Ekonomi

Paket Kebijakan Ekonomi XV Fokus Penyediaan Jasa Logistik.

Selasa, 21 March 2017 10:20 WIB Penulis: Jessica Restiana Sihite

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

PEMERINTAH segera meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan jasa logistik.

Rencananya hari ini Selasa, paket kebijakan tersebut akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada Presiden Joko Widodo. “Pokoknya lebih ke penyediaan jasa (logistik)," ujar Darmin.

Sementara, kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi, Darmin mengaku kementeriannya butuh persiapan, dan kerja sama dengan pelaku usaha. “Kita tidak mungkin melakukan sendiri, butuh peran pelaku usaha,” sambung Darmin.

Rencana pemerintah tersebut disambut baik oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi yang menilai ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat ketiadaan dukungan manajemen rantai pasok komoditi di daerah pedesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas meningkat drastis.

Pemerataan pembangunan ekonomi dalam negeri, dikatakan Yukki, baru dapat terwujud bila pemerintah membenahi sistem logistik nasional, dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok.

“Indonesia sebagai negara maritim harus memiliki sistem logistik yang handal untuk mendukung distribusi logistik baik nasional dan regional, serta memperbaiki perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya hingga 10 persen, dan memudahkan akses antarpulau,” ujar Yukki dalam keterangan resmi, Selasa (21/3).

Saat ini, Yukki mengaku melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Yukki mengambil contoh dari sektor pertanian, dimana para petani sebagai produsen produk- produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota. Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat.

“Semuanya itu akibat tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Begitu juga dengan sektor perikanan. Meskipun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal,” ungkap Yukki yang juga merupakan Ketua Umum AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) tersebut.

Dirinya berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut. “Diharapkan lewat Paket Ekonomi XV pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui silogda yang terintegrasi dengan Sislognas dengan menerapkan manajemen rantai pasok,” terang Yukki.

Terakhir, Yukki menyebutkan bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah- daerah.(OL-3)

Komentar