Polkam dan HAM

KPU RI Minta UU Pemilu Segera Diundangkan

Ahad, 13 August 2017 14:38 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

MIcom

PEMERINTAH diminta untuk segera mengundangkan UU Pemilu yang sudah dibahas dan disahkan. Menurut Komisioner KPU RI Viryan Azis sebenarnya tidak tepat jika Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU RI dengan DPR beragenda konsultasi rancangan PKPU untuk persiapan Pemilu 2019 dilakukan sebelum UU Pemilu resmi diundangkan pemerintah.

Dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/6) Viryan mengungkapkan rancangan PKPU tetap perlu kepastian hukum dalam pembahasan dan penyusunannya terutama soal konten dan redaksi. Untuk itu ia berharap draf UU Pemilu yang kini sudah berada di tangan pemerintah kembali setelah diperbaiki bersama DPR bisa segera diundangkan.

“Tidak pas rasanya ketika undang-undang belum diundnagkan tapi kita bersama DPR sudah membahas PKPU yang merupakan turunan teknisnya. Karena kami juga butuh kepastian hukum soal isi dan redaksinya,” kata Viryan.

Meski demikian, KPU memang telah mempersiapkan rancangan PKPU yakni PKPU tentang tahapan, jadwal dan program serta PKPU tentang aturan verifikasi partai politik yang sudah diserahkan kepada Komisi II DPR RI dan menunggu jadwal RDP.

Ia pun berharap UU Pemilu bisa diundangkan segera mungkin pekan ini tanpa harus menunggu batas waktu proses pengundangan selesai pada 20 Agustus mendatang. Terlebih lagi, KPU juga harus melakukan persiapan lain seperti uji publik rancangan PKPU.

“Hasil uji publik itu yang akan kami bawa untuk RDP dengan DPR. Rencananya uji publik tangga 15 Agustus mendatang. Pada saat itu kami harap UU sudah diundangkan dan RDP pun tidak menemui kendala,” ujarnya.

Namun demikian, Virya menyebut pihaknya akan menyambut positif jika memang Komisi II DPR berkenan melakukan RDP sebelum UU diundangkan.

Dihubungi terpisah, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar menyampaikan pemerintah juga turut membantu menyosialisasikan UU Pemilu yang baru kepada pemerintah daerah. Sosialisasi ini dilakukan guna mempercepat penyebarluasan pemahaman mengenai isu-isu krusial yang dibahas dan disepakati dalam UU Pemilu selagi menunggu UU Pemilu resmi diundangkan.

“Kami menyosialisasikan bahwa UU Pemilu ini lebih baik contohnya adanya penguatan penyelenggara Pemilu dengan memperbaiki pola perekrutan anggota KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota,” ungkap Bachtiar.

Sosialisasi pertama telah dilakukan bersamaan dengan terselenggaranya acara Rakorwil dan Workshop Regional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Zona Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada akhir pekan lalu.

Selain itu, dalam acara ini, Bachtiar mengungkapkan dari perwakilan Kemendagri, dirinya menyosialisasikan metode konversi suara baru yang digunakan dalam UU Pemilu yakni Siant Lague.(OL-3)

Komentar