Internasional

Partai Kurdi Sesalkan Sikap Parlemen Irak yang Menolak Referendum Kurdistan

Rabu, 13 September 2017 11:21 WIB Penulis: MICOM

AFP PHOTO/Marwan Ibrahim

PARTAI Kurdi menyesalkan keputusan Parlemen Irak, yang menolak referendum kemerdekaan Wilayah Semi Otonomi Kurdistan yang dijadwalkan pada 25 September.

"Para pemimpin partai utama Kurdi menyesalkan keputusan Parlemen Irak, yang menentang referendum di Kurdistan dan pengesahan (Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi) untuk melakukan tindakan guna memelihara persatuan Irak, termasuk penggunaan kekuatan militer," kata pemimpin Kantor Politik Uni Patriotik Kurdistan (PUK) Mulla Bukhtiyar, dalam satu taklimat setelah pertemuan dengan tiga partai utama Kurdi di wilayah tersebut.

Bukhtiyar menafsirkan keputusan Parlemen Irak itu mengenai "melakukan semua tindakan" sebagai penggunaan kekuatan militer, namun keputusan Parlemen tidak secara tertulis menyebut-nyebut penggunaan kekuatan militer. "Logika penggunaan senjata dalam menyelesaikan masalah sangat berbahaya di Irak yang demokratis," kata Bukhtiyar.

"Kami memiliki kesepakatan dengan Pemerintah Irak yang dipantau PBB yang mencegah campur-tangan Angkatan Bersenjata dalam menyelesaikan masalah Irak," kata Bukhtiyar, yang juga diberi wewenang untuk berbicara atas nama pertemuan tiga partai Kurdi.

PUK, dengan Presiden Irak Fuad Masoum sebagai tokoh pimpinan, Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin oleh Presiden Regional Masoud Barzani, dan Gerakan Goran, partai oposisi terbesar di wilayah itu, mengadakan pertemuan pada Selasa (12/9) untuk meyakinkan Goran agar ikut dalam referendum tersebut.

Mereka sepakat bahwa pertemuan itu akan dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang untuk mengambil sikap bersatu mengenai masalah referendum. Pada Selasa pagi, Parlemen Irak melakukan pemungutan suara mengenai rancangan peraturan yang menolak referendum kemerdekaan Kurdi, menugaskan Al-Abadi untuk "melakukan semua tindakan yang memelihara persatuan Irak dan
memulai dialog serius untuk menangani masalah yang mengganjal antara Baghdad dan Wilayah Kurdi".

Hoshyar Zebari, seorang tokoh terkemuka Kurdi dan mantan menteri luar negeri dan keuangan Irak, sebelumnya mengatakan bahwa referendum akan diselenggarakan pada 25 September, setelah semua lembaga resmi di wilayah itu menyelesaikan persiapan mereka dalam semua bidang keamanan dan logistik.

Pada 7 Juni, Presiden Wilayah Kurdi Masoud Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdi dari Irak pada 25 September.

Dia pun memprediksi, kemerdekaan Kurdi akan ditentang oleh beberapa negara sebab itu akan mengancam keutuhan Irak dan terjadi saat pasukan Irak memerangi aksi teror, termasuk kelompok fanatik IS. Prediksi itu pun akhirnya terbukti.

Selain itu, negara tetangga Irak seperti Turki, Iran dan Suriah memandang langkah semacam itu akan mengancam keutuhan wilayah mereka, sebab banyak orang Kurdi tinggal di ketiga negara tersebut.(Ant/OL-3)

Komentar