Polkam dan HAM

Uji Materi UU MD3, Hakim Terbelah Sikapi Provisi

Rabu, 13 September 2017 19:14 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

ANTARA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak mengeluarkan putusan sela atau provisi yang diajukan pemohon uji materi Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membuka sidang uji materi pasal tersebut yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Sidang dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," kata Anwar selaku pimpinan sidang.

Putusan mengenai provisi tersebut, lanjut Anwar, diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH), Rabu (6/9) lalu. Rapat tersebut dihadiri 8 hakim konstitusi. Dalam rapat tersebut, hakim Saldi Isra berhalangan hadir karena tengah menjalankan ibadah haji.

Dari 8 hakim yang hadir dalam RPH itu, empat hakim menyatakan menolak putusan provisi.

"Hakim konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams," tutur Anwar.

Empat hakim lainnya, yakni I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati, menyatakan provisi beralasan untuk dikabulkan. Karena jumlah hakim yang menolak dan mengabulkan provisi berimbang, keputusan akhir diserahkan kepada Ketua MK Arief Hidayat.

"Suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Maka permohonan putusan provisi dinyatakan ditolak," jelasnya.

Putusan provisi diajukan Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR selaku pemohon dalam perkara tersebut. Tim terdiri dari mantan pimpinan KPK Busyro Muqqodas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Ditemui usai sidang, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengaku kecewa MK tidak mengabulkan provisi yang diajukan pemohon. Terlebih, RPH untuk mengambil keputusan itu tidak dihadiri seluruh hakim MK.

"Seharusnya semua hakim hadir. MK kan bisa menunggu Saldi Isra pulang dari ibadah haji. Tentu kita kecewa, tapi kita punya strategi untuk menindaklajuti penolakan MK mengeluarkan provisi," ujar Donal.

Ditemui di tempat yang sama, anggota komisi III DPR RI Arsul Sani, meminta pihak pemohon menghormati keputusan MK.

"Kita sudah sepakat memilih MK untuk menyelesaikan perkara itu. Apapun yang diputuskan MK harus dihormati, termasuk putusan provisi ini," cetus dia.

Dalam sidang lanjutan uji materi UU MD3 itu, MK menghadirkan dua saksi ahli dari pemohon yakni pakar hukum Universitas Andalas (Unand) Yuliandri dan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Keduanya berpendapat, pembentukan Pansus Angket KPK cacat prosedural dan salah sasaran.

"KPK adalah lembaga independen dan fungsi yang dilakukan KPK adalah bagian dari rangkaian proses persidangan, dari proses peradilan. Kalau dilakukan (hak angket kepada KPK) maka mengurangi makna dari independensi KPK," ujar Yuliandri. (OL-6)

Komentar