Nusantara

Mesuji Cuma Jadi Batu Loncatan ASN

Selasa, 20 June 2017 05:45 WIB Penulis: Eva Pardiana

Mi/Ahmad Novriwan

APARATUR Sipil Negara (ASN) mendapatkan beragam hak seperti gaji ke 13 dan tunjangan hari raya (THR). Sehingga, sudah seyogianya ASN juga bekerja secara optimal. Hanya saja, di Kabupaten Mesuji, Lampung, ASN kerap mangkir dan absen dari pekerjaan. Kondisi itu antara lain diungkapkan oleh Bupati Mesuji Khamamik saat diwawancari oleh wartawan Media Indonesia Eva Pardiana. Berikut petikannya.

Apa pesan bagi ASN yang telah mendapatkan beragam hak dan tunjangan?
Mesuji punya pekerjaan rumah yang cukup banyak, tidak akan selesai jika tidak dikerjakan bersama-sama, semua harus mengambil peran dalam pembangunan, khususnya ASN yang digaji pemerintah untuk menjadi abdi negara. Tanggung jawab mereka jauh lebih besar. Saya sangat meminta kepada ASN, di saat semua hak seperti gaji pokok, THR, dan gaji ke 13 terpenuhi, sudah seharusnya melaksanakan semua kewajiban.

Bagaimana kinerja ASN di Mesuji?
Saya sangat kecewa ketika ada ASN, apalagi yang memegang jabatan, tidak masuk kerja. Bahkan ada yang tidak hadir dalam waktu cukup lama, sampai satu bulan. Padahal, mereka dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalau seperti itu, artinya mereka makan gaji buta.

Apa penyebabnya?
ASN di Mesuji ada sekitar 2.021 orang. Dan sekitar 60% di antara mereka ternyata berdomisili di luar Mesuji. Kebanyakan di Bandar Lampung. Setiap hari ada saja yang datang untuk meminta mutasi. Alasannya, terlalu jauh dari tempat tinggal. (Jarak Bandar Lampung-Mesuji sekitar 180 kilometer). Mungkin, saat pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS), mereka hendak menjadikan Mesuji sebagai batu loncatan untuk pindah ke daerah lain. Maklum, tingkat persaingan di sini masih tidak terlalu ketat. Akibatnya, mereka setengah hati dalam mengabdi. Nantinya saya akan siasati agar PNS yang mendaftar di Mesuji harus bersedia tidak pindah selama delapan tahun ke depan.

Lalu sanksi apa yang Anda berikan kepada para ASN malas?
Saya berikan sindiran dengan menyebut nama mereka di media sosial. Sindiran yang halus. Saya tanya kabar mereka, ke mana saja mereka karena sudah ditunggu rekan untuk bekerja. Setelah itu, mereka akan menghadap, dan saya minta mereka meneken surat pernyataan untuk mengundurkan diri jika kembali mangkir tanpa keterangan. Tidak hanya itu, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) mereka akan saya tunda atau bahkan tidak akan dicairkan. TPP itu bervariasi bergantung posisi mereka. Semisal untuk eselon III seperti camat bisa mencapai Rp6 juta per bulan sedangkan kepala desa hingga Rp3 juta per bulan.

Apa sanksi itu sudah berlaku?
Untuk kepala desa dan 1.217 guru honorer SD dan SMP sudah. Saat menerima SK pengangkatan, mereka menandatangi pernyataan itu. Ke depannya seluruh PNS di Mesuji juga akan diminta meneken. Saya rasa cara ini cukup efektif agar tidak ada lagi yang malas-malasan. (N-1)

Komentar