Nusantara

Bupati Banyuwangi Cabut Aturan Diskriminatif

Selasa, 18 July 2017 03:00 WIB Penulis: Abdus Syukur

MI/ABDUS SYUKUR

INTOLERANSI yang diperlihatkan dalam dunia pendidikan tak seharusnya dipelihara, sebab hal itu hanya akan membuat peserta didik menjadi korban.

Hal itulah yang kemudian mendasari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mencabut aturan tidak populer yang dilakukan Kepala SMPN 3 Genteng. Aturan tersebut membuat Yenima Swandina Alfa, pelajar nonmuslim, terganjal aturan siswa wajib berjilbab di sekolah itu.

“Aturan yang diterapkan SMPN 3 Genteng Banyuwa­ngi itu menunjukkan adanya diskriminasi dan berpotensi menjadi masalah SARA yang mengoyak kehidupan dan kerukunan beragama serta anti-Pancasila. Saya sampaikan permintaan maaf atas nama pemda. Aturan seperti itu dibatalkan dan saya berharap ini yang terakhir. Mari bersama-sama kita jaga kerukunan umat beragama di Banyuwangi dengan saling menghargai,” tandas Anas, kemarin.

Anas pun kemarin pagi meng­ajak Yenima dan orangtuanya, Timotius Purno Ribowo, sarapan di kantor bupati.

Anas menambahkan masalah itu harus menjadi pelajaran. Bukan hanya para pendidik, melainkan juga bagi seluruh ASN. Aturan yang bersifat diskriminatif akan mendatangkan perpecahan sehingga membuat pembangunan di Banyuwangi menjadi terhambat.

“Berjilbab untuk pelajar muslim tentu tidak masalah. Akan tetapi, tidak boleh dipaksakan kepada pelajar yang nonmuslim. Aturan sekolah tidak boleh mendiskriminasi, harus memberi ruang yang sama tanpa memandang perbedaan SARA,” tegas Anas.

Timotius menyampaikan terima kasihnya atas respons cepat Bupati Banyuwa-ngi itu walau sebenarnya tidak mempermasalahkan lagi. Ia terharu dengan sikap Anas dalam menghargai perbedaan serta menjunjung keberagaman. Putrinya kini sudah bersekolah di SMPN 1 Banyuwangi, sebagaimana direkomendasikan Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Yenima, siswa SDN 5 Genteng yang lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 3 Genteng, ternyata saat melakukan daftar ulang ditolak pihak sekolah. Hal itu terjadi lantaran sekolah telah menetapkan aturan bagi seluruh siswa untuk wajib berjilbab. Peristiwa itu menimbulkan protes keras di masyarakat dan akhirnya menjadi pembicaraan bukan cuma di Banyuwangi.

Ubah nama
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata seusai deklarasi #saya anak Pancasila, kini mulai diimplementasikan. Desa Kalikur, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT, diproyeksikan menjadi Desa Pancasila.

Gagasan tersebut disampaikan Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur ketika melantik penjabat Kepala Desa Kalikur. Menurutnya, Desa Pancasila ialah desa yang menjaga dan memelihara kerukun-an hidup di antara warga desa.

“Kalikur harus bisa menjadi contoh bagi desa-desa di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri serta desa-desa lain di Lembata. Kepala desa harus mampu menjaga kerukunan hidup di wilayahnya. Terlebih desa ini memiliki sejarah sebagai desa yang berpengaruh. Harus bisa jadi Desa Pancasila,” tegas Bupati Sunur.

Dikatakan, pemerintah desa harus memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan pemuda agar harapan memenuhi kerukunan dapat terwujud. (PT/OL-4)

abdus@mediaindonesia.com

Komentar