Internasional

Korut Dihantam Sanksi Keras

Rabu, 13 September 2017 09:13 WIB Penulis: Anastasia Arvirianty

AP/EUGENE HOSHIKO

SEKUTU-SEKUTU Amerika Serikat di Asia menyambut gembira sanksi baru yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara yang melarang ekspor produk tekstil dan mengembargo suplai minyak untuk negara tersebut.

Sanksi ini merupakan sanksi terbesar yang dijatuhkan DK PBB terhadap Korut. Produk tekstil merupakan sumber devisa utama negeri komunis itu, sedangkan minyak yang dibatasi menjadi hanya 2 juta barel per tahun sangat dibutuhkan Korut untuk bertahan dan melanjutkan program nuklir mereka.

Korut menolak resolusi tersebut dan mengatakan Amerika Serikat sengaja meman­cing permusuhan dan akan segera merasakan ‘penderitaan paling dalam’.

Jepang dan Korea Selatan menyatakan siap memberlakukan tekanan lebih besar jika Pyongyang tetap melanjutkan pengembangan persenjataan nuklir dan peluru kendali.

Pemberlakuan sanksi baru pada Senin (11/9) ialah ronde kesembilan resolusi, yang disepakati Dewan Keamanan PBB sejak 2006, terkait dengan program nuklir dan peluru kendali Korut.

Pada awalnya, AS mengusulkan sanksi lebih berat, tetapi harus mengalah untuk mendapatkan dukungan Tiongkok--sekutu utama Korut--dan Rusia, yang mempunyai hak veto.

“Kami tidak bangga dengan sanksi-sanksi baru ini. Kami tidak ingin memulai peperang­an,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

“Jika mereka sepakat untuk menghentikan program nuklir, mereka bisa memperbaiki masa depan. Namun jika sebaliknya, kami akan terus memberi tekanan,” kata Haley.

Memancing konfrontasi
Dalam menanggapi hal itu, Korut melalui dubes mereka di PBB Han Tae-song kemarin mengatakan Amerika Serikat ‘memancing konfrontasi ekonomi, politik, dan militer’. “Delegasi saya mengecam keras dan menolak resolusi ilegal dari Dewan Keamanan PBB,” kata dia.

Han menegaskan negaranya ‘siap menggunakan semua cara (untuk mempertahankan kepentingan nasional)’.

“Tindakan yang akan dilakukan Korut akan membuat AS mengalami penderitaan paling dalam yang pernah mereka rasakan dalam sejarah,” kata Han.

Dalam sanksi baru itu, semua anggota PBB harus menghentikan impor produk tekstil dari Korut, yang merupakan komoditas ekspor terbesar kedua negeri komunis itu setelah batu bara.

Sektor tekstil di negara itu menyumbang ekspor senilai US$752 juta atau setara dengan seperempat keseluruhan ekspor. Hampir 80% tekstil Korut diimpor Tiongkok.

Di Seoul, kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan satu-satunya cara bagi Pyongyang untuk mengakhiri pengucilan diplomatik dan membebaskan diri dari tekanan ekonomi ialah dengan mengakhiri program nuklir mereka.

“Korut harus menyadari bahwa tindakan tindak bertanggung jawab hanya akan memperkuat sanksi internasional,” kata istana Blue House dalam pernyataan resmi.

Resolusi baru DK PBB tersebut juga mendapat sambutan positif Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dia mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk mengubah arah kebijakan Korut.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan Tiong­kok. Kantor berita Xinhua mengatakan Tiongkok menuding pemerintahan Presiden AS Donald Trump dinilai telah mengambil langkah keliru dengan menolak melibatkan Korut dalam diplomasi. (Ant/AFP/I-1)

arvirianty@mediaindonesia.com

Komentar