Polkam dan HAM

KPK Sudah Saatnya Panggil Paksa Setya Novanto

Selasa, 12 September 2017 16:48 WIB Penulis: Astri Novaria

MI/Susanto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak memanggil paksa terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto jika mangkir pemeriksaan, terkait dugaan korupsi e-KTP.

"KPK harus berani memanggil paksa tersangka, apabila beberapa kali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan tidak jelas," kata pengamat hukum Koswara Purwasasmita, Selasa (12/9).

Diberitakan sebelumnya, pemeriksaan terhadap Setnov yang dijadwalkan pada Senin (11/9), terkait dugaan korupsi KTP-e batal karena tersangka mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit.

Ketidakhadiran tersangka perlu ditelaah lagi keabsahannya. "Jika alasanya tidak jelas untuk menghindari pemeriksaan maka sebaiknya dilakukan panggil paksa dan kemudian dilakukan penahanan," tegas Koswara.

Selama ini, kasus Setnov menjadikan fokus perhatian masyarakat luas, terlebih tersangka pejabat negara sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu, menurut Koswara, Setnov harus memberikan contoh atau ketauladan kepada masyarakat untuk patuh hukum dengan mengikuti pemeriksaan dugaan korupsi KTP elektronik yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu.

"Kami berharap pejabat negara itu bisa memberikan contoh baik untuk penegakan supremasi hukum dan tidak mangkir menjalani pemeriksaan sebagai bentuk azas demokrasi," kata Koswara

Menurut dia, dalam revolusi mental tentu pejabat negara atau penguasa harus menaati penegakan supremasi hukum sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum. Sebab, di Indonesia sebagai negara hukum tentu harus dipatuhi penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Kami minta Setnov patuh terhadap penegakan hukum dengan memenuhi panggilan
pemeriksaan KPK itu," katanya.

Koswara juga mengatakan, seharusnya Setnov mundur dari jabatan Ketua DPR RI setelah ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi KTP-e oleh KPK. Mundur diri dari jabatan itu sebagai bentuk seorang negarawan untuk mendukung penegakan supremasi hukum.

Terkait ketidakhadiran Setya Novanto dalam pemeriksaan KPK kemarin karena sakit, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan belum akan melakukan pemanggilan paksa. Laode menjelaskan, pemanggilan Setnov berikutnya sudah dikonfirmasi. Namun tanggalnya belum ditentukan.

"Kalau beliau sakit ya kita panggil yang kedua. Suratnya baru dikirim. Kami sudah memerintahkan (pemanggilan) yang kedua," ujarnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Adapun, pemeriksaan Senin (11/9) kemarin seharusnya menjadi pemeriksaan perdana Novanto sebagai tersangka kasus KTP elektronik. Namun dia tidak bisa hadir karena tengah dirawat di rumah sakit. "Kalau kapan, pokoknya surat sudah dikirim," pungkasnya. (Ant/OL-3)

Komentar