Humaniora

Jokowi Instruksikan Atasi Kekeringan

Rabu, 13 September 2017 08:15 WIB Penulis: Nur Aivanni

Dok. MI

DALAM rapat terbatas bertopik penanggulangan bencana kekeringan, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya mulai gubernur hingga menteri untuk mencegah bencana kekeringan di Indonesia.

“Saya minta semua menteri dan lembaga terkait serta para gubernur untuk benar-benar melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana kekeringan,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk memastikan bantuan pengedropan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Suplai air untuk irigasi pertanian juga harus dicek, terutama di lahan pertanian yang daerahnya terdampak.

Selain itu, ketersediaan stok bahan pangan di beberapa daerah juga harus diantisipasi. “Sekali lagi saya titip pesan agar kita tidak lengah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya di lahan gambut seperti pada 2015.”

Menurut laporan dari BMKG yang diterima Kepala Negara, ke­keringan yang terjadi pada tahun ini tidak seperti pada 2015 ketika ada el nino. Meski demikian, beberapa daerah sudah tidak mengalami hujan berturut-turut dalam kurun waktu dua bulan.

Bahkan, sebagian di Pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau. “Menurut laporan BMKG bahwa awal musim hujan di sebagian besar daerah baru akan terjadi akhir November atau akhir Oktober 2017,” katanya.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menyampaikan ada beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT yang mengalami dampak kekeringan akibat tidak ada hujan 60 hari lebih. “NTT yang paling parah kekeringannya karena sampai 100 hari tidak hujan,” kata dia.

Kebakaran hutan

Dalam diskusi Perlindungan Menyeluruh Hutan dan Lahan Gambut untuk Melawan Asap yang digelar di Jakarta, kemarin, muncul imbauan agar pemerintah jangan berdiam diri meski kebakaran hutan dan lahan berkurang.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun ini memang tidak sebesar pada 2015. Meski begitu, hulu permasalahan karhutla yang berpusat pada tata kelola hutan belum diperbaiki secara mendasar termasuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi seperti soal perpanjangan moratorium gambut yang tertuang dalam Inpres No 6/2017.

Menurut juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Annisa Rach­mawati, pemerintah memang telah berupaya melindungi hutan dan gambut melalui perpanjangan moratorium izin baru hutan dan lahan gambut. Namun, efektivitasnya dinilai belum maksimal.

Menurut data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), kebakaran pada 2015 menghanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan dan Center for International Forestry Researh (Cifor) merilis perkiraan kerugian itu sebesar US$20 miliar. Peneliti Cifor Herry Purnomo meyakini potensi karhutla di masa mendatang masih tetap besar. Pasalnya, sambung Herry, ada faktor ekonomi yang berperan dalam aktivitas pembakaran.

Dari sisi kesehatan, anggota Ikatan Dokter Indonesia Kaliman­tan Barat Nursyam Ibrahim mengingatkan dampak karhutla amat buruk bagi kelanjutan generasi dan berdampak panjang. (Dhk/H-5)

Komentar