SALAH satu tugas penting sebuah pemerintahan ialah menghadirkan kepastian. Tanpa hadirnya kepastian, baik kepastian hukum, kepastian berusaha, maupun kejelasan kebijakan, pada hakikatnya sebuah negara itu sama dengan tidak memiliki pemerintahan. Tragisnya, kondisi seperti itulah yang kini dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia. Contoh paling gamblang ialah pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan anggaran negara agar tidak jebol itu terus maju-mundur, tak kunjung ditetapkan, bahkan mulur-mungkret hingga tujuh kali sejak 2010.

PEMERINTAHAN daerah saat ini sesungguhnya berada dalam situasi darurat korupsi. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, dalam delapan tahun terakhir sudah 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan 70% di antaranya berstatus terpidana. Itu artinya setiap tahun ada 21 kepala daerah atau setiap bulan ada dua kepala daerah menjalani pemeriksaan entah dengan status sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa. Fakta itu amat memprihatinkan di tengah cuap-cuap elite bangsa ini menjadikan korupsi sebagai musuh utama.

PIMPINAN TNI dan Polri selalu memamerkan keakraban dan kebersamaan, tetapi di lapisan bawah di tingkat prajurit tersimpan bara. TNI dan Polri, yang mestinya menjadi pelindung dan pengayom, kerap berubah menjadi bagian dari pemantik petaka. Perkelahian di antara anggota dua institusi pemegang senjata api itu selalu menelan korban. Peluru sering dilepas dan korban berjatuhan.

UJIAN nasional (UN) masih dianggap sebagai beban bukan saja oleh siswa, melainkan juga oleh guru dan orangtua. UN menghantui mereka menjelang, saat penyelenggaraan, dan seusai UN. Tengoklah, banyak siswa bersama guru mereka berziarah ke permakaman menjelang UN SMA, SMK, dan madrasah aliah pada 16-19 April lalu. Di Tuban, Jawa Timur, guru membekali siswa sebuah madrasah aliah dengan pensil yang sudah didoakan untuk mengerjakan soal UN. Mereka berpikiran semua itu bisa membantu kelulusan mereka. Padahal, semua itu bukan perbuatan yang rasional. Tidak rasional karena semua itu menunjukkan siswa dan guru terjebak dalam perbudakan spiritual yang menginginkan hasil instan dan sama sekali tidak menghargai proses. Semua itu jelas sekali bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Bukankah pendidikan bertujuan membentuk pola pikir yang lebih rasional? Jauh lebih rasional bila siswa belajar keras agar lulus UN.

DRAMA gegap gempita kasus korupsi Wisma Atlet Palembang berakhir antiklimaks. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta merasa cukup memvonis pemeran utama, M Nazaruddin, berupa hukuman empat tahun 10 bulan penjara. Vonis tersebut dijatuhkan dalam persidangan yang dipimpin hakim Darmawati Ningsih, kemarin. Majelis memutuskan Nazaruddin bersalah menerima suap Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah terkait dengan proyek pembangunan Wisma Atlet. Selain hukuman bui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut juga diganjar denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Hukuman buat Nazaruddin lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun. Namun, vonis itu lebih berat daripada yang ditimpakan kepada M El Idris, Wafid Muharam, dan Mindo Rosalina Manullang, tiga nama yang juga terkait dengan kasus Wisma Atlet. Vonis empat tahun 10 bulan penjara karena korupsi Rp4,6 miliar jelas jauh dari rasa keadilan. Apalagi, negara mesti menggelontorkan miliaran rupiah untuk membawa pulang Nazaruddin dari pelariannya di Kolombia.

PEMERINTAH harus memutar otak merumuskan skema yang pas dalam membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Itu disebabkan APBN-P 2012 menetapkan syarat yang lumayan berat bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sayangnya, pemerintah terkesan gamang dalam menetapkan skema pembatasan konsumsi BBM tersebut. Itu terlihat dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang mencla-mencle alias tidak konsisten.

KONSTITUSI kita memang mengenal rupa-rupa hak yang dimiliki anggota DPR, salah satunya hak interpelasi. Hak bertanya tersebut bisa digunakan kapan pun, sepanjang terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak besar terhadap masyarakat

KOALISI partai politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono itu ibarat orkestra musik. Harmonisasi nada dari alat-alat musik berbeda tercipta karena pemain tunduk pada komando konduktor. Yudhoyono ialah konduktor enam partai anggota koalisi. Sayangnya, orkestra musik bernama sekretariat gabungan (setgab) hanya menghasilkan nada sumbang yang tidak enak didengar dan tak layak ditonton. Ada dua penyebab nada sumbang koalisi. Pertama, anggota koalisi menonjolkan ideologi partai masing-masing. Kedua, konduktor kehilangan wibawa sehingga perintahnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Pemerintahan Yudhoyono-Boediono semula didukung enam partai politik yang memiliki 423 kursi di DPR atau 75,53% dari total 560 kursi DPR. Mestinya pemerintahan saat ini sangat kuat dan berani mengambil kebijakan publik yang sensitif dan kontroversial sekalipun seperti menaikkan harga BBM.

GEROMBOLAN pengendara sepeda motor alias geng motor dalam dua pekan terakhir kian meresahkan warga Jakarta. Akibat ulah geng motor itu, tiga orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka serta harus dirawat di rumah sakit. Polisi seolah tidak berkutik menangani tindakan para peneror itu sehingga harus meminta bala bantuan TNI. Patroli bersama polisi dan TNI sejak Jumat (13/4) agak menenteramkan warga Ibu Kota. Tindakan brutal geng motor berawal pada Sabtu (31/3). Seorang anggota TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Arifin Sirih, tewas dikeroyok sekelompok pengendara sepeda motor di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara. Alasan pengeroyokan itu sederhana, yakni tidak terima tatkala Arifin menegur mereka karena menghalangi jalan truk yang sedang dikawal anggota TNI-AL itu. Kematian Kelasi Satu Arifin seperti menyiram bensin ke sumbu api. Aksi pun dengan cepat menjalar. Jakarta diobrak-abrik geng motor berpita kuning.

SALAH satu produk reformasi yang patut dipuji ialah keberanian pemerintah dan DPR mengembalikan TNI ke barak. Namun, di era reformasi pula, tentara kembali diberi peluang keluar markas untuk berhadapan dengan rakyat. Peluang itu terbuka ketika DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna, Rabu (11/4). Lewat lobi intensif, seluruh fraksi sepakat menetapkan UU PKS tanpa memedulikan gelombang penolakan oleh publik. Benar bahwa ada perubahan substansi dalam UU PKS. Pasal 24 dan 33 soal eksistensi forum koordinasi pimpinan daerah yang bisa mempertimbangkan permintaan kepala daerah untuk menggunakan kekuatan TNI akhirnya dihapus. Pasal itulah yang memicu silang pendapat sehingga rapat paripurna sepekan sebelumnya ditunda.