LEWAT pembahasan alot dan panjang, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (12/4). Dua persoalan krusial, yakni ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara, bahkan diputuskan melalui voting.

Jalan voting ditempuh setelah jalur lobi mengalami kegagalan. Untuk masalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 3,5%, sebanyak 343 anggota dari total 530 yang hadir menghendaki berlaku nasional. Sisanya memilih PT berlaku berjenjang.

GEMPA berkekuatan 8,5 pada skala Richter mengguncang Nanggroe Aceh Darussalam, Rabu (11/4). Gempa yang berpusat di kedalaman 10 kilometer barat daya Simeulue itu membuat warga Aceh panik. Gempa itu mengingatkan kita semua kepada tragedi yang pernah terjadi di Serambi Mekah. Delapan tahun lalu, Aceh diguncang gempa 9,1 pada skala Richter yang disusul tsunami besar. Ratusan ribu jiwa anak bangsa terenggut. Luka dan trauma hingga kini pun belum sepenuhnya pulih. Kita patut bersyukur gempa kali ini membawa dampak yang berbeda jika dibandingkan dengan tragedi 2004. Tidak banyak korban jiwa yang dilaporkan akibat gempa itu.

ANGGARAN pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Itu disebabkan pada hakikatnya uang negara merupakan uang rakyat yang pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah. Sayangnya, pihak yang dipercaya mengelola uang rakyat itu tidak sepenuhnya memegang teguh prinsip-prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. Postur APBN, misalnya, seperti didesain untuk lebih ramah kepada penyelenggara negara beserta kawan-kawannya ketimbang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kasus paling mencolok ialah penggunaan APBN untuk penanggulangan dampak letusan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana yang ditimbulkan akibat pengeboran migas oleh perusahaan Lapindo Brantas, yang kini bernama Minarak Lapindo Jaya, itu telah menguras APBN hingga lebih dari Rp6 triliun. Penanganan lumpur Lapindo yang diambil langsung dari APBN itu dimulai setelah Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 terbit. Padahal, sebelum aturan tersebut dikeluarkan, dalam Keppres No 13 Tahun 2006 ditetapkan anggaran penanganan bencana lumpur Lapindo berasal dari Lapindo Brantas Inc. Lapindo telah berhasil menaklukkan negara dengan cara memaksa keluarnya Perpres 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Sejak saat itu, penanggulangan dampak semburan lumpur Lapindo di luar peta yang ditetapkan dialihkan menjadi tanggung jawab APBN.

KABUPATEN Puncak Jaya, Papua, telah menjelma menjadi ladang pembunuhan. Rentetan kekerasan tak pernah bisa dihentikan di daerah pemilik salju abadi itu. Sedikitnya telah terjadi lima kali penembakan yang menewaskan empat orang sepanjang 2012 di kabupaten berpenduduk cuma sekitar 100 ribu orang tersebut. Peristiwa teranyar, Minggu (8/4), pesawat perintis jenis Twin Otter yang dioperasikan PT Trigana Air ditembaki orang tak dikenal saat hendak mendarat di Bandara Mulia. Seorang penumpang pesawat, wartawan Pasific Post, Lerion Kogoya, 35, tewas setelah lehernya tertembus oleh peluru. Saban terjadi letusan senjata di Puncak Jaya, komando pemerintah kepada otoritas keamanan selalu sama, yaitu kejar penembak. Jawaban otoritas keamanan pun sama, yaitu selain sukar menemukan saksi dan alat bukti, medan berupa perbukitan dan hutan menyulitkan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus penembakan di Puncak Jaya. Perbukitan dan hutan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan pembiaran atas penembakan di Puncak Jaya. Penduduk Papua kini telah kehilangan rasa aman untuk hidup di tanah leluhur mereka. Harus tegas dikatakan bahwa tugas negara ialah memberi rasa aman kepada setiap warga. Negara terkesan lari dari tanggung jawab itu.

SALAH satu buah reformasi ialah betapa negeri ini amat memanjakan para koruptor. Mereka bisa memperoleh remisi sehingga tidak penuh menjalani masa hukuman. Di penjara pun mereka bisa melengkapi kamar dengan aneka fasilitas seperti kulkas dan pendingin ruangan serta menerima tamu di luar jam besuk.

Tidak hanya itu. Kini ada keistimewaan baru. Koruptor bisa mengatur kapan sebaiknya mereka dieksekusi. Mereka meminta agar petugas tidak perlu menjemput, tetapi mereka akan sukarela menyerahkan diri.

NERACA perdagangan RI masuk lampu kuning. Surplus perdagangan Indonesia terus tergerus. Sejak Agustus 2011 hingga Februari 2012, surplus perdagangan anjlok sekitar US$3 miliar. Bila pada Agustus 2011 masih US$3,76 miliar, pada Februari 2012 surplus bulanan kandas di kisaran US$700 juta.

Kinerja ekspor tidak naik signifikan, sedangkan impor melambung menjadi penyebab menipisnya surplus neraca perdagangan. Sepanjang dua bulan pertama tahun ini saja pertumbuhan ekspor 7,56%, sedangkan pertumbuhan impor mencapai 21,39%.

Pemerintah menuding situasi pasar dunia yang tidak menentu sebagai pemicu melambatnya pertumbuhan ekspor. Impor meroket karena meningkatnya kebutuhan barang modal dan bahan baku yang mengindikasikan kuatnya pergerakan ekonomi.

KEGADUHAN yang melanda Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono mencapai puncaknya pekan ini. Lagi-lagi yang menjadi biang kerok ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kali ini karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembangkangan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (30/3). Dalam voting, mereka menolak Pasal 7 ayat 6(a) Rancangan Undang-undang APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.

BANJIR merupakan salah satu persoalan Jakarta yang paling sulit diatasi. Sulit karena berbagai solusi sudah dicoba, namun Jakarta tak kunjung terbebas dari banjir.

MEMBANTAH kelakuan negatif sepertinya sudah menjadi kebiasaan elite bangsa ini. Ekornya ialah pemangku kepentingan biasanya lantas membentuk tim pencari fakta untuk memperjelasnya. Itulah yang terjadi dalam insiden pemukulan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pekanbaru, Riau. Insiden itu terjadi ketika pada Senin (2/4) Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengadakan inspeksi mendadak terkait dengan kabar adanya peredaran narkoba di LP tersebut. Penjaga LP bernama Darso Sihombing mengaku ditampar Denny Indrayana. Petugas LP lainnya, Khoyril, mengaku ditendang dan disikut orang yang diduga ajudan Denny. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM Sihabudin pun tersinggung dengan ulah Denny. Kakanwil Hukum dan HAM Riau Djoni Muhammad melaporkan insiden itu kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

HAKIM ialah pejabat negara. Namun, sadar atau tidak, pemerintah sesungguhnya tidak memperlakukan 7.000 hakim sebagai pejabat negara meski mereka disapa Yang Mulia dalam ruang sidang.

Dalam hal gaji, misalnya, hakim dihargai hampir setara dengan upah minimum regional buruh.