WAWANCARA

Budi Karya Sumadi - Menyadari Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar

Ahad, 20 August 2017 07:26 WIB Penulis: Rizky Noor Alam

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi -- MI/Arya Manggala

POSISI Menteri Perhubungan bisa dikatakan salah satu kursi panas dalam setiap pemerintahan. Luas wilayah dan bentuk geografis Indonesia, ditambah lagi kebutuhan pergerakan manusia yang semakin tinggi memang membuat Menteri Perhubungan memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera tertangani.

Hal itu pula yang dihadapi Budi Karya. Tidak hanya dituntut menyelesaikan permasalahan transportasi darat, laut, dan udara yang selama ini masih jadi kendala besar, mantan Dirut Angkasa Pura II ini juga harus menyelesaikan program prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, seperti tol laut.

Lalu bagaimana kini setelah sekitar satu tahun menampuk jabatan Menhub ia mengevaluasi permasalahan transportasi yang ada serta juga menggenjot berbagai program yang dibebankan padanya? Berikut petikan wawancara dengan Media Indonesia, Jumat (28/7):

Banyak orang mengapresiasi penanganan mudik kemarin. Namun, bagaimana Anda sendiri mengevaluasi transportasi kita, jika becermin pada mudik tersebut karena momen mudik memang selalu menjadi ujian transportasi?
Kita menyadari transportasi itu basic need. Kalau kita bisa menyelesaikan ya karena memang kewajiban saya, tetapi kalau salah sedikit, menjadi failed. Menyadari itu, maka kita memang mengidentifikasi hal-hal yang sensitif.
Di Cipali menjadi sorotan karena terjadi stagnasi yang besar, tapi sebenarnya ada kejadian lain, seperti di Bandara Soekarno Hatta itu kita mengoperasikan lebih dari 300 bus karena di Surabaya terjadi letusan gunung api dan tidak bisa mendarat. Begitu juga di kereta api dan Pelabuhan Merak antreannya panjang sekali. Kalau dikalkulasi terkait pertumbuhan, sektor (pemudik) udara itu tumbuhnya 9%, (pemudik) sepeda motor itu tumbuh 33%, roda empat 24%. Yang turun itu cuma pemudik kapal, stagnan.
Untuk menangani transportasi mudik, pertama kali yang saya lakukan menghilangkan ego sektoral karena dulu itu tidak kompak. Kalau sudah menghilangkan ego sektoral berarti tugas saya yang mengkoordinasi. Istilahnya, komando itu kita, tapi komandan operasional itu polisi. Sebagai koordinator saya harus memberdayakan atau mengelaborasi supaya kementerian lembaga yang lain itu berperan aktif. Dengan memberikan kewenangan itu, polisi all out. Kalau masalah fisik ya PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Selain ego sektoral, apalagi yang dibenahi?
Saya juga selalu bilang Cipali bukan segalanya sehingga pakai jalur di utara dan selatan juga. Dalam rangka membatasi ini, polisi membuat juri, kapan dia melakukan tutup-buka. Kewenangan itu bukan di Polres maupun Kapolda, melainkan di bawah koordinator Kakorlantas. Lalu di jalan Tol Brebes-Gringsing, setelah di hari pertama ada 3 mobil terguling, saya ajak berkumpul wakil Kakorlantas, Dirjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol. Kita coba kecepatan 60 km per jam tentu mental-mental, akhirnya diturunkan ke 40 km per jam. Saya tugasi Kakorlantas untuk mengumumkan kecepatan maksimal 40 km per jam dan kita nyatakan ini bukan jalan fungsional, tapi jalan darurat, karena kita ingin menata ekspektasi orang. Salah satu kesalahan tahun lalu adalah membiarkan ekspektasi orang berueforia.
Untuk tahun depan, soal prasarana akan bagus, tinggal membenarkan tempat-tempat peristirahatan. Soal sarana, masalah utamanya tumbuhnya pemudik sepeda motor. Bayangkan tumbuh 33% dan DPR meminta untuk melarangnya. Tapi menurut saya ini tidak fair karena angkutan massal belum selesai. Bayangkan ada 30% bus yang tidak layak dan tidak kita pasangi stiker. Jadi bagi saya jangan sekarang dilarang. Mungkin 4-5 tahun lagi setelah, MRT dan LRT selesai lalu bus dan kereta api ditingkatkan kapasitasnya.

