CITA-CITA founding fathers, yakni tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sepertinya kian jauh panggang dari api. Indikator paling gamblang ialah jurang yang masih menganga antara si miskin dan si kaya di Republik ini.

Di atas kertas, ekonomi memang terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Namun, pertumbuhan itu tidak menetes ke kelompok paling miskin di negeri ini yang berjumlah 31 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,1% pada 2010 tidak disertai dengan membaiknya tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat.

APA jadinya apabila negara dipimpin oleh pemimpin yang mengidap narsisme akut? Tentu mengerikan. Bayangkanlah kegemarannya mematut diri serta kesibukannya menyedot perhatian publik ketimbang memberikan performa.

Secara psikologis, sedikit narsisme memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin tentu harus seorang yang merasa nyaman dengan dirinya, penuh percaya diri dan selalu ingin melakukan yang terbaik. Akan tetapi narsisme tentu tidak boleh kebablasan. Narsisme harus dapat dikendalikan.

UNTUK mencegah abuse of power seperti terjadi pada kasus Gayus Tambunan, kepolisian dan kejaksaan mestinya diawasi lembaga yang independen, tangguh, dan garang. Bukan sekadar ada, seperti Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan sekarang ini.

Pijakan hukum kedua komisi itu haruslah diperkuat, setidaknya setara dengan pijakan hukum lembaga yang diawasi. Kepolisian dan kejaksaan diatur dengan undang-undang, sedangkan Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan hanya dengan peraturan presiden.

KEBIJAKAN ekonomi tengah dijalankan dengan manajemen bingung. Akibatnya, banyak keputusan dan rencana yang akhirnya menjadi tidak pasti. Itulah, antara lain, yang menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan pelaku bisnis terhadap potensi bisnis di Indonesia. Padahal, hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks tendensi bisnis 2010 bagus karena angkanya di atas 100, yang menandakan prospek bisnis cerah. Ada penurunan, tapi tidak signifikan, yaitu dari 107,29 pada triwulan III menjadi 106,63 pada triwulan IV.

ADA yang aneh dalam kehidupan berbangsa di Republik ini. Kita punya negara, tapi keberadaannya hampir tidak dirasakan warga.

Negara absen justru ketika rakyat membutuhkan perlindungan. Negara seolah hanya hadir saat warga mengurus identitas kewargaan seperti KTP dan paspor atau rupa-rupa perizinan.

Lebih parah lagi, negara seolah membiarkan tindakan sekelompok orang yang berkomplot melakukan kekerasan. Bahkan, dengan payung organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok itu mendapatkan tiket untuk meneror, merusak, melukai, dan bahkan membunuh warga yang berbeda pandangan.

SELAIN telah berurat berakar, korupsi di negeri ini telah menggurita. Jumlahnya terus membengkak, baik kasus maupun besarnya uang negara yang dirampok. Korupsi dilakukan sistematis dan merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Itulah sebabnya korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa. Ia sudah menjadi kejahatan luar biasa, yang harus dihajar dengan cara-cara yang tidak biasa.

Salah satu cara yang tidak biasa itu ialah menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap rekening aneh pejabat seperti rekening gendut petinggi kepolisian.

KOMITMEN aparat negara membongkar habis mafia pajak layak diragukan. Paradoks bakal terjadi: semakin banyak aparat terlibat justru semakin menang mafia.

Demikian hebat Gayus Tambunan, demikian dahsyat mafia pajak, demikian banyak perusahaan yang terlibat, menyebabkan perlu dibentuk tim gabungan yang terdiri dari Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KEKERASAN terhadap kaum minoritas masih saja dipamerkan. Isak tangis anak-anak dan kaum wanita tertimbun oleh sorak kemenangan para perusuh. Pemerintah gagal menjadi pelindung kaum lemah dan malahan hanya menjadi penonton ketika hak-hak kaum minoritas diobrak-abrik.

Lagi-lagi, Jemaat Ahmadiyah menjadi sasaran kekerasan. Pada Minggu (6/2) sekelompok orang menyerang Jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga anggota Jemaat Ahmadiyah tewas, lima orang luka-luka, mobil dan rumah dibakar. Situasi mencekam.

Bukan pertama kali Jemaat Ahmadiyah mengalami penganiayaan.

ADA pertanyaan yang mengusik sanubari, menyentuh rasa kebangsaan, yaitu apakah Indonesia ini termasuk negara produsen atau negara konsumen?

Bila hal itu ditanyakan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), jawabnya dapat dipastikan Indonesia negara produsen. Bahkan, jawaban itu disertai dengan statistik yang mencengangkan, seperti kinerja perdagangan sepanjang 2010 yang dirilis BPS, pekan lalu.

Mencengangkan, karena untuk kali pertama ekspor bulanan kita pada Desember 2010 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik dengan nilai US$16,8 miliar. Tahun lalu, total ekspor kita meningkat 35%, dari US$116,5 miliar pada 2009 menjadi US$157,7 miliar.

KOMISI III DPR adalah komisi hukum. Namun, inilah komisi hukum yang tidak mengindahkan pimpinan KPK sebagai penegak hukum. Bahkan, juga tidak menghormati undang-undang yang memberi kewenangan hukum kepada Jaksa Agung untuk melakukan pendeponiran. Hal itu terjadi dalam rapat dengar pendapat pada 31 Januari 2011. Komisi III menolak kehadiran pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dengan alasan status tersangka masih melekat pada Bibit-Chandra, meski Jaksa Agung telah mendeponir perkara mereka.