Polkam dan HAM

Demokrasi kian Disalahgunakan

Sabtu, 20 May 2017 07:00 WIB Penulis: (Nyu/P-2)

Para pembicara (dari kiri) komisioner Komnas HAM Otto Samsoedin Ishak, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, budayawan dan intelektual Islam Mohamad Sobary, dan Guru Besar Emeritus LIPI Mochtar Pabottingi menyampaikan paparannya. MI/ADAM DWI

MOMEN peringatan 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional sekaligus 19 tahun reformasi dengan demokrasi terasa menjauh dengan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.
Demokrasi yang seharusnya menjadi cara untuk hidup berdampingan dan meraih kesejahteraan saat ini justru dimaknai sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.
Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah menyebut demokrasi sebagai alat mencapai kekuasaan itu sangat nyata terjadi di pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Demokrasi hanya dilihat sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan melalui suara, yang penting menang,” ujar Otto dalam diskusi publik dan peluncuran buku Ekologi Demokrasi di Jakarta, Jumat (19/5). Efek yang terjadi dari penyalahgunaan demokrasi itu mengakibatkan ekosistem kehidupan masyarakat yang terbiasa hidup beragam menjadi goyah.
Pemenang pilkada tersebut tidak peduli dengan kehidupan beragam yang rusak akibat pemikiran pragmatis yang se-kadar perhitungan menang dan kalah.

“Seperti di DKI, ekosistem rusak, (pemenang) tidak peduli yang penting menang. Sampai kapan ini pulih dan siapa yang memulihkan tidak ada aktornya, tidak ada sekarang yang menggunakan demokrasi untuk menciptakan ekosistem yang harmonis, semuanya pertarungan tanpa aturan,” cetusnya. Peneliti senior LIPI Mochtar Pabotinggi mengatakan, untuk mendapatkan kekuasaan itu, pihak intoleran memanfaatkan demokrasi sebagai panggung untuk melawan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.

Justru yang terjadi saat ini ialah melakukan politisasi agama dengan menafikkan nilai kebangsaan. “Sasaran utama politisasi agama itu mau menghancurkan negara bangsa, ini begitu mengancam karena sebetulnya yang namanya bangsa itu titik kulminasi politik tertinggi,” ucapnya. Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menambahkan demokrasi belum berkonsolidasi dengan baik selama 19 tahun reformasi dan cenderung keluar rel. (Nyu/P-2)

Komentar