SEBAGAIMANA diperkirakan sebelumnya, Muhammad Nazaruddin ternyata mangkir, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Ia seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007.

Tak hanya itu. Istri Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, yang kemarin juga dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus yang berbeda, yaitu dugaan korupsi proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008, pun mangkir. Suami-istri itu tak muncul batang hidungnya di KPK.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kemarin membuat pernyataan menyangkut 2014. Ia, katanya, bertekad untuk tidak melibatkan diri dan keluarganya dalam perebutan kursi presiden di Pemilihan Presiden 2014.

Penegasan itu disampaikan Yudhoyono saat berpidato pada Presidential Lecture Indonesian Young Leaders yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Fakultas Ekonomi UI di Jakarta.

Menurut Yudhoyono, tahun 2014 adalah waktu bagi dirinya untuk lengser karena sudah jatuh tempo. Penegasan itu dirasanya perlu disampaikan untuk menghindari tudingan bahwa forum tersebut merupakan sarana mempromosikan keluarganya menghadapi 2014.

POSISI polisi lagi-lagi disorot publik. Kali ini disebabkan akhir-akhir ini polisi menjadi target kekerasan bersenjata. Sebagian orang membaca kekerasan terhadap polisi yang makin kentara dan nekat sebagai metamorfosis terorisme, dari yang tadinya target massal menjadi target selektif.

Sebagian lagi menganggap kepolisian tidak siap baik mental maupun peralatan untuk menandingi kecanggihan penjahat.

Namun, satu hal tidak terbantahkan ialah kekerasan terhadap polisi merupakan bukti merosotnya wibawa kepolisian di mata publik, terutama dalam fungsinya sebagai penegak hukum.

ISU calo anggaran di DPR selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kebusukan para koleganya.

Wa Ode Nurhayati membeberkan bahwa hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7%-15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Akibat praktik percaloan itu, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi yang seharusnya mendapat anggaran DPID akhirnya tidak kebagian.

PANGGUNG politik dewasa ini sedang lucu-lucunya. Yang serius dibikin lucu-lucu, yang lucu-lucu dibikin serius. Pemeran utama dari dagelan itu ialah kalangan politikus.

Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohan-lah yang melempar dagelan soal Mr A. Ketika heboh SMS Nazaruddin yang memojokkan Partai Demokrat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pohan, anggota DPR di Komisi I, tidak ingin kalah. Dia melempar heboh baru yang hingga sekarang tidak mampu dijawabnya sendiri.

Menurut Pohan, SMS palsu yang mengatasnamakan Nazaruddin merupakan ciptaan Mr A, seorang politikus lama yang ingin menghancurkan Partai Demokrat. Kontan saja igauan Pohan disambar media.

HEBOH nian keinginan petinggi Partai Demokrat untuk menjemput Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum partai yang berkuasa itu, yang katanya berada di Singapura. Demikian hebohnya seakan-akan Nazaruddin pahlawan perang. Padahal, dia, tak lain tak bukan, orang yang patut diduga sangat kuat terlibat korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Yang menarik ialah janji elite Partai Demokrat bahwa mereka dapat menghadirkan Nazaruddin kembali ke Tanah Air jika Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Jadi, itulah janji bersyarat, yang pemenuhannya bergantung kepada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SATU lagi hakim ditangkap karena menerima suap. Namanya Syarifuddin Umar, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Inilah hakim keempat dalam dua tahun terakhir yang ditangkap karena menerima sogok.

Ketika anggota DPR berduyun-duyun dan silih berganti diadili dan masuk bui karena suap dan sogok, publik terheran-heran. Ketika jaksa dan polisi diciduk karena tergoda dan memaksakan sogokan, publik mengelus dada. Kita masih menghibur diri bahwa masih ada harapan bagi tegaknya keadilan.

DEMOKRASI di negeri ini belum menghasilkan partai yang besar dan kuat. Sejauh ini bahkan tidak ada partai yang kiranya bisa memenangi pemilu dengan suara terbanyak menjadi simple majority (50% + 1), apalagi menjadi qualified majority dengan meraih 2/3 suara.

Mengapa? Jawabnya karena partai yang berkuasa cenderung gagal mempertahankan pamor.

Tiga presiden berpidato tentang Pancasila kemarin di Jakarta. BJ Habibie, presiden ketiga, menekankan reaktualisasi, Megawati Soekarnoputri, presiden kelima, memperlihatkan keagungan pikiran dan perjuangan Pancasila oleh Bung Karno, dan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sekarang, berbicara tentang revitalisasi.

Pidato bersama tiga presiden--peristiwa langka dalam sejarah kita--diadakan untuk memperingati pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 ketika para pendiri negara membahas tentang dasar negara. Itulah tanggal yang sampai hari ini diakui sebagai Hari Lahir Pancasila.

POLISI masih memperlihatkan wajah ganda dalam penegakan hukum. Di satu pihak mereka tampil sigap, bahkan luar biasa tangkas, mengusut perkara untuk kepentingan penguasa. Sebaliknya, polisi sepertinya lemas lunglai mengusut perkara yang mengusik kepentingan elite partai berkuasa.

Hanya dalam tempo singkat, kurang dari tiga hari, polisi sudah membentuk tim untuk menyelidiki SMS gelap yang antara lain isinya menohok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim itu dibentuk atas inisiatif polisi, tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Sebaliknya, polisi malah linglung mengusut kasus yang diadukan secara resmi dan disertai bukti-bukti yang kuat.