Bicara soal program Tol Laut, Kemenhub memang sudah berupaya menjalankan sejak 2015. Dilihat sekarang ada 13 lintasan, dengan lintasan paling banyak dari Surabaya ke wilayah timur. Di sisi lain, tol laut itu belum berjalan dengan maksimal. Apa kendalanya?
Tol laut ini program brilian. Tol laut memaksa kita berpikir melintasi tempat-tempat yang tidak disukai orang. Karena tidak disukai, selama ini banyak level of service yang seadanya.
Dampak tol laut sudah terlihat dengan menurunnya disparitas harga, sekitar 20%-30%. Di sisi lain, tol laut ini memang belum efisien karena okupansi dari Indonesia Barat ke Timur itu bisa 80%-90%, sedangkan dari timur ke barat itu tadinya cuma 20%. Tapi paling tidak kami sudah bisa mengidentifikasi selama ini orang Indonesia di bagian timur itu tidak punya harapan untuk berbisnis mengirim barang secara masif. Maka sebenarnya, konsep tol laut itu trade policy. Perdagangan di-support dan dikembangkan. Dengan tol laut, penduduk ada opsi untuk berdagang.
Cuma memang masih banyak masalah karena barang yang sampai di sana bisa turun, tapi lalu diborong tengkulak. Makanya kita buat program Rumah Kita. Ini rumah logistik yang menampung barang dan didistribusikan secara bertahap. Dia punya fungsi untuk mengumpulkan barang dan dikirim ke Indonesia Barat. Jadi menerima barang dan menyuplai secara bertahap, sambil mengumpulkan barang-barang. Ini tidak hanya fokus di timur, ada juga di barat yang fokusnya itu ke Natuna dan Sumatra bagian timur.

Lalu pekerjaan prioritas-prioritas lain yang dilakukan Anda apa?
Tugas kita memang konektivitas. Konektivitas itu memang tentu saja meng­hubungkan suatu tempat ke tempat lain, baik manusia maupun barang. Tapi kita harus melihat spot-spot tertentu. Kalau spot yang di luar Jawa, yang paling critical itu pelayaran semut (kapal rakyat). Kapal rakyat itu jelek-jelek sekali. Selain itu, orangnya tidak berpendidikan sehingga keamanannya bermasalah. Jadi, kita punya 2 program, pertama membangun kapal rakyat, sementara 100 dulu harganya sekitar Rp3,2 miliar-Rp4 miliar, kapasitasnya sekitar 5 GT untuk yang kecil-kecil, dan kita usahakan dibuat dari kayu. Yang kedua, kita menyelenggarakan 400 ribu vokasi untuk pelaut-pelaut supaya mereka punya kualifikasi dan mendapat buku laut. Jadi, yang krusial di timur itu dan sedang dijalani dan tinggal diawasi. Kalau di Jawa itu justru di darat ada pergerakan truk, bayangkan sehari itu ada 12 ribu truk dari Jakarta ke Surabaya. Sementara itu, angkutan laut dari Jakarta ke Surabaya itu kosong.

Bagaimana dengan penggunaan kapal Roll-on/Roll-off (RORO)?
RORO ini masih tidak kompetitif, dia setiap kontainer itu kalau mau feasible mesti disubsidi Rp1 juta. Kalau dihitung, tidak kuat. Yang kedua dia kapasitasnya 20 ton, tapi angkatnya 40 ton. Oleh karenanya, saya akan jalankan bikin RORO, tapi yang di darat ini saya efektifkan jembatan timbang. Jembatan timbang juga saya akan kerja samakan dengan PU. Karena PU membayar mahal untuk merawat jalan sehingga kalau benar dan muatannya benar akan menjadi kompetitif dan pada saat kompetitif, orang akan lari ke sana. RORO punya fungsi yang strategis karena kita ingin menjadikan Jakarta itu sebagai hub internasional. Sekarang ini cuma 6 juta twenty-foot equivalent unit/teus (satuan kapasitas kapal kargo), Singapura 30 juta teus. Dengan adanya RORO, secara natural barang-barang akan terkumpul di situ. Dengan terkumpulnya ini, maka ekonomi sekeliling tercapai sehingga kapal-kapal besar itu datang. Kalau 6 juta, kapal-kapal besar belum tertarik. Kemarin dari ada kapal kargo raksasa asal Prancis 8.000 teus (bersandar ke Tanjung Priok) tapi cuma terisi 2.000 teus. Kita maunya minimal 4.000 teus.

