WAWANCARA

Saya Jamin, BPS Bebas Intervensi

Ahad, 3 September 2017 11:45 WIB Penulis: Rizky Noor Alam

MI/ADAM DWI

URGENSI kebijakan berdasarkan bukti membuat Badan Pusat Statistik (BPS) punya peran vital menolak tudingan tak independen. Data, bagi Kepala BPS Suhariyanto, penting untuk merencanakan, memonitor, mengintervensi, hingga mengevaluasi.

Saat dijumpai Media Indonesia di kantornya di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (15/8), Kecuk, begitu ia akrab disapa, merunut prosedur kerja hingga ikhtiarnya agar Indonesia tak senasib dengan Argentina yang dipermalukan karena manipulasi data.

BPS baru saja merilis update data statistik terbaru. Sektor apa saja yang menarik dan apa alasannya?
BPS melakukan rilis sebulan dua kali, kali ini BPS merilis angka ekspor impor dan upah buruh, dan satu lagi indeks kebahagiaan.

Yang dari ekspor dan impor, Juli ekspor kita naiknya tinggi, sekitar 16% dan impornya juga naik tinggi, impor yang naik tinggi ini menyebabkan nilai ekonomi jauh sekali. Akibatnya, bulan ini, neraca perdagangan kita defisit tipis US$ 277 juta, padahal selama ini kita surplus dan defisit terakhir itu Desember.

Namun, menurut saya ini cuma sementara, mungkin karena habis Lebaran, yang juga menggembirakan di impor itu yang kenaikannya tinggi adalah bahan baku dan modal, sedangkan impor barang konsumsinya negatif. Jadi, impor bahan baku dan barang modal diharapkan dapat menggerakkan industri dan infrastruktur. Jadi ada kabar baik dan kabar buruk.

Bagaimana dengan indeks kebahagian? Apa hasilnya?
Indeks kebahagiaan itu sebetulnya BPS baru merilisnya tiga kali, 2012, 2014, dan 2017. Jadi ketika kita menghitung indeks kebahagiaan menggunakan pendekatan tiga dimensi, dari sisi kepuasaan hidup, perasaan, dan makna hidup. Terdapat 19 variabel di sana dan dibuat sebuah komposit indeks dengan nilai 0-100.

Jadi pada 2017 ini, indeks kita 70 dan ada kenaikan jika dibandingkan dengan 2014. Memang naiknya tipis dan bisa dipilah-pilah sesuai dengan karakteristik.

Misalnya, penduduk kota itu lebih bahagia dari penduduk desa, laki-laki lebih bahagia dari perempuan, orang itu bahagia ketika umurnya kurang dari 24 dan semakin bertambah umur kebahagiaannya berkurang, dan yang paling kurang bahagia nanti ketika kita berumur 65 tahun ke atas. Itu bisa dipahami karena kondisi kesehatan sudah tidak bagus.

Jadi bisa dipilah-pilah seperti itu, bisa pula dipilah menurut provinsi, yang paling bahagia itu adalah Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara. Kebetulan, semua provinsi yang kepulauan.

Yang paling tidak bahagia adalah Papua dan dari sana bisa ditelusuri lebih jauh lagi penyebabnya, bergantung pada dimensi tadi.

Di Maluku Utara itu dari dimensi kepuasan hidup, kami pilah antara kepuasan sosial dan kepuasan personal. Kepuasan personal itu misalnya dari sisi pendidikan, pendapatan, fasilitas rumah, tetapi kalau kepuasan hidup dari sisi sosial itu adalah keharmonisan saya dalam berumah tangga, hubungan dengan tetangga, lingkungan, dan indikator-indikator lain.

Terkait dengan polemik menurunnya daya beli, apa yang BPS temukan di lapangan? Apakah memang benar menurun? Lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan tersebut?
Untuk mejawab isu tersebut tentunya harus pakai data. Kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru yang dirilis BPS. Pertumbuhan ekonomi kita itu 5,01% harus diakui itu masih di bawah ekspektasi karena di dalam APBN-P target pertumbuhan ekonomi itu dinaikkan dari 5,1% ke 5,2% dengan harapan harga komoditas sedang bagus.

