Polemik

Tegakkan Etika Komunikasi para Politikus

Senin, 14 August 2017 06:49 WIB Penulis: Golda Eksa

Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ketenagakerjaan Arief Poyuono (tengah) hadir di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (4/6). Arief Poyuono dilaporkan ke polisi terkait dengan penyataannya bahwa kader PDIP sama dengan PKI. -- Dok. MI/Angga Yuniar

PERIBAHASA mulutmu harimaumu mestinya dipegang teguh oleh para pejabat publik. Mereka harus berhati-hati dalam berucap agar nantinya pernyataan yang sempat terlontar itu tidak menjerumuskan pribadi masing-masing.

Dampaknya bukan hanya mereka mendapat cemooh dari masyarakat, melainkan juga dapat dipastikan itu menjadi blunder yang dimanfaatkan rival politik. Maklum, jelang pemilu serentak 2019 kesalahan-kesalahan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai manuver politik.

Kasus terbaru yang menimbulkan kontroversi etika komunikasi tersebut dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor B Laiskodat ketika berpidato di wilayah NTT. Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono pun terpeleset dengan menyebut PDI Perjuangan serupa PKI.

Pada medio 2014, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga tersandung dengan kicauan ‘sinting’ saat capres Joko Widodo berencana menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional. Imbas terparah dari kasus serupa juga menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terpidana kasus penodaan agama yang terpaksa melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan para pejabat publik agar mempertimbangkan secara matang perihal pernyataan-pernyataan yang bakal disampaikan kepada publik.

“Karena dampaknya akan menjadi sangat luas ketika itu disampaikan oleh media ke publik. Kenapa? Karena selalu diharapkan pejabat publik itu, kan, ingin menjadi contoh,” ujar Lucius ketika dihubungi, Sabtu (12/8).

Dengan demikian, sambung dia, pada saat bersamaan pula para pejabat publik itu perlu menyadari apakah kalima­t mereka bisa menjadi referensi bagi orang lain atau justru dijadikan bahan untuk menjatuhkan citra mereka, apalagi jika pernyataan yang terucap ternyata sulit diterima masyarakat.

Tegakkan etika
Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, menegaskan politikus kontroversial mengabaikan tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Pasalnya pernyataan yang dilontarkan para politikus kerap berpotensi melanggar etika politik dan menimbulkan kegaduhan.

“Mereka sudah mengabaikan etika-etika politik santun yang harusnya dijaga. Cara-cara mereka tidak akan menyelesaikan masalah dan justru kontraproduktif terhadap kinerja bangsa,” katanya akhir pekan lalu.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani menjelaskan pelatihan komunikasi publik merupakan salah satu bahan pembekalan dalam kelas legislasi yang rutin digelar partainya. Di pelatihan tersebut, jelas Irma, kader NasDem diberi pelatihan cara berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat.

“Cara berbicara di depan mahasiswa tentu berbeda ketika kita berbicara kepada petani, misalnya,” ujarnya.

Ia mafhum, karakteristik masyarakat di tiap wilayah berbeda-beda. Artinya, ada wilayah yang karakteristik masyarakatnya ceplas-ceplos dan apa adanya, tetapi ada pula wilayah yang mementing­kan keelokan tutur kata. Apalagi, jelas Irma, jika anggota DPR menemui konstituen, gaya bicara mereka cenderung terbuka dan apa adanya.

“Karena ada ikatan kedekat­an dengan konstituennya dan kunjungan kerap diiringi dialog dengan konstituen,” tandasnya.

Di musim politik ini, tuturnya, tidak mudah menjaga komunikasi politik politikus karena ada pihak yang gemar mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan lawan mereka. “Politik praktis lebih tinggi ketimbang politik etis. Yang benar pun bisa jadi salah karena manuver politik,” pungkasnya. (Pol/P-4)

Komentar