LEMBAGA pemasyarakatan (LP) di negeri ini bukan lagi bui tempat penjahat dipenjara menjalani masa hukuman. LP seolah menjelma menjadi vila dengan segala kemewahan dan privasi yang bisa dibeli. Banyak contoh untuk itu. Narapidana maupun tahanan bisa leluasa keluar-masuk bui atau rumah tahanan (rutan) dengan membayar upeti kepada petugas. Gayus Tambunan melakukan itu kemudian bisa pelesir ke Bali bahkan sampai ke luar negeri. Napi maupun tahanan bisa juga membangun ruang mewah lengkap dengan pendingin ruangan, televisi, dan kulkas. Artalyta Suryani mendirikan istana mewah itu di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bahkan, dari penjara pun napi atau tahanan bisa mengendalikan bisnis narkoba. Di LP Narkoba Nusakambangan, Cilacap, napi Hartoni Jaya bisa leluasa mengendalikan bisnis barang haram tersebut. Hal itu terjadi berkat kerja sama dengan Kepala LP Narkoba Nusakambangan Marwan Adli yang baru saja divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cilacap. Kisah terakhir ialah kunjungan anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir dari Partai Demokrat menemui terdakwa Muhammad Nazaruddin di Rutan Cipinang, Jakarta, di luar jam besuk. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Cipinang menjelang tengah malam pada Rabu (8/2), dan ia menangkap basah pertemuan itu.

UANG dan kekuasaan punya kaitan erat, teramat erat, dalam praktik demokrasi di negeri ini. Uang digunakan untuk mencari kekuasaan dan jabatan. Setelah itu, kekuasaan dan jabatan digunakan untuk mencari uang. Dalam pemilihan umum dan pemilihan umum kepada daerah (pemilu kada), rivalitas akhirnya sangat ditentukan oleh uang. Di DKI Jakarta, misalnya, menurut Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, calon gubernur yang memakai parpol sebagai kendaraan harus memberikan mahar yang nilainya mencapai Rp600 miliar.

KABAR penemuan benda purbakala mirip piramida di sejumlah kawasan di Indonesia menimbulkan kehebohan sekaligus mengundang perdebatan.

Benda serupa piramida itu disebut-sebut ada di wilayah Gunung Sadahurip, Garut, dan Gunung Padang, Cianjur, serta daerah sekitar kawasan Bandung, Jawa Barat.

SOAL pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan.

Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan penduduk dunia kini sudah 7 miliar. Diperkirakan pada 2045 populasi dunia akan menggembung menjadi 9 miliar orang. Indonesia menghadapi kondisi serupa.

PEREKONOMIAN Indonesia kembali menunjukkan kemolekannya. Di tengah perlambatan yang terjadi di sejumlah negara, perekonomian Indonesia ternyata mampu tumbuh 6,5% pada 2011. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun sejak 1996. Pada tahun itu, ekonomi RI tumbuh 7,8%. Tak cuma itu. Pada 2011, pendapatan per kapita juga meningkat mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9). Padahal, pada 2010 pendapatan per kapita baru Rp27,1 juta (US$3.010,1). Indonesia selayaknya bangga dengan pencapaian tersebut. Hal itu mengingat pertumbuhan semakin mendekati angka di masa sebelum krisis moneter melanda negara yang pernah menyandang predikat 'Macan Asia' ini. Sayangnya, cantiknya pencapaian ekonomi itu menimbulkan kontradiksi. Salah satunya ialah turunnya kontribusi sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi 14,7% terhadap PDB. Padahal, tahun sebelumnya sumbangan dari sektor-sektor tersebut mencapai 15,3%. Demikian pula sektor industri pengolahan yang pada 2010 menyumbang 24,8% terhadap PDB turun menjadi 24,3% pada tahun lalu.

RAKYAT semakin sadar bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kesadaran itu tampak dengan jelas ketika rakyat memberi apresiasi yang tinggi, sangat tinggi, kepada partai politik yang gencar mengampanyekan antikorupsi. Sebaliknya, rakyat tidak segan-segan pula mengganjar sanksi kepada partai, yang menurut persepsi mereka, kader partai itu terlibat korupsi, apalagi dianggap bersekutu dengan koruptor. Apresiasi tinggi diberikan rakyat kepada Partai Demokrat yang mengusung tema kampanye antikorupsi dalam Pemilu 2009. Iklan Partai Demokrat yang berjudul Katakan tidak pada Korupsi adalah promosi ampuh mengantar Demokrat menjadi partai berkuasa. Ketika itu rakyat terpukau dengan penampilan kader muda Partai Demokrat dalam iklan antikorupsi. Bintang iklan kampanye tersebut berhasil menjadi anggota DPR, yaitu Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie 'Ibas' Baskoro. Bahkan, dua nama terakhir itu kini menjadi ketua umum dan sekjen partai. Tidak hanya itu. Perolehan suara Partai Demokrat yang pada 2004 cuma 7,4% langsung melambung menjadi 20,4% pada Pemilu 2009. Kemenangan fantastis juga diraih Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono dalam pemilihan presiden. Pasangan itu menang telak dalam satu putaran dengan meraih 60,8% suara.

HAMBATAN psikologis dan politis terbesar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi Wisma Atlet yang diduga melibatkan kader-kader Partai Demokrat sirna sudah.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melempengkan jalan bagi KPK.

Dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Minggu (5/2), Yudhoyono dengan tegas menyatakan sangat menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait dengan kasus Wisma Atlet.

KABAR buruk menerpa negeri ini bak petir di siang bolong. Betapa tidak? Di tengah capaian investment grade Indonesia yang baru seumur jagung, International Finance Cooperation (IFC) World Bank tiba-tiba mengganjar negara ini sebagai tempat dengan kemudahan berbisnis yang memprihatinkan. Dalam laporan Doing Business in Indonesia 2012, IFC menyebut kemudahan berbisnis di Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara APEC. IFC menjadikan biaya dan waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin usaha serta biaya pendaftaran properti sebagai indikator. Untuk mendirikan usaha, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama ketimbang Malaysia. Para pengusaha juga harus menghabiskan waktu empat kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan pengusaha di Thailand. Dalam penelitian tentang kemudahan berbisnis di 20 kota di Indonesia, IFC menemukan pengusaha harus menempuh sembilan prosedur selama 33 hari dan menghabiskan biaya 22% dari pendapatan per kapita nasional. Bandingkanlah dengan pengusaha di Malaysia yang hanya menempuh empat prosedur selama enam hari serta menghabiskan ongkos cuma 16,4% dari pendapatan per kapita nasional.

KEBIJAKAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin simpang siur. Mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi, melainkan melebar ke bermacam skema.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah.

Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi. Yang muncul justru opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama sekali.

NEGERI ini masih menjadi destinasi menarik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah jahat yang dilarang dibuang di banyak negara diterima dengan senyum di Indonesia. Banyaknya penampung yang siap dibayar di sini membuat para pembuang B3 leluasa mengirim racun. Sebanyak 113 kontainer berisi logam bekas yang mengandung B3 masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Barang buangan asal Inggris dan Belanda yang diimpor PT HHS tersebut masuk ke negeri ini lima kali sejak akhir November 2011 hingga awal Januari 2012.