Polkam dan HAM

Dapat Potongan 3 Bulan, Andi Mallarangeng Bebas

Jum'at, 21 April 2017 20:19 WIB Penulis: Cahya Mulyana

ANTARA

TERPIDANA kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi Alifian Mallarangeng, bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Andi seharusnya ditahan sampai 19 Juli. Karena mendapat cuti menjelang bebas (CMB) selama tiga bulan, sehingga hari ini bisa menghirup udara kebebasan.

''Benar (sudah bebas) karena mendapat CMB selama tiga bulan,'' ujar Kepala LP Sukamiskin Dedi Handoko saat dikonfirmasi, Jumat (21/4).

Menurutnya, mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah melenggang bebas dari penjara khusus koruptor tersebut pada pukul 16.30 WIB. Hal itu sesuai Surat Keputusan CMB sehingga bebas tiga bulan lebih awal dari masa tahanan 19 Juli 2017.

Dedi menjelaskan hal itu sesuai SK No.W11.642.PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017. Pidana 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, sudah bayar.

Andi divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta MA setelah menolak permohonan kasasinya. Pasalnya, Andi terbukti korupsi Rp2 miliar dan US$550 ribu melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan penjara.

Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Ditjen Pemasyarakatan Syarpani menambahkan, Andi mendapatkan CMB selama tiga bulan. Namun selama itu, dia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung.

Ia memaparkan CMB didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Yang dimaksud CMB adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

''Lama CMB sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan. Bagi anak negara yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, diberikan CMB apabila telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan,'' pungkasnya.

Tapi keputusan itu ditentang KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan pemberantasan korupsi harus membekas dengan setiap pelakunya mendapatkan efek jera. Sehingga, penanganan terhadap para pelaku yang terbukti korupsi harus lebih ketat dengan mengecualikan dari berbagai macam bentuk pemotongan masa tahanan.

''Kami berharap peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran cuti jelang bebas atau pembebasan bersyarat atau remisi terhadap terpidana kasus korupsi, tidak perlu diberikan lagi,'' tegasnya. (OL-4)

Komentar