Megapolitan

Rumah tanpa DP Bingungkan DPRD

Jum'at, 17 November 2017 08:32 WIB Penulis: Nicky Aulia Widadio

ANTARA/GALIH PRADIPTA

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dihujani pertanyaan soal program kepemilikan rumah tanpa uang muka (DP Rp0) di Rapat Paripurna DPRD DKI, kemarin.

Di rapat dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas RAPBD 2018 yang diajukan Pemprov DKI, dari 10 fraksi yang menyampaikan pandangan, lima fraksi di antaranya menyampaikan pandangan mereka.

Tiga di antaranya, yakni PDIP, PKS, dan NasDem, bahkan menyampaikan kritik mereka terhadap program DP Rp0 di RAPBD 2018 yang dianggap masih mengawang-awang.

"Kami Fraksi PDIP perlu penjelasan Gubernur. Apakah program DP Rp0 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan tentang perbankan? Jika nanti terjadi macet angsurannya, itu menjadi beban siapa?" tanya anggota Fraksi PDIP William Yani saat membacakan pandangan fraksinya.

Sementara itu, pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Abdurrahman Suhaimi meminta penjelasan yang lebih detail ihwal program tersebut.

Perkara pengadaan lahan yang dananya telah dianggarkan sebesar Rp800 miliar pada usulan RAPBD 2018 dinilai belum jelas apakah lokasinya berada di lahan negara dengan konsep transit oriented development (TOD) atau bukan.

PKS juga mempertanyakan kriteria rumah layak huni hingga bagaimana kriteria penerima yang bisa memanfaatkan program tersebut.

Hal senada turut disampaikan Fraksi NasDem melalui pandangannya yang dibaca Hasan Basri Umar. NasDem menilai ada kerancuan dari definisi program itu.

Dalam paparan Anies, properti dari program DP Rp0 disebutkan berbentuk hunian vertikal.

Sementara itu, Hasan menyebutkan, apabila merujuk kepada Perda No 1/2012 tentang RTRW DKI Jakarta Pasal 81 ayat 4, dijelaskan bahwa perumahan vertikal merupakan rumah susun.

Dalam UU No 20/2011 tentang Rumah Susun, terdapat penjelasan bahwa penyediaan rumah susun diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Fraksi NasDem juga coba menganalisis dan menghitung besaran cicilan sejumlah Rp2,4 juta yang harus dibayarkan, hal tersebut tidak relevan dengan warga yang masuk ke kriteria MBR, yang salah satunya dapat diukur dari pendapatan setiap bulannya sekitar Rp3,6 juta (standar UMP)," tuturnya.

Angka tersebut dianggap menyulitkan warga untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, Fraksi NasDem mempertanyakan keberpihakan dan segmentasi dari program itu.

Tunggu Senin

Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan DPRD tersebut, Anies tidak menjawabnya secara detail.

Ia menyatakan jawaban lengkap akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya yang dihelat pada Senin (20/11).

"Nanti pada Senin kita akan menyampaikan jawaban lengkap atas semua pertanyaan dan program-program prioritas kita juga akan kita jelaskan secara lengkap, informasinya ada. Memang di dalam pemaparan kemarin, ketika menyampaikan rancangan APBD, itu garis besar saja penjelasannya," katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati menyebut pihaknya masih membicarakan skema pelaksanaan program rumah DP Rp0. Hasilnya akan disampaikan segera.

Dana Rp800 miliar yang dianggarkan di usulan APBD digunakan untuk pengadaan lahan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan menuturkan pelaksanaan program DP Rp0 tidak mesti membangun baru rumah susun. (J-1)

Komentar