Nusantara

Antisipasi Gejolak Putusan MA

Rabu, 23 August 2017 06:05 WIB Penulis: Cahya Mulyana

Grafis/Caksono

PUTUSAN Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek atau transportasi online dikhawatirkan memantik keresah-an di lapangan.

Uji materi terhadap peraturan menteri itu diajukan enam pengemudi taksi berbasis aplikasi daring (online) setelah diberlakukan pada 1 Juli 2017. MA pun mengabulkan permohonan itu lewat putusan No 37 P/HUM/2017 yang salinannya sudah diterima Kemenhub.

Dalam putusan itu, MA memerintahkan Kemenhub mencabut 14 pasal dalam peraturan itu karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. UU itu, jelas Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan di Jakarta, kemarin, yakni UU No 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di antara ketentuan yang harus dicabut ialah Pasal 19 ayat (2) huruf f bahwa angkutan sewa khusus wajib memenuhi pelayanan penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari gubernur/kepala badan. (lihat grafik).

Dengan putusan MA itu, transportasi online bisa kembali leluasa beroperasi. Keresahan pengemudi taksi konvensional pun dikhawa-tirkan terpicu lagi. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengkritik MA yang hanya mengacu pada UU UMKM dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“MA dalam mengambil keputusan juga harus mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, dan UU Antimonopoli. Di saat pemerintah sedang gencar menata transportasi umum, seyogianya para hakim MA berpikir lebih realistis. Pertimbangan sosio-logis masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan secara matang.”

Djoko menambahkan, jika nanti putusan itu menimbulkan masalah dan gejolak baru di daerah, hakim MA harus berani bertanggung jawab. “Jangan melihat di Jakarta, di daerah sudah bergolak. Jangan drastis seperti ini, akan menganggu kondisi yang ada.”

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengaku kecewa dan mendorong Kemenhub melakukan eksaminasi terhadap putusan MA itu. Ia meminta pula agar Menhub segera membuat aturan baru agar kasus tersebuttidak berlarut dan menimbulkan keresahan.

Pengamat transportasi dan tata kota Yayat Supriyatna mengingatkan, gesekan antara pengemudi taksi konvensional dan taksi daring memang berkurang di Jakarta, tetapi di daerah masih cukup besar. Karena itu, ia meminta ­operator taksi daring tidak memaksakan beroperasi di daerah yang secara sosiologis rentan konflik.

Tidak terima
Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta JH Sitorus mengaku bingung sekaligus tidak terima dengan putusan MA yang justru mencabut payung hukum bagi taksi daring. “Dibuat aturan kok tidak mau, maunya yang ilegal. Kami tidak terima. Kita sedang mengumpulkan masuk-an dari teman-teman pengusaha, maunya bagaimana,” cetusnya.

Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan menerima putusan MA tersebut dan akan mempelajari isinya dengan meminta masukan dari para ahli untuk mencari solusi. Yang pasti, pemerintah ingin ada kesetaraan dalam mengatur transportasi. “Saya perlu mendengar masukan dari masyarakat dan para ahli untuk mencapai solusi bersama,” tuturnya.

Menhub berharap putusan MA itu tidak membuat resah pebisnis transportasi ataupun pengguna transportasi. “Pengguna taksi dan operator taksi jangan resah. Waktu efektif putusan MA itu masih 3 bulan, jadi kita masih punya waktu untuk diskusi.” (KG/Aya/Nyu/X-8)

Komentar