Humaniora

Negara Belum Serius Urus Perlindungan Buruh Migran

Jum'at, 1 September 2017 14:16 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani

Ilustrasi

SEBAGAI negara peserta Konvensi Buruh Migran PBB sejak 2012, pertama kalinya Indonesia akan menjalani sidang yang dilakukan oleh Komite PBB untuk buruh migran pada 4 sampai 6 September mendatang di Jenewa Swiss.

Meski telah secara resmi menjadi pihak yang terlibat dalam konvensi, keseriusan pemerintah RI dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran hingga saat ini dianggap belum maksimal.

"Dalam konvensi ada 9 kewajiban negara peserta konvensi untuk buruh migran. Indonesia belum semua dilakukan misalnya mengenai jaminan kerja dan hidup layak bagi buruh migran. Bagaimana memajukan kondisi yang manusiawi bagi mereka. Kemudian terkait bekerja sama mengupayakan anak-anak buruh migran agar terjangkau pendidikan," ujar SekNas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, dalam jumpa pers di Griya Patriya, Kemang, Jakarta, (31/08).

Savitri mengatakan, diharapkan melalui proses sidang tersebut, akan ada perubahan signifikan akan perlakuan dan perlindungan bagi buruh migran. Khususnya yang dicantumkan dalam revisi UU No. 39 tahun 2004. Revisi tersebut direncanakan akan disahkan dalam waktu dua bulan ke depan oleh DPR.

"Dari kami pihak masyarakat akan menyampaikan pada PBB mengenai daftar isu dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terkait buruh migran nanti di Swiss. Oleh perwakilan kami nanti, akan meminta pemerintah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai konvensi dan membuat peraturan turunan untuk memaksimalkannya," ujar Savitri.

Senior Advicer Human Rights Working Group (HRWG) Yuyun Wahyuningrum yang akan mewakili Indonesia memaparkan rekomendasi atau laporan alternatif pada PBB september mendatang mengatakan, upaya penyampaian laporan sebagai bentuk dialog sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak buruh migran. Hal itu karena PBB tidak memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pihak konvensi, tetapi mereka berperan sebagai pihak pendengar dan penyampai dialog untuk mendorong implementasi yang maksimal dari kesepakatan dalam konvensi.

"Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam konvensi untuk buruh migran dan agar negara menghilangkan gap atau jarak antara ketentuan konvensi dengan undang-undang," ujar Yuyun.

Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), TKI menjadi sumber terbesar kedua devisa negara. Dari TKI di Hong Kong saja, pemerintah disebut bisa mendapat devisa hingga triliunan rupiah per bulannya.

Ketua Umum SBMI Heriyanto mengatakan aturan mengenai buruh migran, khususnya jalur mandiri memang belum terdefinisikan dan terrangkum dengan baik. Selama ini, banyak TKI yang berangkat kerja secara mandiei tidak terperhatikan dan tidak mendapar perlindungan dari negara bila mengalam masalah.

Umumnya, mereka hanya akan dianggap sebagai pekerja ilegal yang kemudian tidak mendapatkan pendampingan.

"Padahal ada dalam salah satu pasal UU 39 yang bilang memungkinkan bagi pekerja untuk berangkat jalur mandiri. Tetapi sayang selama ini yang terperhatikan hanya yang pekerja kerah putih atau mereka yang bekerja mandiri di jalur formal," ujar Herry.

Selain itu, pemerintah RI dianggap mandul dalam upaya menciptakan kesepakatan bilateral untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan hak TKI di negara tujuan kerja. Saat ini, buruh migran asal Indonesia setidaknya tersebar di 60 negara. Namun, hingga saat ini baru terdapat 12 negara yang memiliki kesepakatan bilateral dengan Indonesia terkaiy isu tersebut.

"MoU nya juga sudah banyak yang expired dan tidak ada pembaruan. Ini yang salah satuny perlu diperhatikan juga. Agar pemerintah produktif membuat perangkat yang melindungi buruh migran melalui billateral agreement," ujar Herry. (OL-6)

Komentar