PENJARA telah menjadi tempat penyiksaan baru bagi kaum terhukum. Alih-alih memperbaiki, penjara justru membuat perilaku kriminal dan para pelanggar hukum menjadi lebih buruk. Itulah yang kita lihat dari kericuhan yang pecah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Denpasar, Bali, Rabu (22/2). Para narapidana membakar gedung perkantoran LP terbesar di Bali itu. Kerusuhan dipicu ketidakpuasan narapidana atas penanganan keributan yang terjadi di LP itu pada Minggu (19/2). Mereka mengamuk karena merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas. Tiga narapidana harus ditembak karena menyerang polisi dengan batu batako. Insiden itu mengirim peringatan serius bahwa ada yang sangat keliru dalam pengelolaan penjara kita. Peristiwa serupa sesungguhnya sudah nyaris meletus tahun lalu di Rutan Salemba, Jakarta, saat sekitar 30 tahanan mencoba menyerang petugas rutan. Ketika itu, para petugas Polsek dan Polres Jakarta Pusat datang tepat waktu sehingga masih dapat mengendalikan agresivitas para tahanan. Salah satu akar persoalan yang diduga menjadi penyebab meledaknya amarah narapidana ialah kondisi hunian LP yang terlalu padat. LP Kerobokan, misalnya, dihuni 1.015 narapidana. Padahal, kapasitas penjara itu hanya 600 orang.

PERGERAKAN harga minyak dunia sudah tidak terkendali. Ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat memantik kenaikan harga emas hitam itu di pasar internasional. Harga minyak mentah brent di London, kemarin, mencapai US$122,9 per barel. Itu artinya harga minyak dunia bergerak semakin menjauhi asumsi makro APBN 2012, yakni US$90 per barel. Harga minyak dunia yang selangit itu sudah tentu membebani APBN. Tidak ada cara lain, pemerintah mesti mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar anggaran negara tetap sehat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengutamakan popularitas dan pencitraan ketimbang mengikuti logika ekonomi. Sejauh ini, pemerintah hanya mengejar tenggat pembatasan subsidi BBM mulai 1 April sesuai dengan perintah Undang-Undang APBN 2012. Sudah ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi, mengalihkan penggunaan BBM ke BBG, dan mengharuskan mobil pribadi memakai BBM nonsubsidi, seperti pertamax.

RUANG publik lagi-lagi disuguhi dagelan konyol di panggung pengadilan. Saksi dan terdakwa kasus korupsi kerap dengan enteng melontarkan jurus tidak tahu, tidak ingat, tidak kenal, dan lupa untuk menghindar dari jeratan hukum. Kiat berkelit seperti itu juga diperlihatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kala bersaksi dalam sidang kasus suap di Kemenakertrans di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan terdakwa Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya, Senin (20/2). Dadong dan Nyoman, dua pejabat di Kemenakertrans, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus silam karena menerima uang suap Rp1,5 miliar dari kuasa perusahaan PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, terkait dengan proyek dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Dharnawati sendiri sudah divonis dua tahun enam bulan oleh KPK pada Januari lalu. Dalam kesaksiannya, Muhaimin tidak jarang melontarkan kata tidak tahu dan lupa. Jurus yang sama juga digunakan Menpora Andi Mallarangeng saat menjadi saksi dalam kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, kemarin.

JUMLAH anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR cuma 86 orang atau 15% dari 560 anggota dewan. Akan tetapi, kekuasaan segelintir orang itu sangat besar. Percaya atau tidak, merekalah yang menentukan nasib bangsa ini. Kekuasaan banggar ialah bersama pemerintah menetapkan pendapatan negara sekaligus menentukan prioritas anggaran bagi kementerian dan lembaga. Jika kekuasaan itu dipakai penuh tanggung jawab, rakyat bisa sejahtera. Sebaliknya, jika kekuasaan itu dipakai untuk politik transaksi, celakalah rakyat dan negara ini. Politik transaksi itulah yang kini terjadi, berjalan seiring dengan pergeseran pola korupsi di Indonesia. Dahulu pengusaha berkongsi dengan pejabat untuk mendapatkan proyek, sekarang pengusaha berkolusi dengan politikus di Banggar DPR.

