TANPA harus melewati penelitian, kita bisa menangkap kekecewaan publik selama satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Namun, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) semakin meyakinkan kita tentang kebenaran persepsi publik atas kinerja SBY-Boediono. Tingkat kekecewaan publik, di kota maupun di desa, terhadap kedua pemimpin itu cukup tinggi. Bahkan terhadap Boediono, ketidakpuasan mencapai 57,7%.

Kekecewaan itu beralasan. Publik merasakan tidak banyak perubahan dalam satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Dalam penegakan hukum, misalnya, sejumlah kasus megakorupsi tertatih-tatih. Skandal Bank Century dipetieskan. Kriminalisasi pimpinan KPK dibiarkan terkatung-katung.

SETAHUN pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono ditandai demonstrasi masif di banyak kota di Indonesia. Masif, karena kekecewaan yang mewujud dalam bentuk unjuk rasa merebak sampai ke kota-kota kabupaten.

Satu tahun pemerintahan SBY periode kedua, terlepas dari perdebatan elite tentang indikator kinerja, hadir dengan akumulasi perkara yang menumpuk sehingga menggelorakan ketidakpuasan. Perkara lama dan perkara baru tumpuk-menumpuk.

Supaya tidak menambah kerumitan debat, mari kita bersepakat dalam satu indikator saja. Yaitu, hasil berbagai survei yang seragam bahwa tingkat apresiasi terhadap kinerja pemerintah turun drastis.

EVALUASI menjadi salah satu kunci sukses tidaknya sebuah pemerintahan. Termasuk bagi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, yang hari ini genap memasuki satu tahun.

Karena itu bukan hal yang aneh bila Presiden SBY ingin mengevaluasi kinerja kabinetnya. Dan, wajar pula bila kemudian klaim-klaim keberhasilan bermunculan.

Setidaknya itu yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bahwa 90% target kinerja perekonomian telah dicapai.

PERGANTIAN atau reshuffle menteri kabinet adalah sesuatu yang sangat biasa dalam pemerintahan yang memiliki adab merit system. Tetapi, di negeri kita perkara itu menjadi sangat tidak biasa. Soalnya, kepentingan umum yang kedengaran sangat beradab ternyata penuh dengan kamuflase.

Semua yang paham soal sistem pemerintahan presidensial mengaku bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Dengan demikian, presiden sesungguhnya boleh mengganti menteri kabinet kapan saja.

Tetapi, dalam praktik rupanya sulit. Presiden tidak bisa sesuka hati mengganti menteri karena ada tuan-tuan yang bercokol di partai politik.

NEGERI ini mendapat predikat sebagai negara yang memiliki varian tanaman pangan paling beragam di dunia. Namun, predikat tersebut tidak serta-merta membuat warganya cukup pangan.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan saat ini daerah rawan pangan di Tanah Air sekitar 4,5%, terutama berada di Indonesia bagian timur.

Namun, ada fakta lain yang lebih memprihatinkan. Berdasarkan global hunger index (indeks kelaparan dunia), yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, dari lima kategori, Indonesia termasuk negara yang berkategori 'serius' terancam rawan pangan.

KULTUS individu sesungguhnya sebuah kultur usang yang semestinya sudah kita kubur sedalam-dalamnya. Akan tetapi, bangsa ini sepertinya masih berkutat dari satu kultus individu ke kultus individu lain, kendati zaman telah melompat jauh dari era otoriter menuju era demokratis, dari tradisi menuju modernisasi.

Tengoklah bagaimana Presiden Soekarno dikultuskan sebagai Bapak Revolusi. Tengoklah pula bagaimana Presiden Soeharto dikultuskan sebagai Bapak Pembangunan.

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menjadi panggung pidato dan pameran intimidasi. Lebih-lebih jika rapat DPR disiarkan langsung oleh televisi. Anggota dewan berlomba-lomba mengajukan pertanyaan, bahkan cenderung bersifat menyelidik dan memaksa.

Itu yang selalu kita saksikan dalam rapat kerja DPR dengan para menteri atau mitra kerja. Juga dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) suatu jabatan yang oleh undang-undang harus melalui persetujuan DPR.

TIDAK ada hujan tidak ada angin tiba-tiba muncul isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemicunya adalah kekecewaan publik yang meluas terhadap kinerja pemerintahan hampir di semua bidang kehidupan.

Sekelompok tokoh berkumpul di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta. Mereka bersuara sama, yaitu pemerintah semakin mengecewakan. Lalu sejumlah anak muda berdiskusi di Kantor PBNU di Kramat Raya, juga di Jakarta. Kekecewaan dan kemarahan disuarakan di situ.

Itulah bibit-bibit yang menggulirkan isu penggulingan. Dan, ternyata bibit itu berkembang subur menjadi konsumsi elite dan spekulasi publik. Pro dan kontra bermunculan hiruk-pikuk sampai hari ini.

WASIOR, kota di Papua Barat, berhari-hari menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang demikian banyak, melainkan juga karena hilangnya kejujuran berkaitan dengan penyebab bencana.

PERJALANAN kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah mencapai puncak di Mahkamah Agung. Tetapi, inilah puncak yang mengusik.

Mengusik karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kejaksaan Agung. Alasannya bukan pada lemahnya argumentasi hukum Kejaksaan Agung, melainkan justru karena Kejaksaan Agung tidak memenuhi syarat formal.