Namun, pada triwulan II ini ternyata 5,01% di bawah ekspektasi tetapi dengan memperhatikan kondisi perekonomian global yang kurang bagus dan harga komoditas yang masih berfluktuasi.

Maka, saya bilang 5,01% itu cukup bagus. Ketika kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu dari dua sisi, yaitu produksi dan pengeluaran. Dari isi pengeluaran kita bisa melihat apakah betul daya beli itu turun?

Yang pertama kita melihat dari konsumsi rumah tangga, di triwulan II tumbuh 4,95% kalau kita bandingkan dengan triwulan I 2017 yang 4,94%, tapi kalau kita bandingkan pada triwulan II 2016 memang ada perlambatan. Namun, 4,95% itu masih kuat.

Dari situ saya bisa berkesimpulan, sebetulnya tidak ada daya beli yang turun, konsumsi masyarakat masih kuat.

Pertanyaannya kenapa tidak menyambung antara makro dan mikro?

Pertama perlu diperhatikan, prilaku konsumsi masyarakat itu berbeda-beda, antara lapisan bawah, menengah, dan atas. Juga, ada perubahan perilaku di sana.

Data BPS menunjukkan, untuk lapisan bawah memang ada daya beli yang tertekan. Ini terlihat dari upah buruh bangunan yang turun, kemudian juga melambatnya sektor manufaktur.

Akan tetapi, perilaku lapisan menengah-atas agak berbeda, cenderung penggunaan transaksi debitnya tumbuh, tapi melambat. Di sana, indikasi pendapatan yang ditabung meningkat, kepemilikan juga. Artinya, ada indikasi bahwa masyarakat menengah-atas itu menahan belanja.

Kenapa mereka menahan? Dugaan saya macam-macam, secara keseluruhan daya beli kita masih kuat, tapi perlu perhatian untuk lapisan bawah.

Lalu yang kedua, benar adanya, tidak ada perpindahan dari belanja offline ke online?
Perlu saya garis bawahi bahwa transaksi online itu sebetulnya perubahan cara penjualan. Memang kami belum ada data mengenai ini, jadi menurut saya bukan persoalan offline ke online.

Yang ketiga yang menarik adalah indikasi golongan menengah-atas, mulai switching, mulai spending untuk kepentingan leisure, seperti restoran, akomodasi. Itu meningkat dan mungkin karena lifestyle.

Menurut saya, itu berimbas pada semua umur karena media sosial mungkin anak-anak muda banyak yang berpergian wisata dan menjadi kepuasan tersendiri.

Jadi terlihat, leisure itu mulai naik dan untuk yang nonmakanan bukan leisure menurun. Jadi ada indikasi masyarakat sekarang jika punya uang akan mengatur belanja barangnya agar memiliki uang untuk melakukan leisure dan itu terbaca di mana-mana dan data BPS mulai menunjukkan itu.

Mengenai harga pangan saat Lebaran kemarin, sepertinya tahun ini stabil, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa melonjak?
Memang harus diakui, dari Januari sampai Agustus itu kalau kita lihat inflasi, itu strukturnya berbeda dengan inflasi 2016 maupun 2015. Kalau tahun-tahun lalu yang berpengaruh pada inflasi itu adalah volatile food seperti beras, minyak, gula dan kalau dilihat pola seperti itu susah sekali untuk mengontrol kenaikan harga bahan pokok. Namun, untuk 2017 berbeda, ada kebijakan pencabutan subsidi listrik pada rumah tangga yang dianggap mampu, sebanyak 18 juta. Kebijakan itu akan berpengaruh pada inflasi.

Pemerintah pun mengambil kebijakan untuk mengontrol harga pangan, kebijakan-kebijakan dari Kementerian Perdagangan, dibentuk Satgas Pangan dan memang terlihat hasilnya. Harga beras stabil sekali bahkan pada Maret, harga beras turun.

Dengan begitu, komposisi inflasi mulai Januari sampai Juli itu penyebabnya bukan volatile food lagi, tapi penyebabnya harga-harga yang diatur pemerintah, salah satunya listrik. Untungnya dampak dari penyesuaian tarif listrik itu sudah berakhir pada Juli, jadi sekarang sudah flat.

