Program Gas Kota Tunggu Kemauan

SEIRING dengan kian mahalnya harga elpiji, tiada alasan lagi bagi pemerintah untuk tak segera merealisasikan program pemipaan gas perkotaan.

Kemauan kuat pemerintah diperlukan agar beban rakyat tidak semakin berat.

Sejak 1 April lalu, PT Pertamina kembali menaikkan harga elpiji 12 kilogram dari semula Rp134 ribu menjadi Rp142 ribu per tabung.

Harga di pasaran pun melambung dari ketentuan itu.

Menurut mantan praktisi perminyakan dan gas bumi John Sadrak Karamoy, rakyat sebenarnya bisa mendapatkan gas murah jika pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pemipaan gas perkotaan.

Sayangnya, program itu sudah terlalu lama cuma menjadi wacana.

Ia menyatakan cadangan gas alam untuk pemipaan gas perkotaan sangat melimpah di Tanah Air.

Bahkan, jika terus dieksplorasi, cadangan gas alam bisa memenuhi kebutuhan 50-100 tahun. Sebaliknya, Indonesia sudah menjadi importir elpiji.

"Mengapa (program pemipaan) terlambat? Itu hanya masalah kemauan. Memang pemipaan gas perlu dana besar. Namun, meski mahal di awal pembangunan, pemerintah akan balik modal dalam beberapa tahun," ucap John di Jakarta, kemarin.

Ia meyakinkan biaya gas lewat pipa lebih murah ketimbang elpiji, apalagi untuk jangka panjang.

Hanya, wilayah terpencil sebaiknya tetap menggunakan elpiji karena harganya akan sama saja.

"Gas alam itu banyak dari Aceh sampai Jawa Timur. Kalimantan Timur semua juga gas alam. Di Papua banyak gas juga. Dari lapangan di Cirebon bisa dibawa ke mana-mana itu," tutur John.

Vice President of Corporate Communication of Pertamina Wianda Pusponegoro menuturkan saat ini PT Pertamina sudah membangun jaringan gas untuk rumah tangga, yakni di Prabumulih, Sumatra Selatan; Sengkang, Sulawesi Selatan; dan Jambi.

Untuk tahap kedua, pihaknya akan membangun di Lhokseumawe dan Lhoksukon, Aceh; serta Bulungan, Kalimantan Utara.

Setiap unit jaringan bakal menyuplai ke sekitar 4.600 rumah tangga.

Pertamina pun tinggal menunggu penugasan dari pemerintah.

Pembangunannya, imbuh Wianda, tak perlu waktu lama.

"Akan cepat selesai kalau mendapatkan izin dan lahan dari kabupaten. Enam bulan biasanya."

Fokus subsidi

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah terus mendorong pembangunan pipa gas rumah tangga.

"Kelak, setiap rumah baru atau hunian bertingkat diwajibkan menggunakan gas rumah tangga lantaran harga gas pipa relatif stabil dan jauh lebih murah ketimbang gas yang didistribusikan melalui tabung ke masyarakat."

Sofyan mengakui selama ini pemerintah fokus memikirkan subsidi bahan bakar seperti gas ke masyarakat dan cara itu kurang efektif.

"Makanya ke depan pemerintah mau mengembangkan infrastruktur gas rumah tangga. Kita akan sediakan dana khusus untuk program itu."

Penaikan harga elpiji 12 kg pada 1 April lalu membuat warga Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi.

Ketika harga resmi masih Rp134 ribu pun, mereka sudah harus membayar hingga Rp215 ribu per tabung.

Warga tak punya pilihan lain karena tabung ukuran 3 kg yang masih disubsidi belum ada di wilayah itu.

"Bisa-bisa nanti harganya Rp250 ribu per tabung," keluh Jeni, salah satu warga.

Di Subang, Jawa Barat, warga beralih ke tabung 3 kg, tetapi stok yang ada sangat terbatas. Hal yang sama terjadi di Denpasar, Bali.

(Tes/PO/RZ/ST/X-9)