NEGERI ini terlampau sedikit menyimpan hal-hal yang baik untuk dijadikan panduan sehingga, untuk hal sepele pun, kita harus belajar dari luar negeri. Misalnya, untuk sekadar memiliki rasa malu, kita mesti berguru ke negeri orang. Presiden Jerman Christian Wulff mengajarkan rasa malu itu kepada kita. Wulff memilih mundur dari jabatan presiden pada Jumat (17/2), karena malu diguncang pemberitaan skandal korupsi. Dua kesalahan yang dilakukan Wulff. Dia diduga kuat menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk mencicil rumahnya sebelum menjadi presiden. Kedua, Wulff diduga menekan harian Jerman Bild yang memberitakan skandal korupsinya itu.

SUNGGUH berat tugas seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai presiden, Yudhoyono harus mengurus negara. Pada saat yang sama, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono harus mengurus partai.

Energi Yudhoyono idealnya lebih banyak tercurah untuk mengurus negara. Celakanya, belakangan ini energinya lebih banyak terkuras untuk mengurusi Partai Demokrat yang tengah dilanda prahara korupsi.

DEMOKRASI akan benar-benar tegak jika ia ditopang salah satunya oleh kejujuran para politikus. Namun, justru dalam soal itulah neraca demokrasi kita defisit.

Banyak politikus kita mengumbar kata dusta, baik yang terkait dengan janji maupun jika mereka terbelit perkara. Inflasi dusta pun terjadi sehingga publik kehilangan kepercayaan.

KANDAS sudah perjuangan Antasari Azhar mencari keadilan. Mahkamah Agung pada Senin (13/2) menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Dengan demikian, Antasari tetap dinyatakan bersalah dan dihukum 18 tahun penjara karena terbukti terlibat pembunuhan berencana atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

SUDAH sepekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun hingga kini, hasil penggeledahan itu belum secuil pun muncul ke publik. Langkah penyidik KPK mengobok-obok ruang kerja anggota dan pimpinan banggar pada Jumat (10/2) mencari dokumen, jelas bukan kerja main-main. Itulah bagian penting untuk mengungkap dugaan korupsi di lembaga terhormat itu. Dugaan yang selama ini ibarat angin, bisa dirasakan tetapi sulit dibuktikan. Langkah KPK pun tak sia-sia. Selama tujuh jam menyisir ruang kerja banggar, para penyidik KPK mengangkut bertumpuk dokumen baik hard copy maupun soft copy. Tentu, teramat banyak petunjuk yang diraup untuk membuktikan adanya penggarongan uang negara di sana. Kita patut mengapresiasi kerja keras KPK. Namun semua itu masih jauh dari cukup. Tidak ada artinya jika dokumen yang sudah disita, disimpan begitu saja. Tak ada artinya pula kalau hasil penyelidikan terhadap seabrek data cuma untuk kalangan orang dalam. Adanya dugaan praktik korupsi di Banggar DPR bukanlah tanpa alasan. Anggota banggar, Wa Ode Nurhayati, blak-blakan mengakui bahwa mafia anggaran memang gentayangan di banggar. Pengakuan yang berani, meski akhirnya ia harus menjadi pesakitan dengan status tersangka kasus dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah 2011.

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/2). Presiden menjawab lebih dari 10 pertanyaan, di antaranya tentang korupsi dan kasus GKI Yasmin Bogor. Tentang pemberantasan korupsi, Presiden mengakuinya sebagai pekerjaan sulit. Padahal, kata Presiden, pemberantasan korupsi dalam tujuh tahun terakhir terbilang agresif.