KETERLIBATAN sejumlah kepala daerah dalam unjuk rasa antipenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu, membuat gusar pemerintah pusat. Saking jengkelnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun mengeluarkan surat teguran. Surat teguran dikirim kepada dua kepala daerah yang aktif berdemonstrasi menolak penaikan harga BBM. Mereka ialah Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dan Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. Ada sejumlah kepala daerah lain yang membuat pernyataan menolak penaikan harga BBM, tetapi tidak diberi surat teguran. Pekan lalu, unjuk rasa merebak hampir di seluruh wilayah Tanah Air memprotes rencana pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter. Usul tersebut untuk sementara kandas dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (30/3). Demonstrasi pun mereda.

KEINGINAN pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012 kandas sudah. Kandas kendati pemerintah mengantongi lampu hijau penaikan harga BBM bersubsidi. Lampu hijau itu ialah hasil Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari. Intinya, pemerintah hanya bisa menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat apabila selama enam bulan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) naik atau turun 15% ketimbang asumsi harga minyak yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Asumsi harga minyak yang dipatok dalam APBN-P ialah US$105 per barel. Dengan demikian, untuk bisa menaikkan harga BBM subsidi, harga rata-rata ICP harus bertahan di kisaran atau melampaui US$120,75 per barel selama enam bulan berjalan. Rata-rata ICP selama enam bulan terakhir baru naik 10,95% atau US$116,5. Itu berarti penaikan harga BBM bersubsidi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

DEMONSTRASI menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus terjadi, semakin masif, dan diperkirakan berpuncak pada hari ini bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR. Tidak seorang pun di Republik ini berhak melarang demonstrasi, tetapi setiap orang berhak menuntut demonstrasi yang damai. Tuntutan itu semakin pas jika menilik kejadian belakangan ini, yaitu unjuk rasa antipenaikan harga BBM menjelma menjadi pentas kekerasan. Di banyak tempat, terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran. Polisi yang semestinya mengamankan unjuk rasa lagi-lagi justru larut dalam tindak kekerasan.

KEBRUTALAN kembali ditunjukkan polisi saat mengamankan unjuk rasa yang dilakukan anak bangsa. Dengan bersenjatakan pentungan, tameng, water cannon, dan gas air mata, polisi menyiksa demonstran yang berniat menyalurkan aspirasi. Salah satu yang paling sadis terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/3). Dalam insiden itu, seorang demonstran terjatuh ke dalam got ketika lari dikejar polisi. Demonstran yang sudah tidak berdaya itu terus dipukuli sejumlah petugas dengan menggunakan tongkat. Ketika demonstran lain mencoba melerai, polisi tidak peduli dan terus saja menganiaya sang demonstran. Polisi juga melakukan kekerasan terhadap wartawan. Beberapa wartawan dipukuli polisi saat meliput bentrokan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kartu memori kamera wartawan televisi bahkan dirampas.

RAKYAT merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, rakyat mestinya bebas memberikan masukan, aspirasi, ide, dan gagasan kepada wakil mereka di parlemen. Tata cara penyampaian aspirasi rakyat sudah tertuang dengan sangat terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 53 undang-undang itu menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Ketentuan itu mestinya dipandang sebagai kontrak politik yang diberikan negara bahwa rakyat dapat berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan terhadap proses legislasi di tingkat nasional dan lokal.

HARI-HARI ini demonstrasi pecah di berbagai daerah. Anak-anak muda yang militan mengenakan jaket almamater turun ke jalan-jalan mengibarkan spanduk. Mereka membakar ban-ban bekas dan mengeluarkan yel-yel.

Mahasiswa, juga buruh, mengusung satu tema menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.000/liter mulai 1 April nanti.

Pemerintah mendapat dukungan sohibnya enam partai koalisi, yakni Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. PKS memastikan sikapnya mendukung penaikan harga BBM bersubsidi setelah diancam didepak dari koalisi.

SEJARAH politik kontemporer di negeri ini nyaris tidak pernah lepas dari upaya menjinakkan pemuda dan mahasiswa yang melawan kekuasaan. Nuansa menjinakkan pemuda dan mahasiswa itulah yang kini dicurigai tengah terjadi terkait dengan keberangkatan 87 pemuda dan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) ke China sejak Kamis (22/3). Kecurigaan itu muncul karena dua alasan. Pertama, keberangkatan pemuda dan mahasiswa itu bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke 'Negeri Tirai Bambu' tersebut. Kedua, mereka berangkat ke China ketika pemuda dan mahasiswa beserta elemen masyarakat lainnya di Tanah Air sedang bergerak menolak kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan pemerintah. Tak pelak, mereka yang tengah memprotes kebijakan pemerintah itu menilai mahasiswa dan pemuda yang memenuhi undangan ke China tersebut sebagai pengkhianat. Sebuah tudingan yang lazim ditujukan kepada siapa pun dalam pergerakan yang dinilai dapat 'dibeli' dan kemudian meninggalkan garis perjuangan.

KISRUH yang menjerat persepakbolaan nasional berada di titik kulminasi. Lantaran semangat rekonsiliasi cuma menggebu di satu pihak, untuk kali pertama dalam sejarah, ada dua PSSI di Republik ini.

Sejarah kelam itu tercatat Minggu (18/3), ketika kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar kongres luar biasa (KLB) di Ancol, Jakarta. Lewat KLB itulah mereka membentuk PSSI tandingan dengan ketua umum La Nyala Mattalitti dan Rahim Soekasah sebagai wakil ketua umum.

MAKNA Hari Raya Nyepi sesungguhnya tonggak untuk introspeksi. Tidak saja buat umat Hindu, tapi juga bagi semua anak negeri. Inilah momentum untuk mengoreksi diri menghadapi berbagai persoalan besar. Misalnya, bagaimana manusia bisa meredam sifat amarah, benci, dan serakah. Lalu, manusia juga diharapkan mampu mengendalikan diri dan fokus pada kegiatan rohani serta bisa melawan hawa nafsu. Dengan kata lain, Nyepi mengandung makna mendalam dan universal terhadap usaha manusia menemukan hakikat jatidiri. Ruang perenungan dan penghayatan untuk mencari keseimbangan duniawi dan rohani. Momentum untuk berdiam diri dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Merenungkan apa yang telah dilakukan dalam kehidupan baik berupa pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Juga, terus berupaya memperbaiki kualitas kehidupan di masa depan.

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali membuat berita. Mantan wartawan itu mengamuk ketika dihadang antrean panjang di pintu Tol Semanggi, Jakarta, Selasa (20/3) pagi. Dahlan bukan tanpa dasar menumpahkan amarahnya itu. Ia geram bukan kepalang lantaran pintu tol dipadati antrean lebih dari 30 mobil karena cuma satu loket manual dan otomatis yang dibuka. Dahlan yang hendak menuju Cengkareng untuk rapat dengan Direksi PT Garuda Indonesia pun turun, memeriksa dua loket yang kosong melompong, dan membuang kursi yang ada. Belum cukup, mantan Direktur Utama PT PLN itu membuka palang pintu tol dan membiarkan mobil yang antre lewat secara gratis. Lebih dari 100 kendaraan melenggang tanpa bayar.