaksaan yang tidak dipenuhi, seakan anggaran itu dirampok KPK. Padahal, DPR yang punya hak bujet, bukan orang di pinggir jalan.

KOMITE Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan tugas. Kemarin, dua bulan setelah dibentuk, komite mengumumkan hasil verifikasi mereka.

Tidak ada kejutan dari kesimpulan komite. Tidak ada yang dinyatakan bersalah berat dan oleh karena itu, tidak ada yang harus dihukum. Kendati demikian, keputusan tidak bersalah terhadap sejumlah nama di KPK tidak bulat. Terdapat dissenting opinion dari beberapa anggota komite.

RAPAT konsultasi antara pimpinan DPR dan penegak hukum berakhir antiklimaks. Setelah dibiarkan berlangsung suka-suka, rapat berakhir mengambang, tanpa ada kesimpulan.

Berlangsung suka-suka karena dalam rapat yang digelar Senin (3/10) itu DPR seenak udel menguliti, bahkan mengata-ngatai KPK sebagai teroris baru. Yang terjadi bukan rapat konsultasi, melainkan penghakiman, bahkan penghinaan, terhadap KPK.

Substansi rapat yang seharusnya membahas soal penyamaan persepsi terkait dengan pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran DPR melebar jauh hingga usul pembubaran KPK.

DUGAAN adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR mengusik banyak kalangan. Ada yang melakukan cara konvensional untuk mengecam perilaku anggota banggar, yakni turun ke jalan. Ada pula yang mengembangkan gagasan mendesak agar badan yang berkuasa menentukan anggaran negara itu dibubarkan saja.

Namun, lain lagi cara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida. Bersama fungsionaris Partai Golkar Zainal Bintang, pekan lalu, keduanya mendirikan Posko Pengaduan Praktik Mafia Anggaran DPR. Hasilnya mencengangkan. Dalam dua hari saja, puluhan pengaduan masuk ke posko itu, di antaranya menyebutkan keterlibatan 10 anggota DPR dalam persekongkolan pembahasan APBN.

PERTEMUAN DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadi pertaruhan yang teramat besar dan penting. Ini pertaruhan apakah KPK bertekuk lutut di hadapan DPR atau sebaliknya, tegar menegakkan wibawa dan independensi mereka.

Dalam pertemuan itu, menurut rencana, dari pihak DPR akan hadir pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi. KPK akan diwakili para unsur pimpinan.

Sebelumnya, KPK menolak bertemu DPR karena pimpinan badan anggaran (banggar) diikutsertakan dalam rencana pertemuan itu. Padahal, pimpinan banggar termasuk pihak yang beperkara dan sedang dalam proses pemeriksaan. KPK dilarang mengadakan pertemuan dengan pihak beperkara.

MAU dibawa ke manakah kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK)?

Pertanyaan itu akan terus memenuhi ruang publik, selama penegak hukum tidak kunjung mampu dan mau menjerat siapa aktor di balik pemalsuan surat tersebut.

Padahal, segala amunisi sudah cukup. Dari segi waktu, kasus itu sudah dilaporkan sejak 18 bulan lalu dan sudah mulai disidik sejak empat bulan terakhir oleh kepolisian.

Dari sisi bukti awal, Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu di Komisi II DPR sudah menyumbang bergepok-gepok keterangan para saksi.

TRANSPORTASI publik yang semestinya menjanjikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan justru kian menjelma menjadi pembunuh kejam. Korban pun terus berjatuhan.

Tak salah jika kita menyebut Agustus-September ini sebagai bulan petaka bagi pengguna angkutan umum baik transportasi darat, laut, maupun udara. Di laut, misalnya, hanya dalam kurun sebulan terakhir, terjadi lima kecelakaan maut.

Kecelakaan terkini terjadi Rabu (28/9), ketika kapal motor (KM) Kirana IX terbakar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

PERANG argumen antara pimpinan Badan Anggaran DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum usai. Pimpinan Banggar tetap pada sikap tidak mau diperiksa lagi oleh KPK.

Sebagai taruhannya, banggar memboikot pembahasan RAPBN 2012 yang menurut undang-undang harus diselesaikan sebelum reses bulan Oktober.

Boikot itu kemarin dipertahankan. Dua pemimpinnya, Tamsil Linrung (F-PKS) dan Olly Dondokambey (F-PDIP) mangkir dari pemeriksaan KPK.

NEGERI ini belum sepenuhnya bebas dari serangan bom teroris. Serangan bom datang silih berganti meneror rasa aman dan nyaman masyarakat.

Hanya satu bulan setelah teror bom buku yang ditujukan kepada sejumlah tokoh pada Maret 2011, muncul bom bunuh diri di Cirebon pada 15 April. Lima bulan kemudian meledak bom bunuh diri di Solo pada 25 September.

LUPA, tidak ingat, tidak kenal, dan tidak tahu merupakan senjata paling ampuh untuk menghindar dari jeratan hukum. Dari waktu ke waktu frasa itu digunakan tersangka kasus korupsi sebagai jurus untuk berkelit.

Jurus yang sama juga dipergunakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu, memeriksa Anas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemenakertrans.

Saat diperiksa sebagai saksi, Anas membantah terkait dengan proyek senilai Rp8,9 miliar itu. Ia menyatakan tidak kenal proyek PLTS dan justru baru mengetahui proyek itu dari pers dan ketika dipanggil KPK.