Polemik

Membendung Radikalisme Melalui Dunia Maya

Senin, 7 August 2017 07:11 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

Grafis/Duta

MENANGKAL ide-ide radikal di dunia maya membutuhkan peranan semua pihak. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, situs-situs yang menyebarkan konten-konten radikal beranak pinak secara cepat dan tidak semua bisa diblok.

“Kementerian Kominfo yang bertindak menutup konten-konten berisi ajaran radikal, termasuk cara mengatasinya. Tapi tidak semua bisa diblok secara cepat. Kalau tidak bisa mengeblok situs itu, orangtua, guru, dosen yang harus memberikan pencerahan,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 139 juta ­orang. Hal itulah, ujar Suhardi, yang menyebabkan pengawasan terhadap situs-situs radikal perlu dilakukan terus-menerus. “Ini tidak mudah menyelesaikannya. Harus ditangani secara terintegrasi dan bukan parsial. Karena itu, tiap instansi harus pegang peranan,” imbuhnya.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pihaknya telah menggelar sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran konten radikal. Setelah memblokir Telegram yang terbukti menyebarkan ide-ide dan konten-konten berbahaya, pemerintah juga menggandeng Google dan Twitter guna menangkal kon-ten radikal dan negatif.

Google, misalnya, menurut Rudiantara, telah sepakat untuk meningkatkan service level agreement (SLA) dalam penanganan isu terorisme, konten radikal, serta konten negatif lainnya. “Google dan Kominfo telah sepakat untuk menerapkan sistem baru yang disebut trusted flaggers,” ungkapnya seusai bertemu dengan perwakilan Google dan Twitter di Gedung Kemenkominfo, Jumat (4/8).

Sistem trusted flaggers saat ini masih dalam tahap uji coba dan diharapkan dalam 2-3 bulan ke depan sudah bisa mulai dioperasikan. Selain Trusted Flaggers, menurut Rudiantara, Google juga akan memberlakukan sistem legal removals yang berkaitan dengan legal dan penegakan hukum di Indonesia.

“Pemerintah dalam hal ini enggak sendiri. Masyarakat sipil dilibatkan untuk meyakinkan bahwa ini bukanlah regime of censorship. Tidak akan ada ruang untuk menyalahgunakan kewenangan terkait penanganan konten negatif di media sosial ini,” ujarnya.

Kedepankan edukasi
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung langkah pemerintah yang bersikap tegas terhadap penyedia aplikasi media sosial bila tidak mengikuti aturan dan enggan bekerja sama dengan pemerintah, seperti yang dilakukan kepada Telegram. Ia mengatakan penyedia aplikasi lainnya, seperti Facebook dan Instagram juga harus belajar dari kasus Telegram. “Bahwa Indonesia bisa sangat tegas dalam hal kedaulatan di dunia maya,” tandasnya.

“Orang boleh bilang dunia maya dunia tanpa batas, tapi tetap ketika dia beroperasi atau digunakan orang Indonesia, yang ada di teritori Indonesia, maka dia harus patuh kepada aturan-aturan yang ada di negara ini,” imbuhnya.

Di sisi lain, pengamat media sosial Nukman Luthfie mengatakan pemerintah harus mengedepankan edukasi publik soal bahaya terorisme ataupun radikalisme, serta membuat publik melek media sosial supaya tidak cepat termakan oleh informasi-informasi yang menjerumuskan.

Soal menyebarnya konten radikal, terang Nukman, penyebar konten radikal itu tidak sembarang dalam menyasar target untuk mengikuti pahamnya. Sebelumnya, mereka akan melakukan profiling atau pengidentifikasian kepada target yang akan disasar, seperti latar belakang pendidikan dan agama.

“Mereka akan menyasar orang-orang yang di-profiling itu dengan konten yang hampir pasti disetujui si target. Kalau si target mendapatkan konten itu, karena dia setuju (dengan isi konten), mereka akan menyebarkannya.” (Nur/P-4)

Komentar