Humaniora

Hukuman Kebiri bukan Solusi

Jum'at, 14 October 2016 14:57 WIB Penulis: RO/OL-2

Ilustrasi

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh DPR pada hari Selasa, 12 Oktober 2016. Undang-undang tersebut memuat hukuman kebiri kimiawi, hukuman mati, serta pemasangan chip elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Peraturan ini dibuat sebagai reaksi pemerintah dan juga DPR atas apa yang mereka bilang sebagai kegentingan kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia. Data yang di antaranya sering digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, adalah hasil pengumpulan data mereka yang menunjukkan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dari 2.179 kasus pada tahun 2011, menjadi 4.311 kasus pada tahun 2013, ke 6.006 kasus pada tahun 2015.

Karena Indonesia belum memiliki data prevalensi kekerasan seksual pada anak secara nasional, dapat dikatakan data KPAI tersebut bisa saja dipengaruhi oleh semakin luasnya kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, belum tentu karena peristiwanya sendiri meningkat.

“Kami mengutuk setiap perbuatan kekerasan pada anak, tetapi kita semua punya pertanggungjawaban keilmuan sebelum mengatakan sesuatu sebagai genting. Terlebih, bila dampaknya adalah dilegalkannya pemberian siksaan fisik dan hukuman mati,” ujar Santi Kusumaningrum, co-director Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, (Puskapa), dalam rilisnya, Jumat (14/10)

"Mengkritisi kebijakan yang tidak berbasis bukti ini bukan berarti kami tidak peduli,: sambungnya.

Menurut Santi, Indonesia perlu punya data prevalensi dan insiden kekerasan seksual secara nasional sebelum dan sesudah ancaman pidana itu diterapkan. Selain itu, informasi tentang karakteristik kasus, penanganan, dan dampak pada korban juga diperlukan untuk mendasari pengambilan kebijakan. Data tentang jumlah kasus memang berguna untuk mengukur perubahan, tetapi tidak cukup untuk menetapkan kebijakan.

Proses peradilan pidana yang baik seharusnya dapat menampung hak bagi anak yang menjadi korban dan juga pelaku, walaupun benar pelaku telah melanggar hak korban. Mengesampingkan hak tersangka sama sekali tak akan membantu anak ataupun masyarakat menemukan keadilan.

"Tidak sepatutnya kita menjalankan prinsip “an eye for an eye” dengan menghukum pelaku secara membabi buta. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkan hukuman kebiri dan hukuman mati sangat besar, padahal seharusnya bisa dialokasikan untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah dengan bukti yang mendukung," ujar Santi.

PUSKAPA memandang bahwa Pemerintah seharusnya lebih berorientasi pada respons dan pencegahan yang efektif berdasarkan data dan menggunakan pendekatan lintas disiplin ilmu. Antara lain dengan perbaikan sumber data dan informasi, baik dari kualitas dan kelengkapan basis data biometrik kependudukan dan terintegrasinya sistem data penyidikan, penahanan, dan pemidanaaan dengan data kependudukan. Kualitas riset-riset ilmiah untuk mendukung dilakukannya analisis dalam perbaikan kebijakan juga perlu dibenahi. OL-2

Komentar