JAKARTA--MI: Kronologis terjadinya permintaan repatriasi berawal dari kebijakan penggusuran tanah di kantong-kantong warga Papua yang tinggal di Port Moresby.

Pasalnya, sebagian besar dari mereka tinggal di daerah kumuh dan sejatinya terlarang sebagai pemukiman. Lantaran tidak lagi punya tempat tinggal dan uang, mereka memohon pada KBRI Papua Nugini untuk membantu mereka kembali pulang.

Berangkat dari sini, pihak KBRI mulai mendata orang-orang Papua di sana yang meminta bantuan tindakan repatriasi. Di lapangan, ternyata ditemukan banyak warga Papua yang ingin kembali ke kampung halamannya.

"Jumlahnya menurut Deplu bisa mencapai 25 ribuan orang," terang Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dody Budiatman, Kamis (26/11), di Jakarta. Mereka yang ingin kembali tidak hanya berasal dari Port Moresby saja, tetapi juga warga Papua yang tinggal di kota lain, seperti Lihir, Manus, lae, Bulolo, Madang, Daru, Goroka, Kiunga, Wewak, dan Vanimo.

Pada wartawan, Dody menegaskan, mereka yang ingin kembali berasal dari beragam latar belakang. Sebagian ada yang dulunya tidak setuju masuknya Papua ke Indonesia, sebagian OPM, dan ingin mencari kehidupan lebih baik di Papua Nugini. Bahkan, beberapa dari mereka adalah keturunan kedua.

Dikatakan, masalah terkait Papua sejatinya sangat sensitif. Pasalnya, wilayah Papaua kini menjadi sorotan dunia. "Pemerintah tidak mungkin membiarkan warga negaranya keleleran di negara orang," cetus Dody. (Tlc)