Polemik

Hentikan Koalisi Beraroma Oposisi - Jangan Memaksakan Kehendak

Senin, 31 July 2017 07:42 WIB Penulis: Put/P-3

Wakil Ketua F-NasDem DPR, Jhonny G Plate -- MI/Susanto

Bagaimana Partai NasDem memandang koalisi sejak awal hingga kini?
Memang awal mula hanya ada enam parpol yang mendukung dengan solid. Setelah itu, muncul PAN yang mendukung. Berbeda partai yang hanya mendukung dan yang mengusung. Kami para pengusung Pak Jokowi solid sejak awal meski ada perbedaan, tetapi tidak menyurutkan soliditas karena dari atas sampai bawah mendukung penuh.

Apakah perbedaan pandangan dari PAN mengganggu koalisi?
Dari sisi soliditas kami tidak terganggu. Hanya saja, dalam satu parpol itu pasti ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, masalahnya di internal PAN sendiri tidak seirama. Misalnya, Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) sudah tegaskan mendukung, tetapi ada tokoh senior seperti Amien Rais yang meminta PAN keluar dari koalisi. Ini yang membingungkan kami. Kami harus berpegang kepada siapa dan kader PAN sendiri bisa kebingungan dengan situasi ini.

Selama ini bagaimana komunikasi antara partai koalisi dan Presiden?
Komunikasi selalu berjalan dengan baik. Seluruh tokoh parpol bisa bertemu dengan Presiden, sering diundang ke Istana. Kalau ada yang mengaku tidak diundang, itu jangan tanya saya.

Apakah koalisi harus diwujudkan dengan bagi-bagi menteri dan jatah kursi di kabinet?
Ya, memang dalam berkoalisi itu ada kesepakatan-kese­pakatan. Satu partai harus berkoalisi dengan partai lain dan ada kesepakatan untuk memperkuat pemerintahan. Mengenai jatah kursi kabinet itu tetap ada di Presiden dan partai koalisi tak ikut campur. Presiden membutuhkan pihak yang bisa diajak bekerja sama.

Jika ada pencopotan menteri asal partai tertentu, apakah itu bearti koalisi pecah?
Oh tentu tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa pencopotan, rotasi, dan penggantian menteri sepenuhnya hak Presiden. Partai NasDem saja menterinya ada yang diganti, tetapi kami tidak mempermasalahkan. Kenapa kalau menteri asal PAN terancam dicopot lalu jadi masalah? Saya kira seharusnya tidak demikian memandangnya.

Lumrahkah terjadi perbedaan pandangan dalam koalisi?
Perbedaan itu biasa. Kami kerap berbeda pendapat tapi kami memberi dan menerima kompromi karena ini ialah negara demokrasi. Jika lebih banyak yang setuju dengan sebuah substansi, semua pihak harusnya bisa menerima dan tidak memaksakan kehendak. NasDem juga kerap tidak setuju dan berdebat dengan pihak pemerintah. Misalnya, saat pembahasan APBN atau RUU Pemilu, tetapi kami memberi masukan, menerima catatan, dan kompromi. Nah, kalau PAN tidak demikian. Mereka tidak mau berkompromi. (Put/P-3)

Komentar