Polkam dan HAM

Surat Permintaan Penundaan Pemeriksaan Novanto ke KPK Bukan Atas Nama DPR

Rabu, 13 September 2017 18:35 WIB Penulis: Astri Novaria

MAKI melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan pelanggaran kode etik yang mengirim surat Aquo kepada KPK yang berisi permintaan untuk tidak memanggil atau memeriksa Ketua DPR Setya Novanto. MI/Susanto

KEPALA Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/9) kemarin. Surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Surat tersebut ditandatangani Fadli Zon selaku Pimpinan DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Sehubungan dengan ini, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan keberatan jika surat yang dikirimkan Kepala Biro Pimpinan Sekretariat kemarin disebut atas nama Pimpinan DPR.

"Kalau atas nama Pimpinan DPR, saya keberatan. Konteksnya saya luruskan, konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tetapi surat yang ditujukkan kepada Korpolhukam yang membidangi Komisi III yaitu Komisi Hukum, dalam hal ini Pak Fadli Zon," ujar Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9).

Taufik menyebutkan surat tersebut hanya atas pribadi yang ditandatangani oleh Fadli Zon yang merupakan Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Ia menjelaskan setiap surat yang keluar dari DPR RI harus melalui Kesekjenan DPR RI dan surat yang dikeluarkan Fadli hanya diteruskan kepada Pimpinan DPR yang lain sehingga tidak bisa mengatasnamakan kelembagaan.

"Kalau surat itu menyasar ke saya itu perlu saya jelaskan ada apa, jadi kalau ini hanya meneruskan ini hanya mekanisme administratif. Pak Fadli kan sebagai Korpolkam," tandasnya.

Menurutnya tidak ada salahnya Fadli menyampaikan aspirasi dari Novanto sebagai anggota masyrakat. Sebab, kata dia, sifatnya Fadli hanya meneruskan aspirasi kepada mitra kerja DPR, yakni KPK.

Ia mencontohkan perlakuan tersebut sama dengan permintaan rapat kerja ke menteri atau pimpinan lembaga. Ia menilai hal itu biasa dan tidak perlu dibahas di rapat pimpinan.

Berbeda dengan Taufik, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku tak tahu soal surat yang dikirim oleh lembaganya ke KPK. Agus juga mengaku tidak tahu perihal substansi dalam surat yang dimaksud.

Namun menurut dia, seharusnya segala urusan surat menyurat yang berkaitan dengan urusan legislatif harusnya dikoordinasikan dengan seluruh pimpinan.

"Suratnya belum pernah lihat. Saya akan cari tahu kalau memang kabarnya seperti itu. Saya baru beberapa hari masuk, bisa saja sudah dibicarakan beberapa hari lalu pas saya tidak ada karena tanpa kehadiran satu pimpinan kan tetap kuorum. Kita kolektif kolegial jadi tidak harus seluruh pimpinan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui dirinya menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan KPK atas permintaan Novanto.

"Sebagaimana halnya di masyarakat juga banyak permintaan semacam itu dan kalau dikirim itu tetap sesuai aturan dan UU yang berlaku," paparnya.

Ia mengaku tidak khawatir jika surat yang dilayangkan ke KPK dianggap menghalangi proses hukum. Menurutnya, tidak ada hubungannya karena yang dilakukannya hanya bentuk aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai memang sudah menjadi tugas DPR menyampaikan aspirasi, siapapun orangnya.

"Tidak lah. Kan tidak ada ikatan. Dalam surat itu juga tidak ada pendapat (dari DPR). Hanya sebagai perantara, meneruskan aspirasi. jadi bukan keputusan DPR. Itu kayak template biasa. Dicatat di kesekretariatan, ada registrasi, ada nomor, langsung diteruskan. Kalau ada aturan dan lembaga yang tertuju, misal KPK seperti apa, ya diikuti saja aturannya. Jadi itu prosedural saja," ujar Fadli.

Sebagai Korpolkam, ia mengaku setiap hari dirinya menerima puluhan bahkan ratusan surat aspirasi. Sebagian besar ditindaklanjuti atau diteruskan kepada mitra kerja, namun ada juga yang cukup di bahas di Komisi.

Dalam mengirimkan ke mitra kerja menurutnya secara administrasi tidak perlu dirapatkan terlebih dahulu di antara pimpinan DPR. Begitu juga dengan Pimpinan DPR yang membidangi hal lain.

"Kalau masalah hukum, pasti (suratnya) melalui saya. Jadi tidak ada permintaan (DPR) untuk menunda. Kami meneruskan surat, menyampaikan aspirasi dari manapun. Mulai rakyat biasa, kepala desa, orang yang terkait masalah hukum, sengketa tanah, segala macam. Isi aspirasinya, sesuai yang ada di dalam surat," pungkasnya. (OL-6)

Komentar