Polkam dan HAM

Mahkamah Konstitusi Asia Sepakat Rawat Pluralisme

Sabtu, 12 August 2017 11:30 WIB Penulis:

HUMAS MK

PLURALISME merupakan salah satu fondasi ideologi pendirian dan pelecut terwujudnya kemerdekaan bagi semua bangsa. Pluralisme menjadi identitas yang melekat dan menjadi dasar penting bagi pendirian negara Indonesia.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam Simposium Internasional Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis se-Asia, Rabu (9/8). Simposium itu berlangsung di Solo, Jawa Tengah, hingga Kamis (10/8).

Arief mengungkapkan landasan pluralisme bisa digunakan banyak negara dan menjadi landasan konstitusi. “Topik pluralisme bisa dibahas oleh banyak negara di dunia, khususnya di kawasan Asia,” ungkapnya.

Berkenaan dengan itu pula, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebut konstitusi harus bisa menjamin kekuatan dan kekuasaan antarlembaga pemerintah. Dalam bingkai konstitusi, check and balances antarlembaga harus dikuatkan. “Tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.

Konstitusi memegang peranan penting untuk mencegah negara hanya dikuasai segelintir golongan. Selain itu, sebagai negara demokrasi, konstitusi berperan sebagai referensi utama menjalankan politik dan demokrasi yang sehat. “Dalam hal ini, MK memegang peranan penting untuk melakukan fungsi tersebut,” tuturnya.

Berbeda dengan negara lain, Indonesia memiliki program diseminasi konstitusi untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Negara-negara peserta lainnya tidak punya serupa. Namun, negara-negara itu membebaskan warganya untuk mengakses kontitusi negara lain melalui situs resmi.

Presiden MK Afrika, Mogeng, sangat menghargai Bhinneka Tunggal Ika yang dianut bangsa Indonesia. Di Afrika, hal serupa didengungkan dengan tajuk Unity in Diversity. Namun, ia mengakui bahwa menjaga negara agar tetap harmonis di tengah keberagaman merupakan tantangan besar saat ini. Untuk itu, dibutuhkan pertukaran pengalaman dan praktik oleh setiap bangsa. “Mari bertukar pandangan dan praktik yang ada di negara masing-masing. Pendekatan yang berbeda di tiap negara bisa memperkaya pengetahuan dan membantu menyelesaikan tantangan itu,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi bertajuk MK dan ideologi negara, hakim MK I Gede Palguna mengungkapkan Pancasila berperan penting dalam menjaga pluralisme di tengah tentangan dan ketidaksetujuan masyarakat yang muncul akhir-akhir ini.

Dengan berpegang pada nilai-nilai ideologi Pancasila, krisis bisa dihadapi dan kesatuan negara bisa tetap terjaga. “Secara tegas ini terpapar dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi konstitusi kami. Siapa menentangnya, dianggap inkonstitusional,” tegasnya.

Pandangan berbeda dilontarkan Kepala MK Turki Zuhtu Arslan. Dia menyebut paradigma dan interpretasi MK Turki dalam menerjemahkan ideologi negara bisa berubah-ubah sesusi kondisi di Turki sebagai negara sekuler. “Turki bisa menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan ideologi sesuai prinsip sekuler yang dipadukan dengan hukum negara,” ungkapnya.

Menjadi momok
Sekretaris MK Rusia Vladimir Sivitskiy mengungkapkan persoalan masa lalu Rusia yang pernah bernama Uni Soviet dengan ideologi komunis masih menjadi momok. Untuk itu, saat ini Rusia tidak secara spesifik memegang ideologi tertentu sebagai paham negara.

Sementara itu, Wakil Ketua MK Anwar Usman dalam pidato penutupan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi peserta simposium internasional AACC di Solo. “Selama beberapa hari terakhir kita mengikuti rangkaian simposium internasional ini. Tema-tema yang menarik disajikan dalam nuansa yang sangat dinamis,” ujarnya.

Anwar mencontohkan, di sesi ketiga, sejumlah delegasi seperti Afghanistan, Kamboja, Kirgistan, Malaysia, dan Myanmar menyampaikan presentasi tentang peran pengadilan konstitusi di tengah masyarakat majemuk. “Tiap negara memiliki sistem yang berbeda dalam mewujudkan peran itu. Hal itu tentu sangat bermanfaat bagi delegasi lainnya.” (Put/P-3)

Komentar