JAKARTA--MI: Wakil Presiden Boediono memberikan ultimatum kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKSK) yang memegang kontrak pembangunan infrastruktur gas segera menyelesaikan tugasnya. Pasalnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur akan mengganggu suplai gas dan kerugian semua pihak.

"Ada yang sudah mengantongi hak membangun, tapi belum membangun. Sebaiknya diserahkan kembali ke negara, agar kita bisa mencari yang mampu," kata Boediono dalam pembukaan World Ceramics Tiles Forum di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (30/6).

Kontraktor yang dimaksud, kata Wapres, adalah BUMN dan swasta yang telah memiliki kontrak sejak lama tetapi enggan membangun infarastruktur karena terhambat harga gas yang jauh dari angka keekonomian. Keterbatasan infrastruktur gas saat ini masih mengganggu suplai gas.

Soalnya, pembangunan infrastruktur gas domestik masih belum terakselerasi. Hal ini mengakibatkan banyak biaya yang hilang. "Yang sudah punya hak untuk membangun harus cepat membangun. Kalau tidak, yang tersandera banyak sekali. Yang terhambat sektor listrik, transportasi, dan lain-lain," ujarnya.

Pemerintah saat ini sedang membangun infrastruktur pipa, receiving terminal untuk LNG, dan jaringan gas untuk kebutuhan industri, transportasi, dan rumah tangga. Boediono berharap infrastruktur gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa segera diselesaikan. Infrastruktur di Jawa Barat sudah mencukupi. "Mudah-mudahan secara bertahap kendala yang menghambat bisa diatasi," ujarnya.

Selain itu, pemerintah tetap konsisten mengutamakan industri dalam negeri. Hal ini diharapkan bisa mendongkrak tingkat perekonomian. Boediono mengaku pemanfaatan dan penyerapan gas untuk industri masih terbatas. "Belum bisa dipaksakan. Alasannya, dukungan infrastuktur yang belum memenuhi," katanya.

Meski begitu, kata Boediono, pemerintah sedang menyusun sistem energi yang berbasis gas yang mendukung kegiatan perekonomian dan lingkungan hidup. Hal ini juga agar biaya industri lebih murah. "Gas dan hidrokarbon tersedia banyak dan harus dikelola dengan baik," katanya.

Pemerintah juga mengkaji kebijakan yang menghambat investasi. "Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disampaikan ke publik dan pelaku usaha," katanya.

Mengenai harga gas, pemerintah menyatakan harga jual gas juga masih dikaji. Dia mengingatkan agar industri tidak mengharapkan harga yang murah. "Itu tidak fair. Memang masih mungkin harga jual gas dalam negeri lebih murah dari harga jual luar negeri dengan tetap mempertimbangkan harga keekonomiannya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa harga di dalam negeri yang terlalu murah akan memberikan konsekuensi adanya imbalan yang harus dilakukan pemerintah. Yakni, memberikan konsesi-konsesi yang mungkin nilai keekonomian lebih tinggi di masa mendatang. "Jika dipaksakan, akan ada subsidi terselubung yang berdampak pada APBN termasuk rakyat. Apalagi harga yang jauh dari keekonomian akan menganggu industri hulu gas sesuai dengan hukum ekonomi," katanya. (Tup/OL-5)