Polemik

Proteksi Saksi Melempem

Senin, 21 August 2017 08:12 WIB Penulis: Nur Aivanni

Grafis/Seno

PERLINDUNGAN terhadap saksi suatu kasus tindak pidana di Indonesia masih terbilang minim karena belum dianggap sebagai hal yang prioritas. Skema perlindungannya pun belum terintegrasi antara penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mencontohkan ketika ada orang melaporkan suatu tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dan laporan itu berpotensi mengancam keselamatan sang pelapor. Permintaan perlindungan saksi masih harus dirujuk ke LPSK, atau saksi yang harus berinisiatif minta perlindungan.­

Lembaga tersebut, kata Julius, cenderung pasif, yakni menunggu adanya permintaan perlindungan dari saksi. Padahal, LPSK seharusnya bisa melakukan jemput bola terhadap saksi yang memang dianggap terancam keselamatannya.

Peran LPSK pun masih belum banyak dilirik oleh aparat penegak hukum untuk melindungi saksi-saksi yang memiliki peran penting atas suatu kasus tindak pidana. Ada pula rasa tidak percaya lembaga penegak hukum terhadap LPSK.

“Persoalannya, kami (lembaga bantuan hukum) juga enggak percaya lembaga yang melindungi saksi dan korban, sehingga kami tidak menyerah­kannya ke sana,” ungkap Julius, kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Perlindungan saksi menjadi penting lantaran tidak hanya demi keselamatan saksi, tetapi juga demi kemaslahatan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk itu, LPSK dituntut proaktif. Apalagi, sambung Julius, tidak semua saksi memiliki kesadaran apakah ia perlu dilindungi atau tidak.

Di kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi menilai LPSK selama ini sudah menjalankan tugas dengan cukup baik. Hambatan yang timbul di antaranya dari keterbatasan anggaran.

“Anggaran (LPSK) itu sering kena potong karena persoalan APBN kita yang tidak cukup untuk membiayai semua lembaga dan kementerian,” terangnya.

Dampaknya, kata Taufiqulhadi, LPSK tidak bisa leluasa melakukan jemput bola. Komisi III DPR akan membahas masalah itu dengan LPSK. Apalagi, baru-baru ini juga ramai diberitakan mengenai kematian saksi kasus korupsi KTP elektronik Johannes Marliem.

Mengumbar nama
Perlindungan saksi dan korban diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan amanat UU tersebut, saksi dan korban harus dilindungi dan tidak boleh diungkap namanya ke publik.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, masih banyak pejabat publik dan aparat penegak hukum yang terang-terangan mengungkap nama saksi dan korban.

“Contohnya Pansus Hak Angket DPR yang justru ingin membuka nama-nama saksi dalam kasus korupsi. Kalau namanya diungkap, saksi lainnya akan takut untuk memberikan keterangan. Seharusnya diberikan sanksi tegas. Ini kan bisa masuk kategori obstruction of justice,” cetus Asfi.

Bahkan dalam sejumlah kasus yang ditangani YLBHI, kata Asfi, banyak saksi dan korban yang justru dikriminalisasi oleh penegak hukum. Dalam hal ini, pimpinan instansi penegak hukum harus memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melanggar konsep perlindungan saksi. (Deo/P-1)

Komentar