Megapolitan

KJP Plus Anies-Sandi Dipertanyakan

Sabtu, 17 June 2017 17:30 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

ANTARA/ATIKA FAUZIYYAH

PERUNTUKAN dana kartu Jakarta pintar plus (KJP plus) yang mulai diterapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih menjadi pertanyaan berbagai pihak.

Apalagi, pada tahun ajaran 2017/2018, ada penambahan dana Rp46 miliar untuk KJP plus, selain anggaran pendidikan 20% dari 17,6 triliun.

Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan DKI Gunas Mahdianto menyebutkan inti KJP plus ialah memberikan akses perguruan tinggi kepada siswa kelas XII.

Salah satunya ialah dengan bimbingan belajar (bimbel).

Setiap bulan, setiap siswa kelas XII yang menerima KJP sejak kelas XI akan mendapat dana Rp500 ribu.

Namun, lanjutnya, jika masa efektif belajar siswa kelas XII hanya tiga bulan, bimbel bisa jadi tidak efektif.

"Oleh karena itu, dana bisa digunakan untuk membantu biaya pendaftaran masuk siswa ke perguruan tinggi. "Saya rasa besaran itu untuk mendaftar sih cukup," jelas Gunas, kemarin.

Sementara itu, Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana berpandangan peruntukan dana Rp46 miliar untuk KJP plus belum jelas.

Timnya baru dua kali bertemu dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

Menurutnya, penganggaran APBD 2018 tetap harus dipersiapkan sekarang dengan asumsi jumlah murid kelas XI penerima KJP saat ini sebanyak 51 ribuan.

"Baru Agustus ini kami memperbarui data penerima KJP. Bentuknya untuk apa peruntukan Rp500 ribu per bulan itu, untuk apa?" katanya.

Bagi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, rencana tersebut masih menjadi pertanyaan.

Tambahan (plus) berupa biaya bimbingan belajar terkesan mendiskreditkan kualitas guru di sekolah-sekolah dan dinilai hanya memberikan perbedaan dari kebijakan plus-plus gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jangan hanya memberikan perbedaan plus-plus dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jangan hanya sekadar gagah-gagahan saja. Sementara itu, dengan bimbel berarti mereka merasa kualitas pendidikan guru kurang bagus. Nah, kualitas itulah yang harus diperbaiki," tandas Ketua Komisi E DPRD DKI, Pantas Nainggolan.

Menurut Pantas, dengan anggaran lebih 20% dari APBD 2017 atau sekitar Rp17,6 triliun, guru-guru yang tergabung dalam Dinas Pendidikan DKI seharusnya sudah bisa memberi kualitas pendidikan yang baik.

Berdasarkan hitungan Media Indonesia, dana untuk tunjangan dan gaji guru sudah menghabiskan setengah dari total anggaran Disdik.

"Kalau hanya perbedaan plus-plus tanpa hakikat, lebih bagus tidak usah. Nanti kita akan bahas esensinya dengan meng-undang pakar. Kalau memang sungguh-sungguh dan kita yakini ini baik untuk masyarakat tanpa diskriminasi, ya kita dukung. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak usah, hanya pemborosan," imbuh Pantas.

Bimbel buat siapa

Anggota DPRD Komisi E dari Fraksi Golkar Ashraf Ali meng-ungkapkan hal senada.

Di masa pembahasan APBD 2018 dirinya akan mempertanyakan mengenai mengapa harus bimbel yang dipilih menjadi tambahan.

Apakah disebabkan sekolah belum bisa memberikan kontribusi penuh agar murid bisa menyerap seluruh pengetahuan?

"Bimbel ini untuk siapa? Apa untuk orang yang tidak mampu? Atau mereka yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara intelektual? Berapa dana yang benar-benar dibutuhkan? Cukup atau tidak segitu?" cecar Ashraf Ali.

Menurut dia, seharusnya Anies-Sandi memikirkan cara agar kualitas pendidikan semakin baik.

Kalaupun disediakan bimbel, sebaiknya sekolah mengambil peran sebagai penyelenggara, bukan diambil lembaga swasta.

"Kalau ada bimbel artinya ada penambahan jam belajar. Di luar pendidikan formal. Sekarang buat saja di dalam sekolah nanti anggarannya diberikan ke Dinas Pendidikan DKI. Saya pribadi belum dengar konsepnya," kata Ashraf. (J-2)

Komentar