Megapolitan

Anggaran Tol Cijago Mandek

Jum'at, 21 April 2017 05:46 WIB Penulis: Kisar Rajaguguk kisar@mediaindonesia.com

ANTARA FOTO/Andika Wahyu

PEMBAYARAN ganti rugi lahan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi II Kota Depok mandek dan menyebabkan pembangunan terhenti pada 2014. Pembebasan lahan Tol Cijago ditargetkan selesai Mei 2017. Namun, anggaran tidak kunjung mengucur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Alwaini mengatakan pihaknya akan meminta Kementerian PU-Pera untuk secepatnya menganggarkan dana pembebasan lahan Tol Cijago Seksi II karena batas waktu sudah semakin dekat.

Lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan proyek Tol Cijago Kota Depok mencapai 64,06% dari luas 136,36 hektare atau 2.630 dari 4.020 bidang meliputi seksi I, II, dan III. Lahan seksi I, mulai Kecamatan Cimanggis hingga Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sudah selesai dibebaskan dan diba­ngun, bahkan sudah dioperasikan untuk transportasi umum. Sementara itu, lahan seksi 2 hingga seksi 3 belum dibangun karena di sana masih terdapat 91 bidang tanah yang belum mendapat ganti rugi. Transparansi mengenai harga ada pada tim appraisal. BPN Kota Depok dan Kementerian PU-Pera tidak bisa ikut campur dalam penentuan harga karena undang-undang mengatur seperti itu.
Menurut Alwaini, pembebasan lahan untuk tol sudah mengacu ke Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Perpres tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2012.

“Dulu musyawarah bisa dilakukan antara warga dan panitia. UU baru mengatur kewenangan harga ditentukan tim appraisal. Appraisal dipilih melalui lelang,” terangnya. Kalau sudah setahun pembayaran tidak dilakukan, appraisal bisa menghitung ulang harga lahan warga karena NJOP juga berubah. Itulah sebabnya BPN Kota Depok memanggil Pejabat Pembuat Komitmen dan Badan Pembangunan Jalan Tol untuk memprioritaskan pelunasan lahan pada Mei 2017 karena status penetapan lokasi pembebasan lahan habis pada bulan tersebut.

“Pembayaran ganti rugi kami minta harus selesai. Dana talangan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus disiapkan untuk pembebasan. Kalau masalah transparansi penghitungan yang dulu, saya baru tujuh bulan di Depok. Jadi, saya tidak tahu,” paparnya. Terkait dengan warga yang tidak mau menerima ganti rugi berdasarkan perhitungan appraisal, Alwaini menyatakan mereka akan dititipkan di Pe­ngadilan Negeri Kota Depok.

Sarno, salah satu warga Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang tanahnya belum dibebaskan, mengatakan masih menunggu kepastian. “Sudah dari 2006 ditetapkan tanah dan rumah saya akan dibebaskan untuk pembangunan tol. Pemerintah melarang saya menjual rumah karena mau dibangun tol,” katanya. Pada 2014, sambung dia, pemerintah pernah sekali menyatakan harga lahan tertinggi ialah Rp2 juta dan terendah Rp1,2 juta. “Namun, taksiran harga di kawasan Tanah Baru saat itu sudah mencapai Rp3 juta-4,5 juta,“ papar Sarno. (KG/J-2)

Komentar