TABUNG gas telah menjadi teror baru di Indonesia. Alih-alih membawa kemaslahatan, tabung gas telah menjadi sumber bencana dan kematian. Inilah realitas yang belakangan terus berlangsung di tengah masyarakat.

Dari waktu ke waktu insiden ledakan tabung gas terus terjadi. Tidak hanya harta benda yang hancur, korban jiwa akibat ledakan itu pun terus bertambah.

Sejak program konversi minyak tanah digulirkan pemerintah pada 2007, dari tahun ke tahun, jumlah insiden dan korban ledakan gas terus meningkat.

PEMERINTAH berencana membatasi subsidi bahan bakar minyak untuk mobil pribadi mulai September nanti. Sebuah kebijakan yang layak didukung dengan sejumlah alasan.

Pertama, subsidi BBM ternyata sebagian besar justru dinikmati pemilik mobil pribadi yang notabene kelas menengah ke atas. Dalam hitungan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, setiap pemilik mobil pribadi memperoleh subsidi tak langsung dari konsumsi BBM sebesar Rp1 juta per bulan. Bandingkan dengan subsidi yang diterima warga miskin dari bantuan langsung tunai yang hanya Rp100 ribu per bulan. Ini jelas ketidakadilan yang sengaja dilakukan negara. Para pemilik mobil pribadi semestinya malu kepada orang miskin jika membeli bensin bersubsidi.

PANGGUNG politik kita hari-hari ini sangat diwarnai elite pemburu kekuasaan di segala jenjang jabatan publik. Bahkan, tanpa malu, mereka tidak peduli mendemosikan dirinya, mendegradasikan dirinya, asalkan punya jabatan publik.

Bayangkan, ada elite yang sudah pernah menjadi menteri, eh mau juga turun jabatan menjadi wali kota. Ada yang sudah menjadi calon wakil presiden tapi gagal, oke saja menerima pinangan untuk menjadi calon gubernur.

APA yang dapat diharapkan dari pertambahan usia sebuah kota? Yang paling sederhana adalah perubahan kota ke arah yang lebih baik. Kota yang makin tertib, makin aman, makin nyaman, dan makin beradab. Tetapi kondisi itu tidak kita dapati di Jakarta, kota yang berulang tahun ke-483 pada tanggal 22 Juni lalu. Jakarta yang juga ibu kota negara ini, semakin tua semakin rumit dengan tumpukan persoalan yang semakin sulit diatasi. Gubernur demi gubernur terus berganti, tetapi Jakarta semakin tenggelam dalam kesemrawutan seakan kota tanpa tuan.

SEKELOMPOK anak bangsa yang peduli pada kemurnian semangat konstitusi menamakan diri Petisi 28. Mereka menggugat Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung.

Satgas yang dibentuk atas dasar ketetapan presiden itu dianggap tidak sejalan dengan semangat murni konstitusi. Lembaga itu dianggap lebih berperan sebagai jendela kampanye citra daripada sungguh-sungguh memerangi mafia hukum.

Terlepas dari pijakan hukum yang oleh banyak orang dianggap lemah, gugatan mereka memiliki rasionalitas yang bisa diterima akal sehat. Terutama dari segi efektivitas lembaga dan administrasi negara.

TENTARA Nasional Indonesia mungkin paling fenomenal di dunia. Atas nama demokrasi mereka diberi hak lebih berupa dwifungsi, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan dan fungsi politik. Itu terjadi di era Orde Baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa.

Kini di era reformasi, TNI juga diperlakukan sangat fenomenal. Anggota TNI sudah 12 tahun dikucilkan dari politik, termasuk hak individu politik individu yang paling mendasar, yaitu hak memilih dan dipilih.

PENGUMUMAN susunan lengkap pengurus Partai Demokrat oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum pada Kamis (17/6) menghentak banyak pihak. Bukan hanya karena kepengurusan yang kegemukan, tetapi juga lantaran masuknya anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati ke jajaran pengurus pusat.

Masuknya Andi Nurpati sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat menuai kecaman. Sebab, hal itu menyeret kembali KPU ke pusaran kontroversi dan semakin meneguhkan anggapan bahwa KPU tidak netral. Sejak awal penyelenggaraan Pemilu 2009, KPU menangguk kontroversi yang tajam. Lembaga itu terkesan tidak independen dan mudah diintervensi.

KASUS Gayus adalah kasus yang fantastis. Inilah pegawai negeri sipil dengan kekayaan fantastis, hasil merampok uang negara dengan cara yang tak kalah fantastis. Di pengadilan kelak, orang pun berharap terjadi buka-bukaan yang juga fantastis, sehingga terbongkarlah semua aib yang fantastis.

Usia Gayus Tambunan baru 31 tahun, pangkatnya golongan IIIA, tapi kekayaannya telah mencapai Rp100 miliar lebih. Gayus baru bekerja 10 tahun. Gaji dan honornya Rp12,1 juta per bulan atau Rp145,2 juta per tahun. Dengan penghasilan sebesar itu, untuk mencapai kekayaan Rp100 miliar, diperlukan waktu 688 tahun lebih atau hampir 7 abad. Rentang waktu yang juga fantastis!

ANTUSIASME untuk menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibilang fantastis. Fantastis karena jumlah pendaftar mencapai 286 orang. Jumlah ini makin fantastis ketika dibandingkan dengan jumlah pendaftar calon ketua Komisi Yudisial yang cuma 61 orang.

Pertanyaannya, apakah minat mereka menjadi ketua KPK sungguh-sungguh dilandasi hasrat untuk memberantas korupsi yang sudah berurat berakar di negeri ini? Jangan-jangan sekadar rakus kekuasaan belaka.

NEGERI ini sudah mengalami inflasi kelatahan yang amat akut, terutama dalam soal membentuk lembaga. Nomenklatur kelatahan lembaga itu bermacam-macam. Ada badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, unit, satgas, atau komite.

Sudah lebih dari 50 lembaga dibentuk dengan rupa-rupa tugas, tapi tidak satu pun tugas itu tuntas. Dan, dengan dalih menuntaskan agenda lembaga tersebut, dibentuklah lembaga baru.