PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mencurahkan isi hati alias curhat lagi. Yudhoyono, dalam silaturahim Partai Demokrat di kediaman pribadi di Cikeas, Bogor, Minggu (18/3) malam, curhat tentang adanya rencana kudeta terhadap dirinya. Yudhoyono juga berkeluh kesah soal adanya ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya. Ancaman itu, menurut Yudhoyono, disampaikan melalui pesan singkat kepada Ibu Negara Kristiani Herawati Yudhoyono. Belum cukup juga, Yudhoyono pun menyebutkan dirinya diejek dan dihabisi pers dan lawan politiknya pada 2005. Ketika itu, menurut Yudohono, pers dan lawan politiknya menyebut dirinya peragu ketika mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak.

PENDAFTARAN pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tadi malam pukul 24.00 WIB resmi ditutup. Mulai hari ini Komisi Pemilihan Umum Jakarta memverifikasi untuk menentukan siapa yang berhak bertarung dalam pemilihan pada 11 Juli mendatang.

Antusiasme pasangan calon, baik dari jalur independen maupun partai politik, patut diberi apresiasi yang tinggi. Mereka berani menjadi pemimpin Jakarta yang sesungguhnya merupakan samudra persoalan.

Persoalan yang melilit Jakarta kompleks, mulai yang supermodern seperti kesemrawutan yang ditimbulkan supermal dan busway sampai superkolot seperti gelandangan dan sampah yang menyumbat selokan.

SEKRETARIAT gabungan partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono kian mempertontonkan diri sebagai koalisi yang tak solid dan efektif. Terakhir, setgab berbeda pendapat soal keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak kebijakan penaikan harga BBM, sedangkan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikap menggantung.

KEJAHATAN yang melibatkan polisi masih saja terus terjadi. Polisi yang bertugas memberantas segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan narkoba, justru terlibat kriminal.

Dalam dua pekan belakangan ini saja, sudah tiga polisi ditangkap karena penyalahgunaan narkotika. Pada Rabu (14/3), misalnya, seorang polisi berpangkat brigadir dibekuk lantaran kedapatan membawa sabu di kawasan Daan Mogot, Jakarta.

Sebelumnya, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas di Polres Jakarta Selatan juga ditangkap dalam kasus serupa.

REZIM ini paling produktif menciptakan lembaga baru yang sesungguhnya tidak diperlukan. Berbagai satuan tugas (satgas) dibentuk untuk menangani rupa-rupa soal. Celakanya, kebanyakan satgas gagal menjalankan tugas.

Namun, pemerintah tidak peduli dan terus saja melahirkan lembaga ad hoc itu. Yang terbaru, melalui penerbitan Perpres Nomor 25/2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau Satgas Antipornografi.

EKSISTENSI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar diuji. Hantaman bak gelombang datang dari segala sisi untuk melemahkan institusi pemberantas korupsi yang paling dipercaya rakyat itu. Lepas dari masih adanya kekurangan dan kelemahan, KPK harus diakui merupakan garda terdepan paling menjanjikan untuk memerangi para koruptor di Republik ini. Taring KPK pun semakin tajam setelah berganti pimpinan yang dikomandoi Abraham Samad. Namun, bukan berarti KPK aman dari rongrongan. Semakin garang mereka memberangus koruptor, semakin besar pula perlawanan yang datang. Segala jurus dan segala cara dilancarkan pihak-pihak yang ingin KPK lunglai.

TUDINGAN berbagai kalangan bahwa pemerintah lebih gemar memberi ikan daripada menyerahkan kail bukan isapan jempol. Fakta itu bisa kita lihat dari mengototnya pemerintah membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ketimbang memberi porsi besar untuk infrastruktur. Pemerintah berniat menaikkan harga BBM Rp1.500 per liter demi mengejar penghematan subsidi sekitar Rp38 triliun. Namun, sebagian besar hasil penghematan itu, yakni Rp25,6 triliun atau sekitar 70%, akan dibagi-bagikan langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,5 juta rumah tangga miskin selama sembilan bulan.

MONUMEN Nasional (Monas) sudah lama menjadi ikon Jakarta. Monumen yang dibangun Presiden Soekarno itu dikenal luas masyarakat Indonesia hingga jauh ke pelosok negeri. Tempat itu pun menjadi pusat hiburan masyarakat kecil di Ibu Kota. Nama Monas hari-hari ini dibebani muatan politis. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memilih digantung di Monas jika terbukti ikut korupsi dalam proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat (9/3) Anas menegaskan tidak terlibat kasus korupsi proyek Hambalang seperti yang sering diungkapkan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas.

PARTAI politik, birokrasi, dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim telah berkembang menjadi tempat pembibitan koruptor muda. Jika di masa lalu korupsi bersemayam di lembaga eksekutif, di era reformasi justru meluas merasuki lembaga legislatif dan yudikatif.

Tak hanya itu. Jika di masa lalu korupsi lebih banyak terjadi di pusat, kini menyebar ke hampir semua lapisan di daerah seiring dengan otonomi dan desentralisasi. Triliunan rupiah dari APBN kini mengalir sampai ke desa dan menciptakan koloni-koloni baru korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas-lah yang mengungkapkan adanya regenerasi koruptor yang berlangsung sistematis. Kaderisasi Koruptor

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) keok dalam sengketa perkara moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi. Itulah pelajaran amat berharga bahwa mengelola negara tidak bisa suka-suka. Dalam putusannya, Kamis (7/3), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan tujuh terpidana kasus korupsi yang batal bebas lantaran terhalang oleh surat Kemenkum dan HAM tentang pengetatan remisi bagi koruptor. Surat tertanggal 16 November 2011 itu dinyatakan batal demi hukum. Penggugat pun melenggang. Putusan PTUN itu jelas menggembirakan penggugat yang tiga di antaranya mantan anggota DPR terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra, juga boleh menepuk dada karena ia berhasil mengalahkan kesewenang-wenangan negara.