RENTETAN kejadian akhir-akhir ini di sekitar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kekhawatiran bahwa telah dan tengah terjadi upaya sistematis untuk memberangus KPK. Ini, tentu sangat bertolak belakang dengan klaim penguasa yang mengatakan telah dan akan melanjutkan perang terhadap korupsi.

Polisi mungkin lembaga yang paling sedikit menerima pujian publik. Masyarakat sampai hari ini masih sangat pelit untuk mengacungkan jempol kepada kerja kepolisian. Apakah ini berarti kepolisian sangat buruk? Tidak juga. Polisi memang telah dan sedang berubah. Tetapi perubahan itu seperti siput yang merayap, tidak sekencang burung yang terbang.

Ada lagi kesalahan Komisi Pemilihan Umum. Spanduk sosialisasi pencontrengan pemilihan presiden yang seharusnya netral, dirancang sedemikian rupa oleh KPU sehingga mengarah pada calon nomor dua. Dikatakan mengarah, karena dari tiga kotak yang berjejer, KPU memberi tanda contreng pada kotak di tengah. Spanduk ini dirancang, dicetak dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

BAK halilintar menyambar di siang bolong, mendadak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan ingin mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Audit itu menyangkut anggaran dan peralatan yang digunakan KPK. Keinginan BPKP itu sarat dengan muatan politis. Pertama, karena Kepala BPKP Didi Widayadi langsung mendatangi KPK sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merisaukan kekuasaan KPK yang terlampau besar tanpa kontrol.

Dengan bangga pemerintah memberi mereka julukan pahlawan devisa. Agar kepahlawanan mereka memperoleh pengakuan dibeberkan angka devisa yang menakjubkan. Setiap tahun para pekerja Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh pembantu rumah tangga menyumbang tidak kurang dari Rp90 triliun atau setara dengan 10% APBN.

DEBAT kedua para calon presiden berlangsung di studio Metro TV

tadi malam. Tidak banyak berubah dari debat pertama seminggu yang lalu terutama yang menyangkut substansi. Bagi mereka yang menginginkan debat dengan perdebatan, memang, tidak tersaji dalam debat tadi malam. Yang ada, cuma sedikit kelakar yang kemudian bermuara pada kesepakatan 'me too

'--saya juga begitu.

Untuk sebagian orang, judul ini mengejutkan. Tapi bagi sebagian yang lain, itulah yang sangat dinantikan. Bahkan kalau bisa, lebih cepat lebih baik. Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga super yang sengaja dilahirkan untuk memberantas korupsi yang merajalela, sedang dirundung masalah. Ketua KPK, Antasari Azhar, kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur sebuah perusahaan swasta, dan ditahan. Wakil Ketua Chandra Hamzah diperiksa kepolisian dalam kasus praktik penyadapan telepon yang diminta Antasari.

Djoko Tjandra masih berulah. Setelah melarikan diri dari jerat jeruji bui, terpidana kasus Bank Bali itu membuka perundingan dengan Kejaksaan Agung dari tempat pelariannya di Port Moresby, Papua Nugini.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sekali lagi menambah bukti empiris tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPR karena prosedur dan mekanisme penetapannya keliru dan tidak sesuai dengan UU No 10/2008 tentang Pemilu.

MEMORI kolektif bangsa ini pendek, bahkan sangat pendek. Setiap kali terjadi pesawat militer jatuh, setiap kali itu pula terdengar lantang teriak minimnya alokasi anggaran untuk TNI. Kemudian kesadaran itu menguap lagi dalam kesenyapan tanpa bekas. Adalah fakta yang terang-benderang bahwa mesin perang TNI itu rapuh, uzur, dan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara serumpun. Fakta itu tidak terbantahkan setiap kali pesawat TNI 'nyungsep' ke darat sebelum ditembak musuh. Harus jujur dikatakan bahwa tidak sedikit pesawat militer yang terjun bebas bukan di medan pertempuran.