Yang mungkin perlu dijaga adalah Desember nanti karena akan ada liburan, persiapan Natal dan tahun baru karena biasa kalau ada momen-momen spesial, harga akan naik.

Bagaimana dengan isu soal independensi BPS dalam mengolah dan merilis data?
BPS itu di negara mana pun harus independen dan objektif karena dengan data, kita bisa menunjukkan perbaikan yang dicapai dan PR yang harus diselesaikan. Satu hal yang perlu saya jelaskan, saat BPS menyusun data, itu berdasarkan metodologi yang harus dipatuhi seluruh negara. Misalnya, ketika BPS menghitung pertumbuhan ekonomi, itu ada manual book-nya sebanyak 700 halaman yang dikeluarkan PBB dan harus dipatuhi seluruh negara sehingga tidak bisa main-main.

Ketika BPS merilis data, itu ada yang mengecek. Pertama, Forum Masyarakat Statistik yang merupakan lembaga independen yang mengkritisi dan mengawasi BPS. Pertemuannya setiap bulan, di sana ada 23 orang yang dikepalai Prof Bustanul Arifin, anggotanya ada ibu Armida Alisjahbana dll. Mereka akan mengkritisi BPS, memberikan masukan dan saran.

Yang kedua, lembaga internasional itu datang ke BPS dua kali dalam setahun, mereka akan membawa timnya, 6-8 orang dan menginvestigasi. Kalau misalnya kita melakukan kecurangan dengan memanipulasi, akan ketahuan dan diumumkan di PBB dalam annual meeting di New York. Pertemuan itu diselenggarakan setahun sekali, setiap Maret.

Kalau sampai ketahuan ada manipulasi, itu sangat memalukan dan ada contoh kasusnya, yaitu Argentina. Negara itu pernah memanipulasi inflasi yang diintervensi pemerintahnya. Yang malu bukan hanya BPS-nya tapi seluruh negaranya.

Saya sangat menyadari posisi saya bahwa ketika BPS mengeluarkan sebuah data, ada berita baik dan buruk yang mungkin beberapa pihak tidak suka. Tapi fungsi BPS memang sebagai penyeimbang, yang bagus harus dikabarkan bagus dan yang masih bermasalah harus dikabarkan juga. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita mau membenahi negara ini. Jadi kalau masalah independensi, saya jamin teman-teman saya itu harga mati.

Dengan independensi tersebut berarti data-data yang disuguhkan masih dipercaya pemerintah?
Iya dan perlu diingat tidak semua data BPS disenangi pemerintah. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi ekspektasinya 5,1%-5,2% tapi BPS mengeluarkannya ternyata jauh yaitu 5,01%.

Atau, angka kemiskinan yang turunnya tipis dan rasio Gini juga stagnan.

Tapi intinya, ke mana pun saya diundang, baik oleh menteri, DPR, mahasiswa, dan siapa pun, saya tetap mengabarkan hal yang sama.

Ada kabar baik dan ada kabar buruk, data itu bisa dilihat dari berbagai segi. (M-1)

BIODATA

Nama: Suhariyanto

Pendidikan:
S-1 Statistik di Akademi Ilmu Statistik Jakarta (1980-1983)
Ekonomi di Universitas Indonesia (tidak selesai karena lanjut S-2 di Kanada) (1985-1988)
S-2 Aplikasi Statistik di University of Guelph, Kanada (1989-1991)
S-3 Ekonomi Pertanian di University of Reading, UK (1995-1999)

Karier:
Kepala Badan Pusat Statistik/BPS (September 2016-sekarang)
Penanggung Jawab Kerja Sama BPS dengan Australian Bureau of Statistic (ABS) dan United Nations of Stastitics Division (UNSD) (2012-sekarang)
Anggota Dewan Pengarah Statcap Cerdas, Komite Penasihat Manajemen Perubahan (2012-sekarang)
Sekretaris Forum Masyarakat Statistik (FMS) (2011-sekarang)

Komentar