Internasional

Indonesia Dapat Giliran Laporkan Kondisi HAM ke PBB

Jum'at, 21 April 2017 14:56 WIB Penulis: Indah Hoesin

MI/Galih Pradipta

INDONESIA melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan memberikan laporan terkait HAM di dalam negeri kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada 3 Mei mendatang.

“Indonesia akan berpartisipasi dalam Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB pada 3 Mei di Jenewa," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Kemenlu pada Jumat (21/4). UPR adalah sebuah mekanisme dimana negara anggota menyampaikan kemajuan dan tantangan HAM di negaranya dan negara anggota lainnya bisa menyampaikan pandangan dan rekomendasi.

Menurut Arrmanatha, keterlibatan Indonesia dalam UPR ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di dalam negeri serta mencerminkan keterbukaan terhadap situsi HAM itu sendiri. “UPR juga menjadi komitmen Indonesia untuk mendorong penghormatan HAM baik di tingkat kawasan dan global,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur HAM Kemenlu, Dicky Komar, juga menyampaikan bahwa UPR merupakan mekanisme yang dibentuk dari reformasi badan HAM PBB sejak 2008 dan pertemuan Mei mendatang akan menjadi siklus untuk ketiga kalinya.

“Indonesia akan memberikan laporan nasional siklus ketiga di UPR, mekanisme ini bersifat universal, diwajibkan menyampaikan laporannya setiap 4,5 tahun. Dan untuk sesi kali ini Indonesia bersama 13 negara lainnya akan menyampaikan laporan,” ujar Dicky.

Selain penyampaian laporan HAM, Dicky mengatakan pada 5 Mei juga akan diadopsi laporan yang dihasilkan UPR yang nantinya akan mengesahkan rekomendasi yang telah disampaikan negara anggota pada 3 Mei.

Menurut Dicky laporan yang disampaikan juga tidak hanya berasal dari Pemerintah Indonesia tapi juga dari civil society, komnas HAM, perempuan dan anak, dan juga badan PBB yang ada di Indonesia.

"Ini biasa kita sebut shadow report yang disampaikan kepada dewan HAM untuk menjamin satu kelengkapan informasi," ujarnya.

"Laporan kali ini juga akan berisikan implementasi 150 rekomendasi yang kita terima pada mekanisme pada 2012," tambahnya.

Terkait tema yang akan dibahas, Dicky menyebutkan beberapa isu besar HAM termasuk ratifikasi HAM internasional, kemajuan hak kelompok perempuan, hukum atau Perda yang bersifat diskriminatif, hak anak dan perempuan, kelompok disabilitas, kebebasan beragama dan berekspresi, dan pengentasan kemiskinan.

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan adanya tema baru yang muncul selama 2012-2017 yang juga akan menjadi bahan dalam laporan Indonesia mendatang.

"UPR ini diharapkan bisa menjadi sarana yang berarti dalam upaya memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban nasional dan internasional upaya pemajuan dan perlindungan HAM," ujar Dicky.(OL-3)

Komentar