Polemik

Bukan Ajang Pelesiran ke Luar Negeri

Senin, 11 September 2017 06:38 WIB Penulis: Astri Novaria

Grafis/Seno

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tidak lagi memiliki fungsi sebatas membuat legislasi serta menjalankan pengawasan dan anggaran sebagaimana diatur oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), diatur pula fungsi baru, yaitu DPR sebagai agen diplomasi.

DPR memang tak dilarang membina hubungan luar negeri, tapi pada dasarnya hubungan itu dibatasi pada tingkat parlemen ke parlemen. Hubungan DPR dengan pihak eksekutif negara lain selayaknya tak dilakukan tanpa koordinasi, bimbingan, dan sepengetahuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk menghindari terjadinya dualisme diplomasi.

Ada pula anggapan bahwa peran ini dibuat sebagai bentuk lain legitimasi atas keinginan DPR pelesiran ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, meminta masyarakat untuk tidak telanjur skeptis dengan kegiatan ini. Menurutnya, diplomasi ke luar negeri oleh anggota dewan juga sudah dilakukan oleh negara lain.

“Waktu pembahasan Rancang­an UU MD3, saya katakan kepada menlu (menteri luar negeri), kenapa tidak digunakan 560 anggota DPR sebagai armada diplomasi negara, sementara negara lain sudah melakukan itu? Maka keluarlah konsep parlementary diplomacy,” ujar Fahri saat berbincang dengan Media Indonesia, Jumat (8/9).

Penambahan fungsi DPR ini tentu membuat anggaran yang diperuntukkan bagi para legislator juga meningkat, yakni dari Rp201,7 miliar (2017) menjadi Rp343,5 miliar (2018). Namun, lagi-lagi, ia meminta masyarakat untuk legowo.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengingatkan DPR tidak menghamburkan uang negara dalam fungsi diplomasi ini. “Selektivitas ini bisa berbasis maksimal kunjungan ke luar negeri per-AKD (Alat Kelengkapan Dewan), kecuali AKD tertentu seperti Komisi I dan BKSAP (Badan Kerja Sama Antarparlemen) DPR atau berbasis urgensi kunjungan,” terang Arsul.

Untuk AKD yang dinilai tidak perlu terlalu sering berkunjung ke luar negeri, tambah dia, tidak usah memaksakan diri. Mereka toh dapat memperbanyak kunjungan penyerapan aspirasi di dalam negeri, seperti dalam bentuk kunjungan kerja komisi atau badan serta kunjungan kerja ke daerah masing-masing.

Sekretaris Jenderal PPP itu tidak sependapat ketika disinggung kegiatan kunjungan ke luar negeri dilakukan tanpa koordinasi dengan Kemenlu dan menimbulkan kesan dualisme diplomasi. Pasalnya, setiap rencana kunjungan kerja ke luar negeri pasti dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kedutaan Besar RI setempat dengan tembusan ke Kemenlu.

Serap aspirasi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mempertanyakan adanya tambahan peran diplomasi di Undang-Undang MD3 sebagai salah satu fungsi DPR itu. Apalagi, saat Ade Komaruddin masih menjabat sebagai ketua DPR, ia justru membatasi kunker ke luar negeri agar anggota DPR lebih fokus pada pekerjaan yang lebih utama.

“Peran diplomasi yang dijalankan oleh DPR ini sulit untuk dicarikan alasan pembenarannya. Sebagai wakil rakyat Indonesia, mestinya fokus DPR itu ialah menyerap aspirasi dari rakyat untuk diperjuangkan menjadi kebijakan yang menguntungkan rakyat,” ujar Lucius saat dihubungi­, Minggu (10/9). (Gol/P-5)

Komentar