Polemik

Peran Mereka Sebatas Kerja Sama Antarparlemen

Senin, 11 September 2017 06:38 WIB Penulis: Pol/P-4

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam -- MI/Rommy Pujianto

SALAH satu alasan DPR menambah pos anggaran kunjungan kerja keluar negeri ialah menjalankan fungsi dip­lomasi. Bagaimana tanggapan Anda?
Apa yang diplomasikan? Apa kepentingan masyarakatnya? Diplomasi itu ranah pemerintah dan peran diplomasi DPR itu hanya sebatas kerja sama antarparlemen di dunia. Apa pun alasannya DPR memang selalu mencari celah agar bisa melakukan kunjungan keluar negeri.

Artinya, alasan DPR meminta penambahan anggaran hingga 70% untuk kunjungan kerja tidak logis?
Pada masa Ketua DPR Ade Komarudin ada moratorium kunjungan keluar negeri. Namun, di bawah Setya Novanto, kebijakan itu diubah. Semangat keduanya berbeda. Alasan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton (Sihombing) kenaikan ini karena selama ini DPR tidak melakukan kunjungan kerja. Ini seperti kuda lepas dari kandang setelah moratorium dicabut. Tercatat pada 2017 ini ada kunjungan keluar negeri yang melibatkan 200 anggota dewan. Seharusnya ada proses seleksi. Saya melihat ada kepentingan persiapan Pemilu 2019 di balik alasan DPR meminta tambahan anggaran keluar negeri.

Bagaimana Anda melihat PP 61 Tahun 1990 yang menjadi payung hukum bagi DPR melakukan kunjungan dinas?
Aturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan spirit reformasi keuangan negara serta menimbulkan sisi pemborosan dan penyimpangan anggaran. DPR seakan membiarkan peraturan ini demi kepentingan mereka. BPK dulu sempat kesulitan mengau­dit DPR karena dasar hukum perjalanan dinasnya masih pakai PP 61, bukan peraturan menteri keuangan.

Apa saran bagi DPR untuk memerbaiki dirinya?
Publik tidak akan menyoal ke mana DPR melakukan kunjungan keluar negeri. Selama itu transparan, akuntabel, dan membawa manfaat bagi publik. Yang terjadi selama ini kan sebaliknya. Diukur dari kuantitatif, manfaatnya minim. Ini tampak dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhasil diselesaikan sampai Agustus 2017 ini baru sejumlah 45 atau sekitar 28% dari total 160 RUU.
Padahal, masa kerja DPR tinggal 2 tahun lagi. Kadang menjadi anomali ketika DPR mengkritik politik anggaran pemerintah, tetapi DPR sendiri masih berantakan mengelola anggar­an mereka. DPR ini hanya minta anggaran besar. (Pol/P-4)

Komentar