TRAGEDI keadilan seperti tak habis melanda negeri ini. Aparat terus saja pamer diskriminasi, begitu garang menindak rakyat jelata, tetapi lunglai ketika menghadapi kalangan berada dan berkuasa.

Korban teranyar ialah Rasminah, nenek berusia 55 tahun. Mahkamah Agung memvonisnya empat bulan 10 hari. Rasminah memang tak perlu menjalani penjara lagi. Masa hukuman dalam vonis MA itu sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani Nenek Rasminah selama proses penyidikan.

Namun, vonis itu mengguncang rasa keadilan publik lantaran kesalahan sang nenek bisa disebut ecek-ecek.

SETIDAKNYA ada dua kasus besar yang menjadi barometer keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu megaskandal Bank Century dan kasus Wisma Atlet. Dua kasus itu dijadikan barometer karena, langsung atau tidak langsung, terkait dengan pusaran kekuasaan saat ini. Tugas utama KPK atas dua skandal itu ialah mengurai benang kusut korupsi yang kian menggurita dan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Karena itu, KPK mesti fokus bekerja. Akan tetapi, sejak dilantik pada 16 Desember 2011, KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad masih doyan menebar janji. Janji akan ada tersangka baru dalam kasus Wisma Atlet. Janji bahwa kasus Bank Century ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, janji itu hanya pepesan kosong. Memang benar bahwa KPK sudah menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom sebagai tersangka kasus suap cek perjalanan yang mengalir ke DPR pada 2004. KPK juga sudah menahan anggota DPR Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011. Namun, kasus Miranda dan Wa Ode bukanlah barometer keberhasilan KPK. Dua kasus itu tidak terkait dengan pusaran kekuasaan. Jika dua kasus itu digembar-gemborkan sebagai ukuran keberhasilan, itu namanya KPK macan ompong.

DEGRADASI terus menggerus wibawa pemerintah. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan jalan terbaik untuk menemukan solusi bagi persoalan mereka.

Masyarakat pun akhirnya bertindak sendiri dan hal itu membuat keadaan bertambah buruk. Dua peristiwa di dua tempat berbeda, pekan lalu, menjadi saksi dari jatuhnya kewibawaan pemerintah tersebut.

Peristiwa pertama terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1), saat sekitar sepuluh ribu orang membakar Kantor Bupati Bima.

PARTAI Demokrat kini dihempas badai besar. Elektabilitas partai berkuasa itu kian anjlok. Hanya dalam tempo delapan bulan melorot tajam hingga 7%.

Pada Juni 2011, elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 itu masih bertengger di posisi 21%. Namun, berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2012, tingkat elektabilitas partai tersebut tinggal 14%.

PUBLIK semestinya yakin bahwa negeri ini sungguh tidak miskin. Buktinya banyak uang rakyat dihamburkan baik untuk proyek vital, proyek remeh-temeh, maupun proyek-proyek gincu untuk gengsi dan pencitraan. Di antara proyek-proyek itu ialah pembelian pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet itu dibeli dengan harga Rp526 miliar. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengumumkan kabar itu dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta pada Selasa (24/1). Pesawat itu siap terbang pada 2013. Saat ini pesawat sedang dalam pengerjaan cabin interior dan security system. Pesawat kepresidenan Indonesia itu bukan untuk menyamai--apalagi menyaingi--Air Force One, pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Air Force One adalah pesawat kepresidenan paling kesohor sejagat. Pesawat itu dirancang supercanggih. Misalnya, sistem komunikasi dari Air Force One mampu mencapai semua titik di Bumi. Pesawat itu juga sanggup melindungi Presiden AS dari segala jenis ancaman. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat layak memiliki pesawat seperti itu.

