Polemik

Perlindungan Kewajiban Penegak Hukum

Senin, 21 August 2017 08:20 WIB Penulis: Dro/P-4

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. -- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Bagaimana perlindungan yang dijalankan KPK terhadap saksi mereka?
Selama ini perlindungan saksi, baik itu pelapor maupun korban, di KPK itu terproteksi dengan baik dan itu dilaksanakan sesuai dengan UU KPK. Misalnya di Pasal 15 bisa dijelaskan kita wajib memberikan perlindungan.
Di seluruh dunia baik itu di Malaysia, Singapura, Hong Kong, maupun FBI di Amerika itu ada perlindungan khusus untuk itu. Bagaimana orang mau melapor kalau dia merasa terancam.
Oleh karena itu, dengan segala hormat, tindakan mengekspos saksi itu sesuatu yang tidak baik.

Bagaimana KPK melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan?
Ada kita lakukan koordinasi dengan LPSK. Kadang, misalnya, kita menanyakan apakah mau dikerjasamakan dengan LPSK atau tidak.
Bahkan, LPSK juga proaktif kepada kita. Ini ada yang mau dilindungi atau tidak, tetapi khusus untuk beberapa, kita memang melindungi sendiri.

Bagaimana jika saksi menolak dilin­dungi?
Perlindungan merupakan kewajiban lembaga hukum maupun hak dari para saksi atau korban, tetapi kepada lembaga hukum itu sifatnya wajib. Lembaga hukum wajib memberikan perlindungan.
Kalau dia tidak mau dilindungi dia bisa menolak, dan itu tidak masalah. Penegak hukum sendiri tidak bisa memaksakan saksi agar mau dilindungi sistem.

Bagaimana untuk mendapatkan perlindungan?
Hal yang paling banyak itu umumnya saksi itu ketakutan, takut hal-hal tertentu terjadi dengan dirinya.
Oleh karena itu, soal keselamatan dirinya umumnya di­tanyakan kepada penegak hukum. Ketika dia menanyakan terkait keselamatannya, umumnya kita mengatakan jika saksi bersedia kita bisa melindungi dirinya.

Seperti apa manajemen risiko dalam perlindungan saksi?
Perlindungan yang diberikan sudah termasuk manajemen risiko perlindungan saksi, termasuk keamanan informasi, misalnya, rumahnya tidak boleh diketahui orang sehingga kalau ada yang mengatakan kalau itu rumah sekap itu sangat miss leading, karena itu gunanya melindungi pelapor, saksi, atau korban.

Apakah perlindungan dilakukan mulai proses penyidikan sampai persidangan?
Hal tersebut bergantung pada situasi dan harus diteliti terlebih dahulu. Itu bergantung pada risiko kerentanan saksi. Apakah dia ingin dilindungi hingga selesai persidangan atau hanya pada saat penyelidikan dan penyidikan. Itu yang dibicarakan antara KPK dan saksi, yang terpenting kita tidak mau menempatkan saksi atau pelapor tersebut ke dalam bahaya. (Dro/P-4)

Komentar