Polkam dan HAM

Pemerintah Sasar 5 Ormas

Ahad, 13 August 2017 06:46 WIB Penulis: Richaldo Hariandja

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Satya Arinanto menjadi narasumber dalam diskusi publik di Jakarta, kemarin. -- MI/Ramdani

PEMERINTAH tidak akan berhenti untuk menindak tegas ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila. Setelah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri kini tengah mengkaji lima ormas yang diduga bertentangan dengan ideologi negara dan bersifat radikal.

“Atas laporan daerah ada ormas-ormas kecil, tapi ormas kecil itu cukup punya nama. Nah, hasil kajian Kemendagri ini kita serahkan ke kejaksaan, kepolisian, Kemenko Polhukam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan daerah. Karena memutuskan ormas ini layak dibubarkan atau tidak harus memiliki bukti yang kuat seperti HTI,” ungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kemendagri sudah melakukan pengawasan terhadap kelima ormas tersebut selama dua tahun terakhir. Meski demikian, Tjahjo belum bersedia mengungkapkan nama kelima ormas tersebut. Dia menyatakan kelima ormas itu tidak hanya melenceng secara ideologi, tapi juga radikal. Meski demikian, pemerintah masih menunggu waktu yang tepat serta bukti kuat untuk penindakan.

“Rumah tangga saja ada aturannya, apalagi negara. Pokoknya harus Pancasila. Enggak ada ideologi lain. Ja­ngan rusak NKRI, jangan ganti Pancasila, jangan rusak negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

PPP dukung
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan mendu-kung rencana pemerintah un-tuk kembali membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. “Sepanjang ormas itu secara historis rekam jejaknya mendoktrin untuk merenggangkan nilai-nilai kebangsaan, pemerintah bisa mengevaluasi lebih lanjut hingga sampai pembubaran,” tegas Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) di Semarang, kemarin.

Namun, Romi berharap pembubaran ormas betul-betul menjadi upaya terakhir pemerintah, setelah evaluasi terhadap ormas yang akan dibubarkan itu dilakukan secara menyeluruh. “Karena dalam Perppu Ormas tidak diatur mekanisme bagi ormas untuk menyanggah melalui pengadilan maupun upaya lain, pembubaran harus menjadi ikhtiar terakhir setelah seluruh penilaian dilakukan,” kata dia.

Penilaian terhadap ormas yang akan dibubarkan juga harus melibatkan ulama yang benar-benar memiliki pemahaman dan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengaku tidak habis pikir melihat kelompok yang ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah.

“Kenapa NKRI harus diubah menjadi negara khilafah kalau NKRI sendiri sudah bisa meletakkan hukum Islam sebagai hukum positif?” ujarnya dalam seminar Pencegahan Radikalisme Berbasis Agama yang dihadiri ribuan guru madrasah itu.

Ia menjelaskan di Indonesia hukum Islam telah diakui sebagai hukum positif, antara lain terimplementasi dalam UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, UU Haji, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan UU Zakat.

Peletakan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, paparnya, telah dilakukan bertahap sesuai dengan kedewasaan masyarakat dalam menerima hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. “Kita belum wajibkan jilbab karena bukan negara agama, tapi juga tidak dihalangi berjilbab dengan memakai cadar. Monggo,” cetusnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembubaran HTI lewat perppu sudah berjalan di rel yang benar.

Karena itu, tudingan bahwa Presiden Jokowi otoriter salah alamat. “Itu kan penilaian orang. Di mana-mana, di Malaysia malah lebih hebat lagi. Di Arab Saudi juga begitu dalam hal pembubaran ormas.” (Ant/P-3)

Komentar