ANGGOTA DPR kini sedang giat-giatnya berebut rezeki buah pergeseran bandul kekuasaan, dari yang tadinya berat ke eksekutif menjadi berat ke legislatif. Mumpung kekuatan ada pada mereka, segala ihwal proyek dan uang sepertinya tidak boleh luput dari pantauan dan terkaman mereka. Renovasi toilet Rp2 miliar, pembuatan tempat parkir Rp3 miliar, hingga renovasi ruang rapat badan anggaran senilai Rp20,3 miliar merupakan sedikit contoh begitu haus dan rakusnya mereka terhadap proyek. Tidak hanya institusi banggar, urusan mengeruk kue proyek juga dilakukan di komisi DPR. Itulah yang terjadi ketika Komisi IV DPR meminta jatah Rp4,3 triliun atau 50% dari total dana bantuan sosial (bansos) Kementerian Pertanian sebesar Rp8,6 triliun. Komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan berdalih dana itu disalurkan kepada masyarakat. DPR seperti hendak menjadi sinterklas yang membagi-bagikan hadiah. Padahal, tugas dan fungsi dewan bukanlah membagi-bagikan jatah. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD dinyatakan bahwa tugas dan fungsi mereka membuat undang-undang, menolak atau menyetujui anggaran, dan melakukan pengawasan.

JALAN raya masih menjadi pembunuh nomor wahid yang kian menakutkan. Menakutkan karena 90% kecelakaan lalu lintas ternyata akibat faktor manusia, si pengendara. Apalagi kalau si pengendara berada di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, jalan raya pun menjadi ladang pembunuhan. Faktor manusia itulah yang menyebabkan tragedi maut di Jalan MI Ridwan Rais, dekat Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/1). Saat itu, Afriani Susanti yang masih berada dalam pengaruh alkohol dan narkoba mengendarai mobil. Ia bersama tiga temannya baru saja selesai berpesta minuman keras dan narkoba jenis ekstasi di sebuah kelab malam. Afriani yang tidak memiliki surat izin mengemudi tidak bisa mengendalikan mobil yang dipacunya dalam kecepatan tinggi. Mobil itu menabrak pejalan kaki yang berada di trotoar dan halte. Tabrakan maut itu mengakibatkan sembilan nyawa melayang sia-sia. Kasus Afriani semakin membuktikan betapa ancaman narkoba semakin mengerikan. Bertambah mengerikan bila kita melihat fakta dengan mata telanjang bahwa peredaran narkoba di kelab malam Ibu Kota semakin bebas.

SEMUA pejabat di negeri ini pasti paham bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi. Namun anehnya, usaha memerangi korupsi masih seperti menggarami lautan, tidak signifikan menghasilkan clean government.

Data Transparency International menunjukkan skor indeks persepsi korupsi (IPK) kita pada 2011 hanya 3,0 dari rentang 1 hingga 10. Itu berarti dalam kurun sembilan tahun sejak 2002, indeks persepsi korupsi Indonesia cuma naik 1.

DEMONSTRASI buruh sudah menjadi semacam ritual tahunan. Setiap Oktober dan November, pada saat kepala daerah menetapkan upah minimum untuk tahun berikutnya, suhu politik perburuhan selalu memanas.

Disebut memanas karena terjadi perdebatan sengit, juga diwarnai demo buruh, soal kenaikan upah minimum kabupaten/kota. Bahkan, demo buruh masih berlanjut hingga kini. Sebagian buruh di Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, masih terus berdemonstrasi. Suka-suka mereka pula menutup Tol Cikampek dan Tol Merak. Demo dipicu ketidaksepakatan soal upah minimum.

PUBLIK kian gusar melihat sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi jilid III. Sejak didapuk memimpin KPK pada pertengahan Desember lalu, Abraham Samad dan kawan-kawan belum juga tancap gas.

Dua kasus menjadi barometer keberhasilan KPK yang baru, yakni skandal Bank Century dan gurita kasus Wisma Atlet. Namun, dalam dua kasus itu justru KPK belum mengirim sinyal kuat bahwa sesuatu segera terjadi.