Humaniora

Rumah Sakit yang Lalai Dapat Ditindak

Rabu, 13 September 2017 07:02 WIB Penulis: Indriyani Astuti

KEMENTERIAN Kesehatan me­negaskan bahwa pasien pe­serta Jaminan Kesehatan Na­sional (JKN) atau peserta BPJS Kesehatan (BPJS-Kes) bisa mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit (RS) yang belum bekerja sama dengan BPJS-Kes dan tidak dikenai biaya.

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ke­sehatan, mewajibkan RS untuk mengutamakan penyelamatan nyawa pasien dan tidak boleh meminta uang muka.

“Semua rumah sakit, baik yang belum atau yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, wajib memberikan pe­layan­an gawat darurat pada pasien yang mem­butuhkan. Peserta BPJS Kesehatan tersebut tidak boleh ditagih biaya, kare­na sebenarnya RS dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien JKN tadi kepada BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Oscar Primadi melalui laman resmi Kemenkes.

Berdasarkan UU Rumah Sakit, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin RS apabila terbukti ter­­dapat kelalaian.

Namun, sebelum memberikan sanksi, perlu dilakukan penelusuran atas kejadian atau dilakukan audit medis. Dikatakan Oscar saat ini, Kementerian Kesehatan telah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi DKI Jakar­ta untuk melakukan penelusuran dan in­dentifikasi kejadian ke RS dan keluarga pasien.

Dia juga menyampaikan sesuai keten­tuan dan standar akreditasi, pihak RS harus menginformasikan tarif pelayan­­an termasuk tarif NICU dan PICU, apalagi jika diminta oleh pasien/keluarga.

“Berdasarkan keterangan tertulis me­lalui rilis media, pihak RS telah melakukan penanganan kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa pa­sien. Meski demikian, bagaimana sebenarnya penanganan pasien di rumah sakit dan langkah selanjutnya, Kemenkes menantikan hasil penelusuran dari Dinkes Jakarta dan BPRS atas kejadian tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada rumah sakit agar tidak menolak pasien yang akan berobat.

“Kalau ada rumah sakit lepas kontrol tidak mau menampung atau mengobati setiap pasien, ini kan masalahnya motivasi untuk cari uang saja,” kata Tjahjo yang ditemui di Kemenkeu, kemarin.

Terkait dengan RS Mitra Kalideres, Tjahjo mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk memberikan penyuluhan agar RS jangan menolak pasien.

Panja pelayanan kesehatan
Atas kasus Debora, Komisi IX DPR RI se­gera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelayanan Kesehatan untuk mengungkap persoalan pelayanan rumah sakit dan meninggalnya bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta.

“Panja akan mengundang semua pi­hak terkait untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya secara konprehensif,” kata anggota Komisi IX DPR Ni­hayatul Wafiroh pada diskusi “Kasus Bayi Debora” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.

Menurut Nihayatul yang akrab disapa Ninik, Panja akan mengundang semua pihak antara lain, keluarga Debora, pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan Kementerian Kesehatan. (H-1)

indriyani@mediaindonesia.com

Komentar