Tapi bagaimana dengan kepadatan di daerah Tanjung Priok sendiri yang juga menjadi masalah?
Jadi kalau kita ngomong persepsi memang seperti itu, tapi kalau saya lihat, ada tempatnya. Saya sudah tahu dan pokoknya mau 20 kapal sehari bisa di Tanjung Priok dengan memaksimalkan yang ada. Jujur saja Tanjung Priok memang mesti dipelo­totin satu-satu karena banyak premannya.

Lalu implikasi dari tol laut ini sebenarnya menciptakan tenaga kerja seberapa besar sehingga pertumbuhan ekonomi karena kemudahan transportasi laut bisa memberi dampak yang signifikan?
Yang pasti (sektor) pelayaran. Pelayaran kita ini sebenarnya kan megap-megap. Jadi dia megap-megap karena daya beli masyarakat kecil sehingga dia tidak bisa memberikan tarif yang tinggi. Dengan adanya tol laut, ada kombinasi antara angkutan orang dan angkutan barang. Angkutan barang itu ada uangnya, itu dulu. Makanya saya bilang trade follow the ship. Selama ini dengan kapal semut tidak ada kegiatan di situ. Saya sedang mau berpikir, tol laut ini, selain ke Surabaya, juga ada yang ke Darwin (Australia), kalau yang ke utara juga ada yang ke Palau, supaya mereka punya koneksi ke yang lain-lain dan dampak ekonominya luar biasa. Tapi memang ini butuh kedalaman, saya sekarang tugaskan 1 eselon 3, khusus menangani tol laut, orang terbaik dari sini kita taruh ke sana. Ini menjadi keluhan juga karena perhubungan ini basic need. Jadi orang itu menganggapnya biasa saja dan tidak jadi berita. Makanya memang selalu saya ingin tampilkan, tapi memang akan menjadi berita apabila ada success story, misalnya, di satu lintasan.

Masih soal tol laut, selama ini sudah berapa rencana pelabuhan hub yang direncanakan, terutama di daerah timur?
Timur itu mereka rata-rata tidak ada yang besar dan yang dilalui oleh tol laut juga bukan kota-kota besar. Jadi sebenarnya kalau untuk di sana itu, hub untuk catchment yang relatif kecil, katakanlah Waingapu, itu satu pulau, lalu Saumlaki itu satu pulau. Jadi, hub-nya itu merata. Tadinya saya mau begitu (membangun pelabuhan besar) tapi kelihatannya belum match antara Pelni dan ASDP.

Bagaimana dengan sektor transportasi kereta api? Seperti proyek double-double track (DDT), apakah itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk kelancaran arus logistik?
Kalau kita bicara double-double track yang sedang kita buat, cuma memisahkan movement dari kota ke kota dengan movement di dalam kota. Tapi benar bahwa kita akan efisien, double-double track itu harus sampai Surabaya. Justru nanti kalau kita akan membangun kereta semicepat, yang kecepatannya 150 km/jam itu, harapannya jalur exsisting ini bisa digunakan untuk logistik. Jadi yang atasnya untuk penumpang yang kecepatannya 150 km/jam. Jadi Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 5 jam, dan bawahnya bisa untuk logistik, itu sedang diupayakan. Kalau Jakarta-Surabaya selesai itu kira-kira 2020, kita membangunnya kan 3 tahun.

Di antara banyak pekerjaan rumah Kemenhub, Anda juga punya program tol udara. Bagaimana ini bisa terlaksana?
Kalau itu sudah ada, perpresnya sudah keluar. Jadi begini, kapal itu kan cuma sampai Timika, Agats, Merauke, tapi kalau macam di daerah Ilaga, Oksibil, Jayawijaya, itu kan tidak ada dan mahal sekali. Jadi kita subsidi itu. Jadi, sudah ada minimal 15 kota yang kita subsidi dan sudah kita tetapkan, paling bayak memang kita harapkan itu dari Timika. Alasannya pertama, Sentani itu sudah terlalu penuh, yang kedua Timika lebih dekat sehingga kapalnya tidak mesti muter. Programnya memang sudah ada dan sudah dilelang.Soal anggaran, saya mundur sedikit dari anggaran. Anggaran kita itu terbatas, bahkan dipotong. Dengan uang yang ada memang saya sekarang konsentrasi di Papua dan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu ada 4 bandara, tapi tidak berfungsi dengan baik. (M-3)

Komentar