Ekonomi

Terkait Terorisme, BI Bekukan 118 Nasabah

Rabu, 13 September 2017 19:21 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Ilustrasi

SEBANYAK 118 nasabah perorangan dan perusahaan dibekukan penyelenggara jasa keuangan karena terlibat pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Agus Santoso menyebutkan, 118 nasabah tersebut baik perseorangan dan perusahaan menurut putusan pengadilan terbukti telah melakukan pencucian uang dan pendanaan terhadap aksi terorisme, sebagaimana tercantum dalam daftar Dewan Keamanan PBB.

"Selama ini sudah dilakukan pembekuan semua nama yang tercantum dalam Dewan Keamanan PBB, kalau asetnya oleh pengadilan bersama Kepolisian, jumlahnya sekitar 118 (nasabah)," ujar Agus yang juga Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Kamis (13/9).

Dalam mekanisme pembekuan, kata Agus, nama-nama yang telah masuk DK PBB akan diteruskan kepada KJRI di New York untuk kemudian dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri. Kemenlu selanjutnya akan memberikan data tersebut kepada PPATK.

"Dengan surat keputusan bersama oleh PPATK, MA, Polri, Menlu, BI dan OJK dilakukan proses pembekuan serta merta, dalam hal ini tentu BI. Kalau kita dapat nama perusahaan yang diawasi BI, BI yang lakukan aksi bersama Kepolisian," jelas Agus.

Untuk memperkuat sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BI mengeluarkan aturan baru yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Aturan tersebut sebagai revisi terhadap peraturan yang sama yang diterbitkan pada 2012.

Penyempurnaan peraturan itu untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi. Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan terdapat 6 poin dalam penyempurnaan APU dan PPT.

Poin-poin tersebut yakni penyesuaian ruang lingkup pengaturan, pendekatan berbasis risiko, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, mitigasi resiko terkait teknologi baru dan pemanfaatan inovasi teknologi, penerapan simplified CDD, dan penguatan ketentuan sanksi.

"Pengenaan sanksi dalam PBI kali ini diperkuat dan diperluas dari sebelumnya hanya kepada penyelenggara menjadi kepada pengurus, pemegang saham, dan atau pejabat senior," tukasnya.

Adapun Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci mengatakan, pertimbangan perluasan sanksi tersebut untuk memastikan para direksi dan pejabat eksekutif tetap berintegritas. Jika penyelenggara jasa keuangan diisi oleh orang-orang yang berintegritas, lembaga jasa keuangan tersebut pasti akan menolak untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk itu penyelenggara jasa keuangan harus menerapkan di antaranya manajemen risiko, melakukan customer due diligence (CDD) dengan ketat, dan membuat sistem informasi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.

"Kalau dia tidak melakukan itu, dia harus bertanggung jawab. Paling maksimal diberhentikan dari jabatannya, dan tidak boleh menjabat lagi di lembaga penyedia jasa keuangan," pungkasnya. (OL-4)

Komentar